Serba-Serbi Kegagalan Kapitalisme Dalam Menghadapi Pandemi

Oleh : Robyansyah (Pengusaha Muslim)

Pandemi Semakin Bergejolak

Sejumlah pejabat telah memprediksi, kondisi yang mengerikan akan terjadi akibat pandemi. Dinyatakan bahwa menurut data saat ini, di Indonesia, masyarakat yang terpapar Covid-19 belumlah menunjukkan puncak Covid-19 yang sesungguhnya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan 10 hari ke depan akan terjadi peningkatan penularan yang tinggi. Sebab, masa inkubasi dari varian baru terus berjalan. Hal ini merupakan masa kritis pada dua minggu terakhir.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memprediksi kondisi Covid-19 di ibu kota negara akan lebih parah dibandingkan sekarang. Pasalnya, ia memprediksi kasus aktif pasien Covid-19 di DKI Jakarta akan menembus 100 ribu orang. (CNBCIndonesia.com, 3/7/2021)

Jika memang kondisi kritis pandemi tidak mampu dilewati, akan sungguh mengerikan. Masyarakat yang terpapar Covid-19 akan terus berguguran. Bayangkan saja, Indonesia “menambah” 27.913 kasus baru Covid-19 hanya dalam satu hari. Sehingga, total kasus di Indonesia secara keseluruhan menembus 2,256 juta, rekor tertinggi sepanjang pandemi.

Benarlah apa yang disampaikan oleh para pakar kesehatan, ahli epidemiologi, para peneliti, ulama, hingga sebagian besar tokoh nasional. Jika salah langkah di awal menangani pandemi, akan berakhir makin parah dan sulit untuk mengatasinya.

Seruan untuk lockdown di awal, menutup bandara juga pelabuhan dari masuknya TKA juga WNA, ditambah lagi menghentikan sementara aktivitas berkumpul, baik dalam institusi pemerintah, sekolah, pasar, dan mal, tidak dihiraukan pemerintah.

Kini publik bisa menyaksikan bahkan mengalami kondisi yang mengerikan. Rumah sakit kian sesak, banyak pasien yang antre, ambulans tak memadai untuk menjemput para pasien Covid-19, serta persediaan kamar atau ruangan di RS tak mencukupi. Masihkah para pemangku kekuasaan dan pejabat “bercanda” atas pandemi ini?

Akhirnya gelombang kedua Covid-19 tak bisa dikendalikan. Sejumlah RS telah mengumumkan tak mampu menampung para pasien. Hingga terjadi penolakan pasien di beberapa RS di Indonesia. Pernah ada salah satu pejabat mengatakan, “Di tengah pandemi saat ini janganlah saling menyalahkan.”

Enteng betul berkata begitu. Di awal virus ini masuk ke Indonesia, ia tetap ngotot menggalakkan pariwisata dan tak mempermasalahkan tenaga kerja asing serta WNA berdatangan ke Indonesia. Kini sistem kesehatan diambang kolaps, tak mampu bertahan hadapi hantaman pandemi yang melonjak tinggi.

Pandemi Mempengaruhi Aspek Psikososial Masyarakat.

Salah satu dampak pandemi adalah kian maraknya kasus kekerasan dan konflik di tengah masyarakat, baik yang menimpa penderita Covid-19, para tenaga kesehatan (nakes), maupun petugas pemakaman. Beberapa hari ini misalnya, viral video aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat Desa Sianipar Bulu Silape, Kecamatan Silaen Tobasa, Sumatra Utara terhadap seorang penderita Covid-19. Pasalnya, ia menolak isolasi mandiri (isoman) di tempat yang disediakan masyarakat dan berusaha pulang untuk isoman di rumahnya.

Dalam video tampak jelas, si pasien dicegat oleh masyarakat, lalu diusir dan dipukuli beramai-ramai dengan kayu hingga seluruh tubuhnya babak belur. Berdasarkan keterangan keluarganya, pasien nekat pulang karena kondisi pondok tempat isoman jauh dari keramaian dan tidak ada penerangan.

