Dilema, Pupuk Subsidi Langka

Oleh. Waviza

Komisi IV DPR menyoroti perbedaan alokasi dan realisasi kontrak pupuk subsidi antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia. Ia menduga kondisi itu menjadi penyebab kelangkaan pupuk subsidi.

Sudin mengatakan Kementan mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 7,85 juta ton pada 2023. Namun, dalam kontrak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Pupuk Indonesia, realisasinya hanya 6,68 juta ton (cnnindonesia.com 30/8/2023).

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menjelaskan realisasi kontrak subsidi pupuk subsidi memang hanya 6,68 juta ton dan alokasi 7,65 juta ton.

Menurutnya, masalah terletak pada anggaran Kementan untuk pupuk subsidi sebesar Rp25 triliun yang cukup hanya untuk 6,68 juta tonton (inilah.com 30/8/2023) .

Seyogyanya, masalah yang terjadi dalam dunia pertanian senantiasa berulang tanpa solusi yang menuntaskan. Pupuk subsidi yang harusnya diberikan pada masyarakat dengan dana yang dianggarkan, malah berkurang entah berantah.

Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuat petani merana kesusahan. Sebagai mata pencahariannya, petani menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya yang semakin hari bertambah. Alhasil, masyarakat gagal sejahtera.

Dewasa ini, problematika umat yang terus berulang merupakan bukti kebobrokan sistem kapitalis. Dimana kesejahteraan berada di tangan pemilik modal bukan masyarakat. Sehingga, kehidupan masyarakat dikorbankan demi kepentingan pribadi mereka. Akhirnya, tak ada sejahtera tapi malah sengsara bagi umat. Astaghfirullah!

Islam memudahkan para petani dalam berusaha dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dengan mekanisme pemberian oleh negara tanpa adanya kompensasi termasuk sarana produksi pertanian. Dengan kebijakan ini akan membuat negara memiliki ketahanan pangan yang kuat. Yang akhirnya pertumbuhan ekonomi masyarakat akan sejahtera.[]

Wallahu’alam bishawab!