September 17, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh: Al-Ustadz Abdul Majid Bhati (Negara Bagian Pakistan)

Pada Rabu (17/03), berlangsung dialog keamanan pertama di Pakistan bertema ‘Dialog Keamanan Islamabad: Bersama untuk Ide 2021’. Dialog ini terselenggara di bawah naungan Departemen Keamanan Nasional Pakistan.

Dalam upacara pembukaannya, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Dr. Muayad Yusuf, dan Jenderal Bajwa berpidato mengenai pendefinisian kembali keamanan nasional Pakistan dan pemetaan arah baru bagi negara tersebut.

Mereka berpandangan, Pakistan harus memanfaatkan potensi geoekonominya, meninggalkan masa lalu yang dibentuk oleh citra geostrategis negara, dan melepaskan ketergantungan yang berlebihan pada angkatan bersenjata.

Transisi dari keamanan konvensional berbasis negara ke keamanan nonkonvensional (manusia) membutuhkan strategi baru. Inti dari strategi ini adalah keamanan ekonomi—yang diharapkan dapat mengantarkan kepada kemakmuran negara—melalui komunikasi dengan negara-negara tetangga, kemitraan pembangunan, dan perdamaian regional. Namun, strategi tersebut tidak akan berhasil kecuali jika visi negara didefinisikan dengan baik.

Terkait hal ini, lembaga-lembaga pemerintah masih bingung dan justru terpikat dengan cita-cita Barat. Khan mengadopsi slogan “negara perkotaan”, tetapi ia gagal menyampaikan gambaran apa pun, bahkan yang singkat sekalipun mengenai visi ini! Khan juga menggunakan istilah “Pakistan first” untuk menunjukkan keputusasaannya dengan visi yang lama, meskipun tindakannya justru mengonfirmasi hal ini.

Jadi, apakah visi Khan bagi Pakistan itu untuk membangun negara yang serupa dengan Khilafah Rasyidah? Atau untuk terikat perjanjian damai dengan India, yang memungkinkan Amerika dan India untuk memfokuskan kekuatan mereka melawan kebangkitan Cina?­­

Strategi dari visi sebelumnya adalah mendirikan negara Khilafah Rasyidah, yang akan menggulingkan negara kebangsaan, menghapus konstitusi, menerapkan Islam secara komprehensif, menyatukan negeri-negeri muslim, memulai ekonomi untuk berperang, serta mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia.

Sejak tahun 1950-an, satu-satunya strategi Pakistan adalah menjalin aliansi dengan Amerika dengan imbalan keuntungan material yang tidak pernah terwujud. Konsekuensi menyakitkan dari hubungan yang tidak adil ini adalah kerugian besar pada integritas teritorial Pakistan, merusak kedaulatan ekonomi dan politik negara, serta merusak pengembangan manusia.

Selama Perang Dingin, Amerika memang menggunakan Pakistan dalam konfrontasi melawan ekspansi Soviet. Pada 1980-an, Amerika juga memanipulasi Pakistan untuk mengatur jihad Afghanistan, yang menjerumuskan Soviet ke dalam perang yang melelahkan dan menyebabkan kekalahan mereka.

Ketika Uni Soviet runtuh pada 1991, Amerika pun meninggalkan Pakistan dan membiarkannya bergantung pada kebijakan “Keluarga Internasional” (The Family International atau Children of God), dengan menyerahkan Washington kepada kebijakan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Lembaga Bretton Woods juga mendatangkan malapetaka pada ekonomi Pakistan melalui penerapan buta kebijakan neoliberal yang mendukung deindustrialisasi (pengembalian industri) di negara itu, mendorong ketergantungan pada impor asing, menabur benih ketakseimbangan fiskal dan defisit perdagangan, serta secara permanen menjerumuskan Pakistan ke dalam jebakan utang.

Setelah 11 September 2001, Washington kembali berselisih dengan Islamabad. Pakistan pun kembali membayar mahal—untuk dukungannya yang tidak terbatas kepada Amerika—dalam perang global melawan Islam. Karena itu, Pakistan kehilangan posisi strategisnya di Afghanistan dan sekarang terjebak di antara dua kubu yang saling bermusuhan. Pasokan senjata nuklirnya turut terancam dan Kashmir pun menjadi penjara terbesar di dunia.

Bahkan, biaya ekonomi yang dikeluarkan sangat mencengangkan. Salah satu perkiraan konservatif menyebutkan kerugian keseluruhan ekonomi Pakistan mencapai $100 miliar.

Selama periode ini, sebagian besar strategi Amerika adalah memanfaatkan Pakistan untuk memasukkan India ke dalam wilayah pengaruhnya. Akan tetapi, pada 1966, Amerika tidak melakukan intervensi untuk mendukung kepentingan Pakistan dalam Deklarasi Tashkent, dan pada tahun 1971, Amerika hanya diam menonton saat India memecah belah Pakistan.

Di bawah naungan Amerika, Pakistan menghasut pemberontakan Kashmir (1989). Perlawanan Kashmir pun berhasil menguasai sebagian besar angkatan bersenjata dan membuat ekonomi India menjadi sangat lemah, sampai-sampai New Delhi terpaksa mencari bantuan IMF.

Ini memungkinkan Amerika untuk memasuki lingkungan politik India dan membuka jalan bagi kebangkitan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro Amerika dengan mengikis popularitas Partai Kongres yang pro Inggris pada masalah-masalah utama seperti keamanan dan ekonomi.

