August 2, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

BerandaIslam.com — Greg Fealy, profesor dari Australian National University (ANU), menuangkan pandangannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dalam 4 tahun ke belakang. Greg menuding pemerintah Jokowi memiliki kebijakan anti-Islam radikal yang represif. Hal ini tertuang didalam artikel pada East Asia Forum (27/9/2020). Greg Fealy adalah Profesor Madya Politik Indonesia di Departemen Perubahan Sosial dan Politik, Universitas Nasional Australia.

Seperti yang ditulisnya pada EastAsiaForum.org, selama empat tahun terakhir, pemerintah Presiden Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo telah melakukan kampanye penindasan yang terpadu dan sistematis terhadap kaum Islamis. Kebijakan anti-Islamis Indonesia ini dianggap mengikis hak asasi manusia, merusak nilai-nilai demokrasi, dan dapat menyebabkan reaksi radikal terhadap apa yang dilihat sebagai antipati negara yang berkembang terhadap Islam.

Beberapa penjelasan diperlukan tentang siapa para Islamis ini dan tindakan apa yang diambil terhadap mereka. Umumnya, istilah ‘Islamis’ digunakan untuk menggambarkan Muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai bagian sentral dari kehidupan publik dan struktur negara.

Apa yang dinyatakan oleh Greg tersebut dibenarkan oleh Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Ahmad Sastra M.M.

“Apa yang dikatakan oleh Profesor Greg Fealy dari Australian Nasional University bahwa pemerintahan Jokowi tidak ramah terhadap keberagaman dan telah melakukan kampanye penindasan sistematis terhadap kaum Islamis adalah benar adanya,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Mediaumat.news, Selasa (29/9/2020).

Keinginan nilai-nilai Islam untuk menjadi aturan publik merupakan manifestasi dari pengamalan agama Islam itu sendiri dan dilakukan dengan cara damai tetapi dituduh radikal.

Menurut Ahmad semakin menguatkan kesimpulan para pengamat dalam negeri bahwa pemerintah ini tidak menginginkan Islam diterapkan di negeri mayoritas Muslim ini secara kaffah. Padahal, adalah hak setiap warga untuk berpendapat atas apa yang diyakini.

Greg juga menjelaskan di dalam tulisannya bawah represif negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pegawai negeri, akademisi dan guru yang dianggap aktif oleh badan keamanan negara dalam kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai kelompok Islam dapat dimasukkan dalam ‘daftar pantauan’ dan diperingatkan oleh atasan mereka bahwa kegiatan keagamaan atau politik mereka tidak dapat diterima dan bahwa karir mereka akan menderita jika tidak dilakukan. mengubah perilaku mereka.

Ia melanjutkan proses serupa terjadi di badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Beberapa Islamis telah disingkirkan dari posisi strategis atau ditolak promosi. Banyak kementerian telah memperkenalkan pemeriksaan bagi rekrutan untuk menyaring mereka yang memegang pandangan Islamis.

“Ribuan, mungkin puluhan ribu, Islamis telah menjadi sasaran kampanye ini. Beberapa diberikan rincian yang seharusnya ‘kesalahan’ mereka. Tujuannya tampaknya untuk menekan kaum Islamis agar melepaskan keyakinan mereka atau berhenti secara terbuka mengungkapkan pandangan mereka dan mengatur di tempat kerja.” tulis Greg.

Mengapa pemerintah Jokowi yang mengaku memegang teguh prinsip toleransi dan pluralisme melakukan tindakan tersebut? Hal ini dilakukan menurut Greg Jokowi dan partai-partai pemerintahan sangat khawatir pada 2016-2017 ketika kelompok-kelompok Islamis memobilisasi ratusan ribu Muslim di jalan-jalan Jakarta untuk memprotes pernyataan gubernur Tionghoa yang diduga menghujat Al-Qur’an. Gubernur, yang tampaknya akan meraih kemenangan besar sebelum tuduhan penistaan ​​agama, dikalahkan dalam pemilihan gubernur April 2017 dan kemudian dipenjara selama dua tahun.

“Ya, Islamis memang menjatuhkan mantan gubernur Jakarta non-Muslim, tapi kasus itu melibatkan penistaan, yang selalu menimbulkan emosi dan semangat yang intens – tapi biasanya berumur pendek – di jalanan.” tulisnya.

“Jika Indonesia memang menghargai toleransi dan keragaman, ia harus menerima legitimasi wacana Islam dan kegiatan asosiasi. Kebanyakan pandangan Islamis tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan.” lanjut Greg. []

(wi)

Sumber : https://www.eastasiaforum.org/2020/09/27/jokowis-repressive-pluralism/