October 24, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Foto: Anadolu Agency | Sumber : Republika.co.id

Sudan Mengambil Sekulerisme Sebagai Asas Negara : Hizbut Tahrir Sudan Sudah Mengingatkan

BerandaIslam.com — Pemerintah transisi Sudan telah setuju memisahkan agama dari negara (baca : Sekuler). Keputusan ini mengakhiri 30 tahun pemerintahan sebelumnya di negara itu. Pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Abdel-Aziz al-Hilu dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok menandatangani deklarasi di Addis Ababa, Kamis (3/9) lalu.

Sebagaimana dikutip melalui CGTN, Sabtu (5/9) deklarasi tersebut menyatakan “Agar Sudan menjadi negara demokratis di mana hak-hak semua warga negara diabadikan, konstitusi harus didasarkan pada prinsip ‘pemisahan agama dan negara,’ yang mana hak untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati.”

Sudan sedang bangkit dari isolasi internasional yang dimulai segera setelah Bashir merebut kekuasaan pada tahun 1989 dan menerapkan interpretasi garis keras terhadap hukum Islam yang berusaha menjadikan bangsa ini sebagai “pelopor dunia Islam“. Amerika Serikat pun memberi label Sudan sebagai sponsor teror pada 1993 dan kemudian menjatuhkan sanksi hingga 2017.

Namun, apa yang terjadi di Sudan tersebut dengan mengubah konsep negara menjadi asas sekuler sudah diprediksi dan diperingatkan pada tahun 2015 oleh Hizbut Tahrir (HT) Sudan, sebagai kelompok partai politik tanpa kekerasan yang bercita-cita untuk penerapan syariah dan kesatuan umat Islam di dunia.

Sebagaimana dilansir melalui halaman hizb-ut tahrir.org, terdapat publikasi laporan penjelasan dan analisa politik HT Sudan tertanggal 17 Oktober 2015, dalam rangka merespon Dialog Nasional yang diselenggarakan di Sudan pada tanggal 10 Oktober 2015.

Dalam laporan dan analisa tersebut disebutkan bahwa AS lah yang berada di belakang Dialog Nasional untuk meraih beberapa tujuan diantaranya, menetapkan pondasi negara sekuler yang memerangi semua manifestasi Islam. Selain itu, melepaskan Darfur melalui gagasan memberikan otonomi luas kepada wilayah yang diatur dalam Perjanjian Doha, serta penerimaan gerakan bersenjata dengan spanduk dan slogan mereka untuk dimasukkan di bawah payung Dialog Nasional.

Dialog Nasional juga bertujuan untuk membentuk rezim penguasa sekuler yang mencitrakan lebih komprehensif dengan dukungan yang diberikan oleh wajah-wajah dan partai-partai baru, semuanya dilakukan dalam upaya untuk melanjutkan jalan dan menyelesaikan rencana-rencana Amerika dengan slogan ‘mereformasi aturan dan negara‘.

“Inilah yang ingin dicapai Amerika dari Dialog Nasional : Sekularisme dan lebih banyak lagi perpecahan dan perpecahan. Semua ini selaras dengan rencana Amerika yang berupaya membagi Sudan menjadi beberapa entitas yang berselisih satu sama lain.” Sebagaimana yang tertulis dalam publikasi tersebut.[]

(WI)

Sumber : https://newsaf.cgtn.com/news/2020-09-05/Sudan-ends-30-year-rule-of-Islamic-rule-separating-religion-and-state-Twkirn8kZq/index.html