April 22, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Wacana sertifikasi dai yang akan dilakukan Kemenag, Fachrul Razi, menuai permasalahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan keputusan menolak rencana sertifikasi dai yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama tersebut. Keputusan menolak disampaikan melalui pernyataan sikap resmi Majelis Ulama Indonesia Nomor: kep-1626/DP MUI/IX/2020 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan MUI, Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag. selaku Sekretaris Jenderal MUI dan KH. Muhyiddin Junaidi, MA selaku Wakil Ketua Umum, Selasa (08/09/2020).

Ada beberapa poin di dalam pernyataan sikap dari MUI, namun intinya rencana sertifikasi telah menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah umat Islam termasuk isu-isu radikalisme. Kekhawatiran juga muncul akan adanya intervensi pemerintah yang dalam pelaksanaan keagamaan dapat menyulitkan umat Islam, serta berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, MUI juga menghimbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai/muballigh, karena memang selama ini isu radikalisme sering digunakan untuk memojokkan umat Islam dan ajarannya.

Tidak heran sebenarnya narasi radikalisme selalu digunakan oleh Kemenag sebagai program deradikalisasi. Hal ini terlihat dari berbagai pernyataan-pernyataannya yang menyasar dan mempermasalahkan tentang ide radikal. Namun yang jadi masalah adalah radikalisme hanya ditujukan kepada ide Khilafah dan penerapan syariah secara kaffah. Maka dari itu, patut diduga bahwa program sertifikasi dai merupakan penghalangan kepada dai untuk menyampaikan materi tentang Khilafah. Sungguh aneh, Khilafah yang merupakan bagian dari ajaran Islam, tetapi tidak boleh dimiliki oleh umat Islam, lantas apakah harus demokrasi yang diajarkan? Padahal jelas-jelas demokrasi bukan ajaran Islam.

Deradikalisasi sendiri sejalan dengan agenda global dunia Barat yakni WoT (War on Terorism) maupun WoR (War on Radicalism) yang dimotori oleh Amerika Serikat. Barat melakukan political decaying (pembusukan politik) dan khilafah monsterizing (monsterisasi Khilafah). Mengapa hal itu dilakukan? Karena Barat memahami bahwa gagasan kembalinya peradaban Islam yang dibentuk melalui penerapan syariah secara kaffah dengan institusi Khilafah tidak akan bisa dihilangkan dari benak umat Islam. Menghilangkan itu semua bagaikan menghalangi terangnya siang dan gelapnya malam. Itu tidak mungkin dapat mereka lalukan. Namun, mereka juga tidak mungkin membiarkan, mereka harus meruntuhkan peradaban Islam agar dominasi atas neger-negeri muslim terus terjadi.

Pasca runtuhnya Blok Timur (Komuinsme) pimpinan Uni Soviet, kekuasaan dunia secara politik ada di tangan Blok Barat (Kapitalisme) pimpinan AS. Untuk menjaga dominasinya di dunia, AS perlu membuat proyek politik global. Robert Gilpin, analisis politik dari Princeton University AS, pernah menyoroti agenda politik global AS dalam kaitannya untuk mendominasi dunia. Publikasi hasil analisisnya ditrbitkan pada International Relations Journal Tahun 2005 Vol 19 (I) dengan judul, “War is Too Important to Be Left to Ideological Amateurs.”

Menurut Gilpin, proyek GWOT (Global War On Terorisme) diarsiteki oleh kelompok ultra-nationalists atau imperialist-elite yang mendominasi pemerintah Bush saat itu. Tujuan utamanya adalah mempertahankan dominasi AS di dunia dan mencegah munculnya kekuatan lain yang membahayakan supremasi AS. Agenda ini sudah dirancang sejak masa Ronald Reagan. Draft Cheney-Wolfowitz Doctrine menegaskan upaya AS tersebut, bahkan dapat menggunakan kekuatan militer. Program ini didukung dengan program WoR (War on Radicalisme) untuk mencitrakburukkan Khilafah.

Karena mereka juga tidak mungkin terang-terangan menyerang Islam secara langsung, maka dari itulah serangan ini dibungkus dengan istilah radikalisme. Salah satu upayanya dengan menghalangi ajaran Khilafah melalui program sertifikasi dai. Radikalisme dianggap akar dari terorisme. Semua pelaku terorisme berpaham radikal. Radikalisme dianggap sama bahayanya dengan terorisme.

Mengenai defenisi radikalisme juga tidak penting, yang penting adalah Barat dengan para anteknyalah yang mendefenisikan sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka juga yang akan menentukan siapa yang radikal siapa yang bukan dengan cap radikal yang mereka miliki. Barat sadar, jika Khilafah berdiri dan mempersatukan umat Islam dan masyarakat dunia, maka hegemoni dan kepentingan Barat di dunia akan runtuh.

Jadi, mereka berlindung dibalik narasi radikalisme, dengan menjadikannya sebagai topeng untuk menyerang ide Khilafah. Topeng ini pula yang menghinggapi para Islamofobia, yang sudah lama gerah melihat perkembangan dakwah Islam. Di Eropa khususnya negara-negera Skandinavia, kembali melakukan protes dengan cara yang menghinakan dan memalukan yaitu pembakaran Al-Quran. Sampai saat ini belum pernah ditemukan kasus serupa yang dilakukan oleh umat Islam dengan membakar kitab suci agama lain, jikalau ada, maka umat Islam pun banyak pasti yang akan menolak perbuatan tersebut.

Agenda tipu daya dan monsterisasi Khilafah mengingatkan kita kepada ayat Alquran. Allah SWT telah berfiman dalam Al-Quran surah ash-Shaff ayat 8 : “Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipudaya) mereka tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahanya-Nya, walau orang-orang kafir membecinya.”

Artinya tipu daya tersebut akan kembali kepada diri mereka sendiri. Merekalah yang sebenarnya tertipu, berbagai penguasa diktator tumbang karena menghalangi Islam dan dakwahnya. Dakwah semakin tidak terbendung. Dan ini hanya masalah waktu saja cepat atau lambat. Kekuasaan akan berganti, dakwah tetap berjalan. Islam, syariah dan Khilafah tetap mulia sebagai ajaran Islam. InsyaAllah. []