September 27, 2022

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh : Lathifah (Pontianak, Kalbar)

Berita terkait kenaikan harga BBM Subsidi tengah menjadi perbincangan berbagai kalangan saat ini. Di ketahui dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi masuk opsi pilihan pemerintah. Namun, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana meminta masyarakat menunggu keputusan resmi yang akan diambil pemerintah (kalbarterkini.pikiran-rakyat.com. 23/8).

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyampaikan langkah penyesuaian harga BBM Subsidi menjadi jalan tengah bagi pemerintah yang menanggung beban subsidi. Mamit Setiawan mengusulkan kenaikan sekitar Rp 2.000-3.000 per liter, baik untuk Pertalite maupun Solar. Sehingga harga jual nantinya bisa menyentuh di Rp 10.000 per liter untuk Pertalite, dan Rp 8.500 per liter untuk Solar.

Selain dari mengatur kembali harga BBM Subsidi dan Penugasan, revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 bisa menjadi jalan lain. Melalui aturan ini, pemerintah bisa menegaskan kembali soal kriteria penerima yang berhak mengakses Pertalite maupun Solar. Untuk diketahui, pemerintah berencana menerbitkan revisi aturan tersebut pada Agustus 2022 ini. Artinya, hanya tersisa kurang lebih satu pekan hingga tutup bulan.

Dengan dalih beban subsidi yang semakin membengkak dan APBN akan “jebol” jika terus menerus menanggung subsidi BBM, maka santer kenaikan harga BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar. Kenaikan harga BBM ini tentu membuat beban rakyat semakin berat, apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang lain terus meningkat.

Sudah rahasia umum, setiap kebijakan pemerintah terkait BBM selalu diliputi berbagai kepentingan. Kelangkaan BBM bersubsidi sejatinya akibat kuota yang kurang dan tidak kunjung ditambah meski rakyat membutuhkannya. Alasan bahwa subsidi BBM membebani APBN hanyalah untuk menutupi ketakberdayaan negara menyelesaikan pembayaran utang dan bunga utang serta keperluan lain. Inilah sebenarnya penyebab jebolnya APBN negara.

Sejatinya, hal ini makin memuluskan liberalisasi sektor migas yang salah satu poin pentingnya adalah pencabutan subsidi. Gaya pemerintahan neoliberal yang dipraktikkan dalam setiap kebijakan pemerintah adalah politik yang tidak berdaulat dan ekonomi yang tidak mandiri, yakni kerap terjadi liberalisasi SDA dan privatisasi aset negara.

Para investor swasta menikmati untung besar dari migas. Sebaliknya, bagi rakyat, sudahlah harus membayar dengan harga mahal, nyatanya mereka tetap kesulitan mendapatkan BBM. Rasa empati penguasa neoliberal telah tumpul, tidak sungguh-sungguh berpihak dan melayani kebutuhan rakyat.

Hal ini pula sungguh sangat bertolak belakang dengan paradigma islam. Islam sebagai ajaran yang sempurna yang berasal dari Allah SWT, Tuhan Semesta Alam telah mengatur bagaimana tata kelola sumber daya alam yang menjadi hajat hidup publik seperti minyak bumi. BBM dalam pandangan Islam merupakan harta milik umum sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Kaum Muslimin bersekutu dalam tiga perkara: air, rumput dan api”(HR Abu Daud).

Pengelolaanya wajib dilakukan secara langsung oleh Khalifah sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang berlindung dibelakangnya” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud).[]