Selain itu, juga viral video kekerasan dan peristiwa penusukan seorang perawat di RSUD Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pelakunya tak lain adalah keluarga pasien Covid-19. Mereka marah karena pasien yang dibawanya ke rumah sakit dalam kondisi sangat buruk akan dimasukkan ke ruang isolasi.

Kemarahan mereka makin menjadi ketika si pasien akhirnya meninggal. Lalu pihak rumah sakit memutuskan untuk melakukan pemulasaran dan memakamkan pasien tersebut dengan prosedur Covid. Akhirnya, terjadilah keributan dan penusukan.

Peristiwa kekerasan lainnya menimpa tim pemakaman dari BPBD Kabupaten Jember di Desa Jatian, Kecamatan Pakusari. Mereka dianiaya dan dilempari batu oleh sejumlah masyarakat yang ingin merebut paksa peti jenazah dengan Covid-19 yang akan dikuburkan.

Tiga peristiwa di atas hanya sebagian kecil kasus kekerasan yang kian marak terjadi di tengah kian merebaknya wabah Covid-19. Minimnya pengetahuan masyarakat dan menguatnya tekanan akibat kondisi ekonomi yang makin memburuk, membuat stres sosial tampak makin merebak.

Salah satu tandanya adalah emosi yang gampang tersulut, munculnya sikap egois dan tidak mau peduli dengan keadaan, serta kepentingan yang lebih besar. Selain itu, muncul pula suasana saling curiga, serta berbagai gejala psikososial yang membuat kondisi masyarakat makin tidak sehat.

Akibat dari kondisi ini, wabah yang semestinya bisa dihadapi dan diselesaikan secara bersama-sama akhirnya kian tak bisa dikendalikan. Bahkan, masyarakat cenderung nafsi-nafsi, mengambil tindakan sendiri-sendiri, yang membuat wabah makin sulit diatasi.

Berkaca dari solusi-solusi yang sebelumnya diterapkan oleh Pemerintah, sulit bagi kita untuk meyakini bahwa Pemerintah mampu mengatasinya. Coba kita pikirkan, sejumlah institusi diminta work from home di beberapa tujuan wisata, lalu pembelajaran tatap muka diminta untuk aktif kembali, dan yang lebih memprihatinkan, petinggi negeri malah mengajak untuk berwisata. Ditambah lagi, masjid diminta untuk ditutup sementara, tetapi mal tak masalah untuk terus dibuka.

Sungguh, semua kebijakan ala kepemimpinan kapitalistik sangat membingungkan publik. Bisakah rakyat melewati kondisi sulit dan mengerikan ini? Mampukah kepemimpinan kapitalis mengakhiri masa kritis pandemi?

Pakar Kesehatan dan Perhimpunan Dokter Bersuara Keras

Masihkah penguasa memiliki kemauan untuk menghentikan penyebaran pandemi Covid-19? Ketika di awal sejumlah pihak untuk lockdown total, pemerintah mengatakan tak mungkin itu terjadi. Roda ekonomi akan terhenti dan tentunya akan merugikan negara juga rakyat. Seolah-olah alasan ekonomi dianggap benar untuk membiarkan rakyat tetap hidup di tengah wabah.

Ajakan berdamai dengan Covid-19 pun pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Hingga membuat riuh di tengah masyarakat. Pasalnya, pernyataan tersebut tersirat agar rakyat menerima saja dengan kondisi saat wabah belum bisa juga tertangani dengan baik. Suara keras para pakar harusnya didengar pemerintah.

Salah satunya Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan radikal. Kebijakan itu ialah lockdown, berkaca pada negara-negara yang sukses atasi pandemi dengan kebijakan tersebut. (CNNIndonesia.com, 20/6/2021).

Senada dengan IAKMI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).

