Direktur Siyasah Institute : Audit Terhadap Dana Haji Mutlak Dilakukan

BerandaIslam.com – Direktur Siyasah Institute, Irwan Januar menyatakan harus ada audit terhadap penggunaan dana haji sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran publik karena tidak adanya transparansi dari pemerintah terkait pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji.

“Jadi memang audit terhadap dana haji ini mutlak harus dilakukan karena sudah mungkin laporan itu sudah ada tapi kan perlu audit mendalam lagi karena ini uang umat bukan uang negara loh. Ini uang umat dan khusus uang untuk ibadah haji yang mestinya itu betul-betul dipelihara dengan baik jadi seperti dalam agama itu seperti mengurus harta anak yatim jangan gegabah menggunakan uang haji” ujarnya pada program Kabar Petang Live News Khilafah Channel, Jumat (11/6/2021) lalu, melalui kanal youtube KC News dengan tema “Umat Butuh Pelayanan Ibadah Haji Sepenuh Hati”.

Ia juga menjelaskan uang sebanyak itu akan beresiko akan terjadi kebocoran yang sangat besar, terlebih lagi pemerintahan Jokowi saat ini sangat rendah dalam menangani kasus korupsi terlebih adanya upaya pelemahan terhadap KPK.

“Jadi bayangkan uang yang sangat banyak seperti itu yang resiko kebocorannya sangat besar nah karena apa namanya mohon maaf bahwa kondisi pemerintahan Jokowi itu kan sangat rendah sekali dalam masalah penanganan korupsi apalagi dengan pelumpuhan KPK seperti itu ya” ujarnya.

Irwan menambahkan bahwa beberapa tahun silam Kementerian Agama merupakan salah satu kementrian yang juga rawan terjadinya korupsi, dan seharusnya ada transparansi serta audit terhadap penggunaan dana tersebut.

“Kementerian Agama sudah beberapa tahun silam itu selalu disebut salah satu kementerian yang juga rawan korupsi, oleh karenanya mestinya ada audit yang transparan terhadap dana haji dipakai kemana, sudah habis berapa gitu kan lalu bagaimana tentang kewajiban administrasinya ini terlaksana atau belum seperti itu” jelasnya.

“Jadi jangan kemudian…… bilang wah haji aman-aman ya ….. sementara kan publik wajib tahu, perlu tahu, harus tahu karena mereka itu uang mereka begitukan. Termasuk ketika uang itu dibelikan sukuk ya surat utang negara untuk pembiayaan APBN begitukan nah ini jamaah haji ada di pinta akad nya gak di minta ridhonya gak seperti itu nah ini persoalan” tegas beliau.

Direktur Siyasah Institute itu juga menjelaskan wajar terjadi ada kecurigaan dan kekhawatiran dari publik terhadap dana haji apakah ada atau tida terlebih lagi nilai dananya cukup besar diperkirakan 149 T.

“Ini memang yang menjadi kecurigaan publik, kecurigaan kekhawatiran publik ya uang nya ada atau enggak begitu ya kan ya. Kemudian juga berbagai macam kewajiban ada atau tidak begitukan sudah ditunaikan atau belum. Nah, oleh karena itu semestinya memang ada audit yang transparan clear karena uang haji itu 149 triliun sekian gitu kan” pungkasnya.