Kerja Sama Infrastruktur Kian Tak Teratur

Oleh : Henny M. (Pontianak-Kalbar)

Infrastruktur dalam Islam adalah prasarana yang dibuat demi kemaslahatan umat. Sehingga pembangunannya tak berpusat pada sentra ekonomi, tapi menyebar merata pada setiap pemukiman warga. Maka, pembangunan di kota dan di desa tidak akan timpang seperti kondisi saat ini, yang hanya fokus pada perkotaan dan mengabaikan pedesaan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) terkait upaya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan di Putussibau, mengatakan kerja sama tersebut merupakan program lanjutan, dengan nilai anggaran sebesar Rp64 miliar untuk program kerja tahun 2023-2025. (www.antaranews.com 29/11/2022 ).

GIZ merupakan perusahaan internasional milik pemerintah Jerman yang bekerja sama dengan pemerintah negara, lembaga negara, dan sektor swasta, salah satunya Pemkab Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Fransiskus menambahkan pihak GIZ menjelaskan bahwa lembaga internasional itu berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk program yang akan dilaksanakan mulai 2023 di Kapuas Hulu. Menurut dia, program GIZ sejalan dengan visi dan misi Pemkab Kapuas Hulu, antara lain program tata kelola niaga dan komoditas petani, karet, madu, serta ikan arwana.

Sistem ekonomi Islam menjadikan Baitul Mal yang dikelola negara sebagai jantung peredaran perekonomian. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menjadikan jantung perekonomiannya pada perbankan dan pasar modal, dari sini saja sudah terlihat minimnya peran negara.

Sedangkan dalam Islam justru negara sebagai pihak sentral yang mengatur pembangunan demi tercapainya keadilan dan pemerataan bukan diserahkan kepada swasta. Dan pembiayaan infrastruktur yang besar itu bukan berasal dari investasi asing atau utang, tapi dari Baitul Mal.

Aturan pembatasan kepemilikan menjadikan sumber APBN khilafah tidak bertumpu pada pajak dan utang. Keharaman swasta apalagi asing dalam menguasai SDA yang melimpah menjadikan negara mandiri dalam proses pembangunannya, sehingga tak akan ada intervensi dalam setiap kebijakannya.

Oleh karena itu, jangan pernah berharap dalam sistem ekonomi kapitalisme, pembangunan infrastruktur semata untuk kemaslahatan umat. Hanya dalam sistem ekonomi Islam, pembangunan infrastruktur ditujukan untuk kemaslahatan umat, dan sistem pemerintahan khilafah yang akan menerapkannya secara kaffah.[]