July 29, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh: Nelly, M.Pd. (Pemerhati Sosial Politik, Pegiat Opini Ideologis)

Mendudukkan Masalah Pangan

Berbicara masalah pangan di Indonesia memang menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan. Hingga krisis pangan selalu saja mengintai negeri dan menjadi momok bagi bangsa ini. Ditambah lagi kurang seriusnya negara dalam mewujudkan ketahanan pangan. Jika menengok ke belakang, krisis pangan sebetulnya telah menjadi isu global sejak puluhan tahun lalu.

Untuk menyelamatkan krisis tersebut, pemerintah telah berupaya memberikan solusi dan kebijakan atas krisis pangan yang sering menimpa negeri. Salah satunya dengan pencanangan program lumbung pangan nasional yang kerap kali telah direncanakan. Beberapa kali dilakukan, namun tetap tidak berjalan dan malah menimbulkan kegagalan.

Hingga hari ini pun banyak pihak meragukan kesungguhan pemerintah mengembangkan lumbung pangan nasional (LPN). Karena kegagalan program serupa di era sebelumnya tidak dibenahi. Maka dari sinilah hendaknya mendorong pemerintah untuk serius dan lepas dari kepentingan apapun dalam merealisasikan program Lumbung Padi Nasional.

Sebab pangan adalah kebutuhan primer masyarakat dan seharusnya memang kewajiban negara untuk memenuhi serta menyediakannya. Salah satunya adalah dengan melakukan swasembada pangan, artinya negara harus memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat tanpa harus impor.

Mengapa Krisis Pangan Selalu Menjadi Masalah di Negeri ini?

Sebagai negara agraris, Indonesia tentu tak layak menghadapi ancaman krisis pangan. Potensi alam yang subur dan sangat luas, sumber daya manusia dan hayati yang melimpah, seharusnya menjadikan Indonesia memiliki ketahanan pangan tinggi yang dengannya kesejahteraan masyarakat bisa terjamin dan dirasakan oleh semua.

Namun faktanya tidaklah demikian, mengapa? Sebab persoalan ini terjadi karena faktor sistemik, sistem aturan kapitalis-liberal lah yang memaksa Indonesia harus ikut aturan main dunia. Pertama, kebijakan pangan yang diambil pemerintah dari waktu ke waktu justru kian memperlemah ketahanan pangan, menjadikan Indonesia masuk sebagai negara yang rentan terhadap ancaman krisis.

Kedua, ketika Indonesia masuk dalam jebakan berbagai perjanjian internasional, pemerintah Indonesia kian kehilangan kedaulatan pangan. Salah satunya, saat pemerintah meratifikasi The Agreement on Agriculture (AoA) melalui UU No. 7/1994, serta menyetujui pembentukan World Trade Organization (WTO) pada 1995  bersama 125 negara lain,  menandai pemberlakuan sistem perdagangan bebas. Kesepakatan ini menekankan keharusan negara anggota menurunkan dukungannya terhadap sektor pertanian.

Maka bisa dibayangkan, negeri ini bukannya mampu mengekspor produk pangan ke luar negeri, malah produk dalam negeri pun kalah bersaing di negeri sendiri. Mirisnya, di tengah karut marutnya masalah pangan dan pertanian, pemerintah malah dengan entengnya memperlebar keran impor. Alhasil pasar dalam negeri dibanjiri produk-produk pangan luar negeri, termasuk beras sebagai komoditas pangan terpenting dan memiliki nilai politis.

Penerapan sistem kapitalis-liberal telah menjadikan negeri ini tak berdaulat, bagaimana mungkin tuan puan akan memperjuangkan nasib rakyat, untuk memakmurkan bangsa? Justru yang ada malah semakin mengokohkan penjajahan kapitalis di negeri ini dengan menjarah dan menguasai kekayaan alam atas nama investasi.

Sistem kapitalis-liberal inilah yang telah menjadikan bangsa ini lemah sehingga tak mampu mandiri dan berada di bawah dikte para pemilik modal. Sistem inilah yang menyebabkan krisis pangan selalu terjadi, swasembada pangan juga sering mengalami kegagalan.

Maka untuk menjadikan bangsa ini besar, mandiri, merdeka hakiki, mampu menjadi negara penghasil swasembada pangan terbesar, tidak ada cara lain selain mencampakkan akar masalahnya yaitu membuang sistem kapitalis-liberal. Kemudian mengubah paradigma bernegara dengan menjadikan akidah Islam sebagai asas dan menjadikan syariat Islam sebagai aturan dalam kehidupan bernegara dengan tegaknya Khilafah.

Sebab hanya negara seperti inilah yang akan bisa tegak mandiri dan berdaulat serta mampu melawan dominasi negara-negara kapitalis sebagaimana yang telah terjadi selama ini. Negara khilafah telah berhasil membuktikan sepanjang sejarah dalam membangun ketahanan pangan.

Strategi Ketahanan Pangan Negara Khilafah

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Fahmi Amhar tentang strategi membangun ketahanan pangan di era khilafah yang dimuat dalam tabloid Media Umat. Prof. Fahmi mengatakan bahwa ketahanan sebuah negara tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi juga berbagai hal lainnya.  Maka muncullah istilah “ketahanan pangan”, “ketahanan energi”, “ketahanan sarana kesehatan dan obat-obatan”, “ketahanan prasarana dan sarana perhubungan”, “ketahanan informasi dan komunikasi” dan “ketahanan terhadap bencana alam dan serangan”. 

Ukuran masing-masing ketahanan itu antara lain adalah jumlah orang yang akan terdampak bila ada gangguan ketahanan, dan panjang waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan. Sebuah perang, lambat atau cepat akan menggoyang ketahanan suatu negara.  Namun untuk membuat sebuah negara tenggelam, tidak harus ada perang! Kalau semisal ketahanan pangan hancur, di negara itu pangan langka, muncul bencana kelaparan yang meluas dan berkepanjangan, maka negara itu bisa ditinggalkan penduduknya mengungsi, atau ada kematian massal, atau negara itu akhirnya terpaksa mengemis bantuan kepada negara lain dengan segenap konsekuensinya.

Di sisi lain, suatu negara dengan keunggulan militer adi daya, belum tentu akan memenangkan peperangan tatkala ketahanan pangan di sana sudah menipis.  Bagi seorang prajurit yang kelaparan, sepucuk senjata canggih tidak ada gunanya.  Bahkan bisa jadi senjata itu justru akan ditukar dengan sebungkus nasi. Oleh sebab itu, sebuah negara yang bercita-cita menjaga ketertiban dunia, atau bahkan menyebarkan rahmat ke seluruh semesta dengan dakwah dan jihad, wajib memiliki seluruh aspek ketahanan.

Dalam Alquran telah dicontohkan bagaimana Nabi Yusuf  membangun ketahanan pangan.  Nabi Yusuf berhasil menterjemahkan mimpi raja Mesir tentang 7 sapi kurus dan 7 sapi gemuk, dengan tafsiran siklus ekonomi 7 tahunan negeri Mesir saat itu, yaitu akan terjadi 7 tahun masa panen yang subur dan disusul 7 tahun masa kering paceklik dan kemudian subur kembali.

Tindakan Nabi Yusuf, tidak semua produk pangan di masa subur akan dikonsumsi, tetapi ada yang disimpan untuk cadangan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan teknik pengawetan pangan, sistem sirkulasi, standar bangunan penyimpanan pangan, serta pegaturan gaya hidup dan konsumsi masyarakat, merupakan komponen yang harus diperhatikan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan negara.

Bersambung ke bagian 3

Kembali ke bagian 1