Oleh: Nur Khalifah (Pontianak-Kalbar)
Di Indonesia, Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia makin terasa sekedar seremoni tanpa makna. Apalagi pengesahan RKUHP yang justru mengurangi hukuman bagi koruptor di tengah maraknya korupsi di kalangan politisi. Ini sangat tidak masuk akal!
Dilansir dari tirto.id (11/12/2022), berdasarkan data penindakan KPK, sepertiga pelaku korupsi yang diungkap selama 18 tahun terakhir berasal dari lingkup politik, baik legislatif (DPRD maupun DPR RI) dan kepala daerah dengan jumlah 496 orang. Hal ini dinyatakan oleh peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dikutip dari keterangan tertulisnya di laman resmi ICW, Minggu, 11 Desember 2022.
Korupsi tidak lagi menjadi kejahatan serius, bahkan pelaku korupsi sendiri adalah orang dalam (para politisi). Kepercayaan publik semakin lemah terhadap KPK yang merupakan lembaga khusus untuk memberantas korupsi. Inilah fakta buruk keseriusan pemberantasan korupsi di tengah sistem rusak demokrasi.
Tidak ada solusi yang tuntas atas permasalahan korupsi ini, hukuman korupsi “di-cut “ korupsi meningkat. Begitulah potret buramnya kehidupan masyarakat sekuler kapitalisme sekarang. Seharusnya masyarakat sadar dan bangkit melawan ketidakadilan hukum di negeri ini dengan adanya fakta yang dilakukan oleh para penguasa!
Hal ini tentunya berbeda dengan sistem Islam. Islam menutup semua celah tindakan korupsi, sekaligus mengantisipasi peluang korupsi dan memberikan sanksi yang membuat jera para pelaku. Islam juga tidak memberikan peluang sedikitpun bagi seorang Khalifah untuk bertindak curang.
Hal ini dilakukan karena ketakwaan yang tertancap di dadanya. Kalaupun ada yang melakukan tindakan korupsi, maka pengadilan serta kontrol dari masyarakat akan dilaksanakan. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk melakukan muhasabah, serta pengadilan akan dilaksanakan dengan tegas.[]
Wallahu’alam
KONTEN TERKAIT
Kasus Pulau Rempang, Cermin Omong Kosong HAM
Negara Kapitalis Berorientasi Bisnis, Bagaimana Nasib Rakyat?
Dilema, Pupuk Subsidi Langka