Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mengatasi Kemiskinan Sistematik

Oleh: Nanis Nursyifa

Kemiskinan sepertinya menjadi hal yang lumrah terdengar di telinga kita. Tidak perlu jauh-jauh mencari buktinya, di daerah lingkungan kita masing-masingpun bisa jadi masih ada keluarga yang terkategori miskin. Berbagai upaya dari pemerintah tentunya sudah dilakukan untuk meminimalisir angka kemiskinan tersebut. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, kemiskinan malah semakin bertambah setiap tahunnya.

Terbaru, Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan di daerahnya 0,24 persen dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

“Dibutuhkan keseriusan, ketepatan pengambilan kebijakan, partisipasi dan konsistensi seluruh stakeholder dalam menjalankan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan”, kata Pelaksana Tugas Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor menurut keterangannya kepada media.

Menurutnya, target tersebut untuk menyempurnakan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan angka kemiskinan berada di angka 7,14 persen pada akhir tahun 2023.

Indonesia merupakan negara yang kaya Sumber Daya Alam (SDA), namun kemiskinan terjadi di berbagai daerah, bahkan terjadi kemiskinan ekstrim. Tentu, hal ini terjadi bukan tanpa sebab, tapi ada kesalahan di dalam pengaturan dan pengelolaan ekonomi, khususnya pengelolaan SDA.

Pengelolaan SDA saat ini diserahkan kepada swasta, baik swasta dalam negeri maupun luar negeri. Padahal potensi pendapatan dari SDA ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan rakyat Indonesia. Indonesia kaya akan SDA, tetapi sedikit yang bisa diolah oleh negara melalui (BUMN) dan hasilnya dinikmati oleh rakyat.

Dari catatan Kementerian BUMN, hanya 20% SDA yang bisa diolah negara. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno mengatakan, Indonesia punya SDA besar, tapi yang dikuasai BUMN sangat kecil.

Terlihat dari data PT Bukit Asam (Persero) Tbk hanya 10%-12% menguasai batu bara dengan produksi 4%. Dari data PT Timah (Persero) Tbk, nikel dan bauksit yang sudah diolah masing-masing sebesar 11% dan 15%.

“Dari data PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, emas dan tembaga almost zero. Emas very small. Mau kasih persentase, malu aku”, tuturnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11/2017) menurut keterangan media.

Miris rasanya melihat fakta yang ada. Sumberdaya alam kita yang berlimpah ruah tidak bisa kita rasakan hasilnya. “Bak tikus mati di lumbung padi” seperti itulah gambaran negara kita ini saat ini.

Islam sebagi sebuah ideologi yang melahirkan berbagai aturan dalam kehidupan, maka Islam memiliki pengaturan sistem ekonomi yang khas. Termasuk didalamnya terdapat konsep bagaimana caranya mengelola sumber daya alam.

Dalam pandangan Islam, sumberdaya alam adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara, seperti hutan, air dan energi dimana hasilnya harus dikembalikan lagi kepada rakyat, baik dalam bentuk barang yang murah/terjangkau atau subsidi untuk kebutuhan primer misalnya pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Oleh karenanya, konsep Islam dalam pengelolaan sumberdaya alam ini akan memastikan hasil kekayaan Indonesia kembali kepada rakyat, dan rakyat pun akan merasakan kemakmuran dalam arti sebenarnya.[]