January 25, 2022

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh : Erni (Bogor)

Polemik harga eceran tertinggi (HET) PCR masih terus berlangsung. Menurut para pengusaha yang bergerak dibidang kesehatan, het tes usap PCR yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp275 rb (Jawa-Bali) dan Rp300 rb (luar Jawa-Bali), cukup memberatkan pelaku usaha kesehatan. Rumah sakit, klinik dan laboratorium terdesak ketika melakukan PCR.

Apabila tidak memberikan layanan PCR mereka akan di tutup, tetapi kalau mereka melakukan akan “buntung”. Hal ini disampaikan sekretaris jendral perkumpulan organisasi perusahaan alat – alat kesehatan dan laboratorium Indonesia, Rendy H Teguh. Ia menilai pemerintah harus dilibatkan dalam penentuan harga tes PCR demi keberlangsungan layanan kesehatan selama pandemi.

Perusahaan yang kini tengah bangkrut saja beralih menjadi pebisnis PCR karena akan mendapat limpahan proyek. Kenapa bisnis yang menggiurkan ini tidak diserahkan ke BUMN farmasi atau BUMN yang sedang berdarah darah ketika mengalami kerugian?

Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana alamsyah pun menyebut penyedia jasa tes PCR meraup untung puluhan triliun selama pandemi. Tak tanggung-tanggung keuntungan penyedia jasa PCR dihitung mulai Oktober 2020 sampai Agustus 2021 mencapai Rp 10,46 triliun, sungguh angka yang sangat fantastis.

Het tes PCR menjadi bancakan para pengusaha dalam sektor kesehatan. Keuntungan yang diraup pun bernilai puluhan triliun. Ditambah lagi ketentuan het tes PCR di lapangan banyak diakali oleh penyedia sehingga harganya bisa naik berkali-kali lipat. Ada istilah “PCR ekspres” yang harganya tiga kali lipat dibandingkan harga tes PCR normal.

Kemenkes mencatat kapitalisasi pasar industri kesehatan di Indonesia bahkan mencapai Rp 70 triliun, begitu menggiurkan. Disinyalir beberapa nama menteri dan pengusaha terseret dalam bisnis ini, bukankah ini tidak mengherankan?

Sementara itu kondisi masyarakat masih sedang bertarung dengan virus dan bertaruh nyawa. Begitulah pemerintahan ketika menerapkan sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, negara hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan penanggung jawab penuh bagi setiap urusan rakyat.

Negara hanya mampu menghimbau agar het tes PCR dihargai semurah mungkin agar terjangkau. Negara tidak memberi solusi yang benar –  benar menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di tengah pandemi. Rakyat harus menerima kenyataan pahit. Kepemimpinan kapitalis selalu berlepas tangan atasi masalah yang terjadi.

Berbeda dengan sistem Islam yang harus memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas bagi masyarakat. Seperti yang pernah dilakukan Rasulullah Saw di dalam menjamin kesehatan rakyatnya. Rasulullah mengirimkan dokter kepada rakyat yang sakit tanpa memungut biaya sedikit pun dari rakyatnya sendiri. Meski gratis pelayanannya tidak asal–asalan, tetap memberikan layanan yang prima. Karena ini sudah kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan rakyat atas kesehatan.

Penguasa Islam yaitu seorang Khalifah akan menyediakan dana yang dapat diambil dari Baitul Mal atau pajak darurat dari orang kaya sebagai dana untuk menjamin kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan. Sektor kesehatan tidak jadi lahan bancakan. Khalifah memahami bahwa setiap nyawa manusia sangat berarti di hadapan Allah SWT. Karenanya, mengupayakan penerapan Islam disetiap negeri Muslim melalui tegaknya sistem pemerintahan Khilafah harus dilakukan karena sudah terbukti sistem Khilafahlah satu-satunya institusi yang mampu menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.[]

Wallahu’alam bisshowwab