Kasus Pulau Rempang, Cermin Omong Kosong HAM

Oleh : Seli

   Sejumah Mahasiswa yang tergabung pada Solidaritas Mahasiswa dan Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) Kalimantan Barat menggelar aksi turun ke jalan di Bundaran Tugu Untan, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat pada Senin, 18 September 2023. Aksi ini bertajuk “September Hitam : Menguak Dosa Negara dibulan September” (hops.id).

Ikram menambahkan, Peringatan September Hitam juga sebagai edukasi kepada publik untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya menghormati HAM sekaligus membangun solidritas bagi keluarga korban HAM. Walaupun banyak tragedi kelam yang terjadi diluar bulan September, September Hitam menjadi momentum agar Negara menuntaskan semuanya, aksi september hitam hampir seluruh Indonesia akan mengadakannya selama bulan september berjalan.

“Daripada kita menyalahkan dan menyerah atas kebingungan  pada nasib keadilan bangsa ini lebih baik buka mata lebar-lebar dan kawal terus nilai Demokrasi Negeri ini. Cukuplah bulan kesembilan ini yang menjadi kelabu bagi siapapun yang mengenangnya, maka dari itu kami SOLMADAPAR dengan semangat solidaritas bersama menuntut Negara,’’ujar Ikram.

Adapun dua hal yang menjadi tuntutan Solmadapar Kalimantan Barat, yakni, pertama, Menuntut Negara untuk segara menuntaskan dan bertanggung jawab atas segala pelanggaran HAM kelam dibulan september. Kedua, mengutuk dengan keras tindakan represifitas aparat di Kampung Tua Pulau Rempang.

Tentu miris menyaksikan intimidasi aparat saat hendak melakukan pengukuran lahan. Rakyat sendiri tentu punya alasan untuk menolak relokasi. Meski pemerintah berdalih bahwa warga belum memiliki hak legalitas tanah. Namun, jauh sebelumnya, warga telah mengajukan legalitas tanah, tetapi tidak kunjung diberikan.

Mahasiswa sudah melihat bahwa kasus di Pulau Rempang bukanlah kasus pertama. Berdalih proyek strategi nasional dan mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengorbankan rakyat. Jikapun ada relokasi dan ganti rugi, hal demikian hanyalah obat penenang. Untuk jangka panjang proyek-proyek tersebut hanya menguntungkan segelintir orang. Sejatinya, proyek tersebut adalah proyek korporasi.

Maka mahasiswa juga harus menyadari bahwa HAM yang katanya dijamin dalam demokrasi itu omong kosong. Bahkan mahasiswa juga harusnya sadar bahwa dengan menerapkan demokrasi yg lahir dari Rahim kapitalisme-sekuler inilah sumber kezaliman yg terjadi pada masyarakat. Sudah saatnya berpaling dari demokrasi kepada Islam wahai para pemuda.

Dalam Islam, prinsip pembangunan tidak tegak atas pilar yang membawa mudarat bagi rakyat sebab prinsip pelayanan pemerintah terhadap rakyat merupakan amanah yang akan Allah hisab kelak. Oleh karenanya, pembangunan terlaksana dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat dan dilakukan secara mandiri.

Tidak ada pengalihan peran negara terhadap individu dalam pemerintahan Islam sebab hal tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap syariat. Alhasil, seorang penguasa harus memiliki mentalitas negarawan yang amanah dalam melayani dan mengurus rakyat. []