Untuk membantu BJP memenangkan pemilu pada 1999 dengan suara mayoritas yang bagus, Amerika menginstruksikan Pakistan untuk meninggalkan keuntungan strategisnya di Dataran Tinggi Kargil.

Kemudian, untuk pertama kalinya dalam sejarah politik India, Partai Kongres kalah dua kali berturut-turut (pada 1998 dan 1999) dari Partai Bharatiya Janata dan sekutunya.

Hal ini menyebabkan dimulainya era baru kerja sama Amerika-India, yang tegak atas kepercayaan Amerika pada India sebagai perwakilan utamanya di anak benua India dengan mengorbankan Pakistan.

Kegagalan strategi Amerika untuk menahan kebangkitan Cina yang mencengangkan melalui langkah-langkah seperti strategi Obama ‘Pivot to Asia’ dan perang dagang Trump, secara signifikan telah meningkatkan nilai strategis India dan mengurangi manfaat Pakistan bagi pembuat kebijakan Amerika.

Amerika membutuhkan India untuk menghadapi Cina dan (Amerika) ingin mengakhiri perhatian keamanan New Delhi di Kashmir. Pemerintahan Biden—yang mengacu pada “wilayah persatuan Jammu dan Kashmir”—menunjukkan bahwa Amerika tidak tertarik dengan penghapusan Pasal 370 dari Modi, seperti yang diminta Imran Khan.

Sangat mungkin, garis kendali yang memisahkan kedua negara akan menjadi perbatasan permanen antara kedua negara. Indikasi awal menunjukkan Biden ingin menurunkan keunggulan teknologi Cina di bidang 5G dan kecerdasan buatan (AI), serta persaingan memperebutkan kekuasaan proyek Cina: One Belt and One Road (OBOR). Biden pun mencari dukungan untuk rencana “demokrasi teknis”, sebuah langkah berani ke arah penciptaan sistem teknologi bipolar.

Selain itu, Amerika juga sedang menjajaki cara untuk menyaingi Belt and Road Initiative di Cina. Tentu saja, India sangat berguna bagi Amerika untuk mengimplementasikan kedua rencana tersebut. Namun, proyek Belt and Road lebih penting, karena oposisi New Delhi sudah terkenal akan penentangannya.

Oleh karenanya, Amerika sedang berusaha mengobarkan api oposisi di Turkistan Timur (Uighur), yang berbatasan dengan India dan merupakan pintu gerbang ke Asia Tengah. Tujuannya adalah untuk menghalangi rute Belt and Road menuju Timur.

Sesungguhnya, pengaruh Amerika di Eurasia sedang dipertaruhkan, dan dalam konteks ini, pengumuman Khan-Bajwa tentang strategi baru harus ditafsirkan.

Ini adalah strategi yang ingin menjadikan Pakistan sebagai pusat kegiatan ekonomi, termasuk menghubungkan Asia Tengah yang terkurung daratan dengan Pelabuhan Pakistan Selatan di Gwadar dan Karachi (menghubungkan dari utara ke selatan). Hal ini untuk memudahkan perdagangan antara India, Iran, Afghanistan, dan sekitarnya (menghubungkan dari timur ke barat), dan untuk meningkatkan tantangan AS-India melawan Belt and Road Initiative milik Cina.

Pakistan juga akan memainkan peran sebagai saluran transit yang memungut sedikit biaya, sementara negara lain seperti India dan Amerika meraup kekayaan yang sangat besar.

Inilah yang dirujuk oleh Mantan Duta Besar Amerika (untuk Pakistan), Cameron Munter, ketika dia berkata selama prosedur tersebut, “Kepentingan strategis Pakistan bagi Amerika Serikat akan bertambah jika Pakistan menjadi kekuatan ekonomi modern.”

Seperti yang dijelaskan Hamas, (agar) Bajwa mengubur masa lalu geopolitik Pakistan dan memulai strategi geoekonomi baru untuk memperkuat kekuatan ekonomi dan militer India, yang akan meningkatkan ambisi Amerika untuk mendominasi Cina.

Institusi strategis Pakistan harus menentang keras strategi apa pun seputar realisasi visi strategi Amerika terhadap kawasan itu, dengan memperkuat dan memperkaya aset strategis India dan mengorbankan Pakistan. Sebaliknya, lembaga-lembaga strategis harus meyakini kemampuan strategis Pakistan untuk mendirikan Khilafah Rasyidah yang diinginkan rakyat Pakistan dan kaum muslimin di seluruh dunia.

Lagi pula, bukankah Amerika menggunakan strategi dasar bagi Pakistan untuk mengalahkan Uni Soviet di Afghanistan, juga untuk melancarkan perang global melawan Islam dan mendorong India ke orbit Amerika?

Sekarang, Amerika ingin mengeksploitasi aset geopolitik dan geoekonomi Pakistan untuk membangun panggung yang kuat bagi India. Amerika berupaya memperlihatkan India sebagai kekuatan di jantung Eurasia dan menghentikan ekspansi Cina ke Barat.[]

Diterjemahkan dari Surat Kabar Ar-Rayah edisi 335, terbit pada Rabu, 9 Ramadhan 1442 H/21 April 2021 M

Sumber :

https://mediamuslimtimurtengah.wordpress.com/2021/05/01/institusi-strategi-pakistan-harus-menentang-strategi-khan-bajwa-yang-baru/#more-373 https://www.alraiah.net/index.php/ummah-affairs/item/5994-2021-04-20-19-39-02