September 27, 2022

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh : Sabrina K. (Pontianak-Kalbar)

Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pembentukan tim persiapan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dilakukan pemerintah sudah tepat dan strategis.

“Pembentukan tim persiapan pengembangan PLTN sangat tepat dan strategis untuk mempercepat penerapan PLTN di Indonesia” (kalbar.antaranews.com, 18/01/22).

Memang Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya energi primer yang beragam yang dapat dikonversi ke energi listrik salah satunya energi nuklir yang saat ini masih dalam rencana pengelolaannya. Hanya saja aroma kapitalisasi bisnis kembali menjadi arah kebijakan pengelolaan terhadap energi ini.

Aroma kapitalisasi sangat terasa ketika swasta hadir untuk mencari profit sebesar-besarnya dan negara mengabaikan perannya. Maka seberapa pun besarnya potensi kekayaan Indonesia ini akan sia-sia jika negara dengan sepenuhnya menyerahkan kepada swasta.

Apabila motifnya tidak berawal dari melayani rakyat, maka akan menjadi masalah. Bahkan secara hitung-hitungan matematis, dengan potensi kekayaan material energi nuklir, semestinya masyarakat tidak perlu membayar mahal untuk listrik. Namun ketika motifnya menjadi bisnis maka pihak swastalah yang akan mendapat untung besar, dan yang rugi adalah rakyat.

Maka dari itu, seharusnya negara menjadi penanggung jawab untuk mengelola potensi yang luar biasa ini demi kemakmuran masyarakat sehingga tidak lagi masyarakat harus membayar mahal untuk memperoleh listrik. Termasuk pengelolaan terhadap energi nuklir.

Energi nuklir adalah milik umum yang seharusnya dikelola oleh negara secara mandiri demi kemaslahatan umat, dengan menjaga kelestarian lingkungan dan aman sehingga jauh dari marabahaya. Bukan malah diserahkan pada asing untuk mengelolanya dengan alasan pengalaman dan investasi.

Jika negara tidak mandiri dan masih bergantung pada asing dan aseng maka kekayaan sumber daya alam menjadi sumber malapetaka. Penjajahan terus berlanjut dalam bentuk kerjasama atau investasi. Sehingga kemandirian pengelolaan mustahil dapat terjadi di dalam sistem kapitalis demokrasi yang sedang diterapkan di negeri ini. Negara berdaulat dan mandiri secara politik hanya dengan penerapan syariah Islam secara kaffah.[]

Wallahu’alam