Simpang Siur Data Dalam Kebijakan Pengelolaan Pangan

Beranda Islam – Baru sekejap memberi pengantar pembuka dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Senin (16/1), Ketua Komisi IV DPR Sudin langsung bicara ke pokok persoalan klasik dalam tata kelola pangan di Indonesia.

Dikutip dari E-paper Bisnis Indonesia terbit tanggal 30 Januari 2023, secara terang-terangan, Sudin meminta Kementerian Pertanian mengevaluasi diri terkait dengan berbagai persoalan yang masih membayangi Indonesia dalam memenuhi target kedaulatan pangan.

“Pangan ini masalah klasik. Keadaannya makin memburuk, salah satu indikator yakni kebi-jakan impor beras dan bebera-pa komoditas pangan lainnya ada kecenderungan [impor] meningkat. Ini secara kasat mata, tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional,” katanya.

Sudin juga menyinggung soal silang data antara Kementan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya. Kementan dinilai lemah dalam menjalin koordinasi dengan instansi seperti Badan Pangan Nasional, Badan Urusan
Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan, dan lainnya.

Apa yang disebut Sudin soal silang data, memang masalah klasik. Menahun dan turunan dari waktu ke waktu meski pejabatnya berganti.

Contoh paling nyata dalam urusan impor beras, mencuat pada pengujung 2022. Dalam rapat dengan Komisi IV DPR pada 24 November 2022, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso sempat membeberkan kebijakan terkait dengan rencana impor 500.000 ton beras.

Langkah itu diambil dengan mempertimbangan cadangan
beras pemerintah di Bulog sebanyak 594.856 ton. Dengan cadangan yang ada, hal yang dikhawatirkan adalah adanya gejolak harga di masyarakat yang berimbas panic buying.

Dua pekan berselang setelah pernyataan Budi Waseso di Komisi IV DPR itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut stok beras nasional dalam kondisi aman. Kala itu, Syahrul menyodorkan data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi.

Ironisnya, sengkarut im-por beras itu mencuat hanya kurang lebih 4 bulan setelah
Pemerintah Indonesia diganjar penghargaan oleh Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) pada Agustus 2022. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan ber-hasil melakukan swasembada beras pada periode 2019—2021.

Siapa pun tentu bakal ragu dengan klaim ketahanan pangan dan swasembada beras,
jika mencermati polemik impor beras. Itu baru dari satu komoditas beras saja, belum komoditas pangan utama lain seperti daging, telur, unggas, bawang merah, dan lain sebagainya. Belum lagi bicara data untuk kepentingan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kadang tak kalah pelik.