Diwakilkan oleh Dr. dr. Erlina Burhan Sp.p (K) M.Sc., Ph.D. mengatakan, terjadi lonjakan pandemi karena dibukanya tempat wisata dan pergerakan masyarakat yang tinggi. Seharusnya pemerintah pusat memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa. (kompas.com, 19/6/2021)

Hal yang tak berbeda juga dinyatakan oleh ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman, kondisi makin mengkhawatirkan. Pemerintah harus menerapkan kembali PSBB di beberapa daerah dan menunda pelaksanaan tatap muka sekolah di awal tahun ajaran baru. (mediaindonesia.com, 20/6/2021). Jika para pakar serta sejumlah ikatan dokter sudah satu suara menyerukan lockdown, PSBB atau PPKM, tidakkah pemerintah mendengar dan mengikutinya?

Makin banyak hal yang menunjukkan ketakmampuan kepemimpinan kapitalistik menangani pandemi, apalagi dalam mengurusi rakyat. Terlebih pada saat negeri menghadapi kondisi kritis akibat pandemi.
Pakar epidemiologi, Dicky Budiman, memprediksi masa kritis pandemi di Indonesia akan berlangsung hingga September 2021. Saat ini, ia mengatakan bahwa kita menghadapi puncak kasus yang sangat serius pada akhir Juli. “Ini yang harus kita mitigasi, kita cegah dan antisipasi agar ledakan kasus tidak besar,” ujarnya. (nasional.sindonews.com, 4/7/2021)

Ia juga menilai, kebijakan PPKM Darurat bukan langkah yang ideal dalam mengendalikan virus varian baru Covid-19. Kebijakan tersebut hanya bisa dijadikan alternatif untuk meminimalisir penyebaran virus.

Memang, kebijakan yang tidak ideal akan selalu ada selama masih dipimpin oleh sistem yang tidak ideal pula. Penanganan oleh sistem kapitalistik tentu tetap disandarkan pada asas manfaat, untung atau rugi. Perkara mati dianggap wajar di saat virus masih menyebar.

Saat PPKM Darurat dilakukan dengan ketat, Indonesia juga mengalami masalah serius tentang keterisian tempat tidur yang melebihi batas standar organisasi kesehatan dunia (WHO). Ibu kota negara—Jakarta—pun sedang darurat Corona dan tidak baik-baik saja. Makin terseok-seoklah perjalanan pemerintah di bawah kepemimpinan kapitalis. Kritis sulit dilewati dan krisis di berbagai sektor terus terjadi.

Lalu terkait vaksinasi, apakah juga menjadi solusi tuntas menghadapi kritis pandemi? Jangan sampai vaksin terus disuntikkan ke masyarakat, tetapi setelahnya negara malah tidak melakukan langkah konkret untuk hentikan laju penyebaran virusnya.

Vaksin Bukan Solusi Ajaib

Sebagai manusia, tentu kita tetap berupaya sebaik mungkin dalam menyelesaikan setiap masalah. Namun, kita butuh solusi tuntas hingga ke akar masalah yang tidak menimbulkan masalah lainnya.
Lagi-lagi, kita terus dipertontonkan dengan berbagai kebijakan untuk menghentikan pandemi, yang alih-alih terkendali, justru kasus positif dan angka kematian kian meningkat.

Pakar epidemiologi Indonesia, Dicky Budiman mengatakan, merupakan pemahaman yang keliru jika masyarakat mengira dengan adanya vaksinasi, semua akan selesai. Vaksin bukanlah solusi ajaib, melainkan hanyalah salah satu cara untuk membangun kekebalan individual dan perlindungan masyarakat. Sebab, sebagian kecil penerima vaksinasi masih memungkinkan untuk tertular Covid-19. Hanya saja diharapkan dampaknya (infeksi virus) tidak terlalu parah. (kompas.com, 2/1/2021)

Dicky juga menyatakan, tidak ada pandemi yang selesai dengan vaksinasi. Contohnya cacar yang muncul sejak ratusan tahun lalu, meski telah ada vaksin, pandemi ini baru selesai dalam waktu 200-an tahun. Begitu pun polio, baru selesai dalam kurun 50 tahun. Maka, butuh bertahun-tahun untuk mencapai tujuan herd immunity.

