Bisakah Pejabat Tidak Korupsi?

Oleh: Halimah (Pontianak, Kalbar)

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Pontianak Kompol Indra Asrianto mengatakan, ada dua perkara dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani di Perusda Kalbar, pengadaan serta pelatihan mesin pabrik pupuk senilai Rp 2,4 miliar dan pembangunan pabrik pupuk senilai Rp 7,3 miliar. Berdasarkan hasil audit, kegiatan tersebut menimbulkan kerugian negara Rp 2,6 miliar. (regional.kompas.com 03/01/2023).

Indra menerangkan, dalam perkara tersebut, telah ditetapkan sebanyak 4 orang tersangka, yakni AP selaku Direktur Perusda Kalbar, SBR selaku Direktur PT Yudha Ayudia, HA selaku Direktur PT Trijaya Bangun Usaha, dan ZA dari pihak eksternal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap dugaan tindak pidana korupsi ini dengan modus yakni pemenang telah disiapkan dan ditetapkan sebelum pelaksanaan pelelangan dilakukan. Untuk memuluskan langkah tersebut, para pihak melakukan sejumlah pertemuan. Bahkan pekerjaan pengadaan mesin pabrik pupuk tidak selesai dan pembayaran tidak seusai spesifikasi.

Memang korupsi bukan merupakan kasus yang terbilang baru, namun setiap tahun semakin parah terjadi di negeri ini. Korupsi layaknya penyakit yang terus kambuh, bahkan bisa dikatakan penyakit yang sangat kronis hingga membuat rakyat semakin sengsara. Saat ini korupsi sangat susah untuk dibasmi ataupun dicegah. Sebenarnya apa sih yang membuat korupsi terus saja berulang dan tidak bisa diberantas?

Jawabannya adalah karena sistem bernegara yang diterapkan oleh sebagian besar negara yang ada di dunia adalah sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi telah menjalankan pemerintahan meniscayakan adanya kerjasama antara paa pemodal (oligarki) dan politisi.

Sedangkan tujuan para politisi ketika menjabat adalah untuk mencari keuntungan bukan melayani masyarakat. Di sisi lain sistem pemilihan umum di dalam demokrasi kapitalisme ini sangatlah mahal. Korupsi merupakan efek dari mahalnya demokrasi.

Oleh karena itu, Islam menjadikan politik agar para pejabat tahu diri. Keimanan yang dimiliki oleh para pejabat sebagai pondasi untuk menjalankan jabatannya agar sesuai dengan aturan syariat dan melayani kebutuhan dan kepentingan rakyat dengan tulus ikhlas.

Para penguasa dan pejabat akan melaksanakan tugas untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat karena sadar kelak di akhirat jabatan yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan. Mereka akan memahami bahwa tindakan korupsi merupakan perbuatan dosa di sisi Allah SWT.[]