September 17, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Sistem demokrasi hanya memberikan harapan kosong untuk memberantas korupsi. Hal ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Erwin Purnama di dalam Kabar Petang dnegan tema “Membasmi Korupsi” pada kanal Youtube News Khilafah Channel, Jumat, 4 Juni 2021 kemarin.

“Demokrasi itu hanya memberikan harapan-harapan kosong kepada kita dalam hal pemberantasan korupsi” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam sistem politik demokrasi memiliki biaya yang sangat tinggi misalnya seseorang ingin melaksanakan politik terkait sosialisasi, media, pertemuan-pertemuan, semuanya membutuhkan biaya. Bahkan untuk seorang calon Bupati setidaknya harus memiliki modal 30 Miliar, sedangkan calon Gubernur setidaknya memiliki 100 Miliar hingga trilliunan.

Selain itu Erwin menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena ada faktor lain selain demokrasi yaitu lifesyle (gaya hidup) dan sanksi hukum. Gaya hidup dan hukuman yang ringan menjadi pendorong seseorang melakukan korupsi. Sehingga angka korupsi meroket dengan tingkat hukuman semakin lama semakin rendah.

“Pada tahun 2020 hukuman bagi koruptor itu  rata-rata itu 3 tahun padahal kerugian negara pada tahun 2020 akibat koruptor 57 triliun” jelasnya.

Pengamat Kebijakan Publik itu juga menyebutkan bahwa demokrasi yang menumbuh sumburkan korupsi dan koruptor, karena hukum dalam sistem demokrasi merupakan buatan bagi para pemangku kepentigan sehingga tidak mampu untuk menindak dengan tegas.

“Dalam demokrasi yang berkuasa adalah oligharki … yang berkuasa itu adalah korporatokrasi perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha… maka siapa yang bisa menyentuh mereka?  hukum mana yang bisa menyentuh mereka, modal disandang penguasaha sedangkan hukum itu dikendalikan oleh para penguasa” jelasnya.

Ia juga menambahkan asas demokrasi itu adalah sekuler berarti pemisahan agama dari kehidupan. Sehingga siapapun akan berbuat sesuai kehendak hawa nafsunya sendiri. Perilaku seperti itu tentu akan memanfaatkan kekuasaan ditangan untuk mementingkan pribadi, keluarga dan golongan dimana itu terjadi di demokrasi sekuler.

“Ketika agama dipisahkan dari kehidupan maka orang berbuat semau-maunya sendiri sesuai hawa nafsunya” pungkasnya.[] (TGH/WI)