Polisi Menyamar Jadi Jurnalis?

Oleh: Henny M. (Pontianak-Kalbar)

Akhir-akhir ini nama Iptu UW memang tengah menjadi perbincangan. Ia yang sebelumnya berprofesi sebagai jurnalis TVRI Jawa Tengah, belum lama ini dilantik menjadi Kapolsek di Kradenan, Blora, Jawa Tengah. Menurut AJI, sejumlah peristiwa serupa juga pernah terjadi di Papua dan daerah-daerah lain.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyesali aksi penyamaran anggota polisi sebagai jurnalis yang telah dilakukan selama 14 tahun. AJI menilai cara yang dilakukan aparat tersebut merupakan cara kotor negara yang mencederai kebebasan pers di Indonesia. Penyusupan profesi jurnalis oleh aparat negara juga akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi jurnalis atau pers (suarakalbar.com 22/12/2022).

Hal ini ditanggapi pakar hukum Universitas Gajah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman, meminta Polri atau aparat negara lainnya untuk menghargai profesi jurnalis yang terikat kode etik jurnalistik dan menjunjung kebebasan pers. Penyamaran ini, kata Herlambang, merupakan pelecehan profesi jurnalis dan pencederaan terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Padahal kalau ditelisik lebih dalam, kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang mempunyai kewajiban melindungi dan menjaga stabilitas keamanan masyarakat dalam negeri. Namun pengaturan di dalam sistem demokrasi kapitalisme dapat menghalalkan segala cara demi meraih tujuan.

Asas kebebasan berpendapat telah menjadikan seseorang maupun institusi bisa melakukan apapun, meskipun melanggar norma-norma kehidupan dengan cara memata-matai rakyat sendiri. Begitulah ideologi sekuler yang melahirkan sistem demokrasi kapitalisme. Sistem buatan manusia yang tidak dapat memberikan solusi, bahkan mencurigai rakyat sendiri dengan cara memata-matai.

Bertolak belakang dengan sistem Islam yang mengharamkan tajasus/memata-matai masyarakat. Islam menjunjung tinggi keadilan bermasyarakat dan pengaturan kehidupan yang didasarkan pada perintah & larangan Allah SWT. Islam juga menjaga keamanan stabilitas sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Sehingga Islam akan memberikan solusi terhadap gejolak yang terjadi di masyarakat.

Sistem Islam juga menjaga stabilitas dalam negeri untuk menjamin rasa aman. Hal ini dikarenakan Islam mendorong ketakwaan individu untuk menjalankan syariatnya. Selain itu, kontrol masyarakat yang saling menjaga serta menumbuhkan peran aktif negara yang berkewajiban secara langsung untuk melayani dan menjaga masyarakat.[]