Solusi Atasi Krisis Pangan dengan Strategi Syariah (1)

Oleh: Nelly, M.Pd. (Pemerhati Sosial Politik, Pegiat Opini Ideologis)

Wabah pandemi yang dialami hampir seluruh negara di dunia diprediksi akan menyebabkan krisis pangan global. Hal tersebut dikuatkan dengan rilis Organisasi Pangan Dunia (FAO) pertengahan tahun ini. Peringatan ini harus diwaspadai, sebab selain mengganggu produksi, situasi wabah jelas sangat berpengaruh terhadap kelancaran rantai pasok pangan. Apalagi diketahui produk pangan merupakan komoditas paling strategis.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga memperkirakan, musim kemarau tahun ini akan mengalami cuaca yang tidak ramah. Sekitar 30 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami kekeringan sehingga dapat menyulitkan produksi pangan nasional.

Menanggapi hal tersebut, pemerintahan Jokowi telah menggagas program Lumbung Pangan Terintegrasi (Food Estate) yang akan diterapkan di luar pulau Jawa. Daerah yang terpilih adalah Kalimantan Tengah karena dianggap sudah memiliki sistem pendukung produksi pertanian yang baik. Pencanangan National Food Estate (NFE) atau lumbung pangan nasional merupakan upaya pencegahan terjadinya krisis pangan yang telah diprediksi oleh Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Sebagai program awal, pada tahun 2020 ini, direncanakan akan dilaksanakan optimalisasi lahan pertanian seluas 30 ribu hektare di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. “Tahun berikutnya akan lebih besar lagi, targetnya mencapai 148 ribu hektare lahan yang akan kita optimalisasi,” ungkap Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja, di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (balittra.litbang.pertanian.go.id, 09/07/2020).  

Namun masalahnya, keputusan mengenai program lumbung pangan nasional tersebut mendapatkan respon dari banyak kalangan yang pesimis proyek ini akan berhasil. Mengingat, selain butuh effort yang sangat besar, juga terdapat persoalan paradigmatis dan suprasistem yang akan menjadi batu penghalang besar bagi keberhasilan dalam merealisasikan proyek tersebut.

Tanggapan dan kritikan datang dari berbagai kalangan, diantaranya dari Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan. Syarief meminta pemerintah membuat kalkulasi dan pertimbangan matang terkait rencana program lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Sebab, menurut Syarief, beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah beberapa kali melaksanakan program lumbung pangan nasional, tetapi tidak membuahkan hasil.

Terlebih, pemerintah memastikan program lumbung pangan itu dilaksanakan di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG), Kalimantan Tengah yang pernah gagal dikembangkan di era pemerintahan Soeharto. Pemerintah harus belajar dari kejadian masa lalu agar tidak terulang kembali, kata Syarief dalam keterangan tertulis. (today.line.me, 14/7/2020).

Syarief mengatakan, berdasarkan ulasan dari Kaprodi S3 Ilmu Teknik Pertanian Universitas Gadja Mada, PLG yang dulunya rawa dan lahan gambut sangat rapuh dan heterogen.

Lahan tersebut, kata Syarief, termasuk lahan sub-optimal yang telah mengalami degradasi selama 25 tahun. Sejak dibuka pertama kali membuat kesuburan tanah menurun dan tidak mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.

Atas hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI ini meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati dan melakukan kajian mendalam dengan para pakar dan akademisi di bidang pertanian dan ketahanan pangan terkait pengembangan lumbung pangan tersebut. Agar tidak terjadi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada Food Estate dan percetakan 1,2 juta ha sawah di Merauke.

Sementara itu menurut pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas, rencana ini sudah pernah diinisiasikan sejak dari pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto, hingga di periode pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi sendiri pun sudah pernah mewacanakan pembangunan lumbung padi (rice estate) di Merauke yang hingga kini belum terealisasi. Dengan pengalaman tersebut, ia mengatakan proyek lumbung pangan selalu berujung pada kegagalan. (detik.com, 4/7/2020).

Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah lebih mendorong program peningkatan kesejahteraan petani, dibandingkan mengeluarkan anggaran yang besar untuk membangun lumbung pangan. Ia mengatakan, jika petani mendapatkan harga yang layak untuk hasil panennya, maka secara otomatis produktivitasnya akan meningkat. (detik.com, 5/7/2020)

Kalau petani ini mendapatkan harga yang layak dengan hasil taninya, maka peningkatan produksi sudah otomatis. Karena petani jadi bergairah untuk bertanam, bergairah untuk meningkatkan produksi. Jadi pengambilan kebijakannnya salah, imbuh Dwi. Apalagi rencana pemerintah menugaskan BUMN (PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI) untuk turut menggarap lumbung pangan, sehingga basisnya menjadi korporasi.

Hal senada juga disampaikan Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanto Siregar. Bahkan, menurutnya wacana pembangunan lumbung pangan di Kalteng ini hanya menghabiskan waktu dan anggaran yang besar. “Daripada nanti buang-buang waktu, buang-buang uang, SDM-nya sangat minim, lebih bagus mengoptimalkan lahan petani yang sudah ada, lahan BUMN yang sudah ada tapi belum ditanami.” ujarnya (detik.com, 4/7/2020).

Tak jauh berbeda, pengamat pertanian dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah juga meminta pemerintah mempertimbangkan wacana pembangunan lumbung pangan di Kalteng tersebut. Menurut Dwi, membangun lumbung pangan di lahan jenis rawa di Kalteng tidaklah mudah apalagi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.(detik.com, 5/7/2020)

Berbagai masukan dan kritik membangun dari berbagai tokoh dan para ahli tak lantas menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memikirkan kembali dan mempersiapkan dengan matang proyek lumbung pangan tersebut. Malah terlihat proyek seakan dipaksakan dan terburu-buru. Buktinya menurut Menteri Pertanian Syahrul, Yasin Limpo, penanaman 30.000 ha padi yang seyogianya dilaksanakan bulan Oktober ini akan tetap berjalan. Meski pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI rencana tersebut mendapat kritikan tajam dari DPR. Pasalnya menurut DPR tahun 2020 tinggal beberapa bulan lagi, mana mungkin akan mampu menyelesaikan penananaman dengan jumlah tenaga kerja minim dan saluran irigasi masih belum baik. (Kompas.com, 14/9/2020).

Bersambung ke bagian 2