Ia menambahkan, keberhasilan vaksinasi lebih mudah terjadi pada kondisi kurva pandemi yang sudah melandai. Faktanya, di Indonesia, kurva masih terus naik, maka dikhawatirkan vaksinasi menjadi tidak efektif maksimal dan butuh waktu lama untuk menciptakan herd immunity yang diharapkan. Akhirnya, masing-masing dari kita bisa menjawab, bahwa kepemimpinan kapitalistik jelas utopis bisa mengakhiri masa kritis pandemi secara menyeluruh. Kalaupun menyelesaikan masalah namun akan banyak yang akan menjadi korban dan dikorbankan.

Kewajiban Pemimpin Mengatasi Pandemi

Meski begitu, kita tetap berharap agar Allah Swt. segera mengakhiri pandemi ini. Pun berharap dan berupaya agar pengaturan kehidupan dengan Islam akan segera kembali. Sebab, hanya Islam satu-satunya yang mampu menangani wabah dengan kebijakan yang manusiawi serta menenangkan masyarakatnya.

Tak jemu terus-menerus menyampaikan tentang pentingnya diatur oleh sistem yang benar dan pemimpin yang bertakwa. Dua hal tersebut menjadi jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Jika pemimpin bertakwa dan amanah, ia akan benar-benar sekuat tenaga mencurahkan segala potensi yang ada untuk menyelesaikan wabah. Ia memahami bahwa kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin.” (HR Bukhari). Sebagai pemimpin, ia tidak akan main-main dengan urusan nyawa rakyatnya. Ia memahami sabda Rasul saw., “Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR An-Nasa’i dan At-Tirmidzi). Maka, mengutamakan nyawa dibanding ekonomi, pariwisata, atau yang lainnya, harus dilakukan oleh seorang pemimpin.

Seorang pemimpin juga harus mengatur mekanisme anggaran yang fleksibel dan cepat untuk penanganan wabah, serta mengatur birokrasi dan administrasi agar tidak berbelit-belit. Birokrasi dan administrasi yang menyulitkan justru makin memperburuk kondisi rakyat di tengah pandemi.

Kebijakan Praktis Negara Islam Hadapi Pandemi

Pemimpin dalam Islam tidak akan menunggu-nunggu dalam memutuskan kebijakan saat wabah terjadi. Maka, ia akan segera mengisolasi wilayah yang terpapar wabah; tegas menutup wilayah tersebut agar proses penularan berantai dapat dihentikan. Saat isolasi dijalankan, negara tidak akan berlepas tangan, yakni dengan menjamin semua kebutuhan dasar masyarakatnya.

Di samping itu, perawatan, pengobatan, dan pelayanan kesehatan diberikan secara cuma-cuma. Obat-obatan atau vitamin untuk memperkuat daya tahan tubuh, dipenuhi oleh negara agar pasien dapat melewati masa kritisnya, hingga persentase kematian dapat diminimalkan. Ketersediaan fasilitas kesehatan juga mendapat perhatian khusus dari negara.

Penjagaan wilayah yang tidak terdampak wabah, benar-benar dilakukan dengan ketat, sehingga dapat menopang daerah lain yang terkena wabah. Tak lupa pula mendorong para ilmuwan untuk segera menemukan obat/vaksin.

Sementara masyarakat, diminta untuk saling membantu dengan dorongan keimanan. Misal menemukan orang seharusnya mengisolasi diri dan butuh bantuan, maka masyarakat di sekitar turut membantunya. Bukan sebaliknya, mengucilkan atau mengusirnya dari wilayah tersebut.

Sabda Rasulullah saw., “Tidaklah beriman kepada-Ku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan sampai ke lambungnya. Padahal ia (orang yang kenyang—mengetahui.” (HR Bukhari)

Begitu jelas langkah praktis negara dalam Islam dalam menangani pandemi. Tidak harus menunggu sampai masa kritis terjadi. Pandemi akan tertangani dengan tuntas sedari awal dan laju penyebarannya pun mudah untuk dihentikan.[]

[Dirangkum dari berbagai sumber]