September 17, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat


Oleh: Intan H.A (Anggota Revowriter)

Setelah mendapat desakan dari masyarakat untuk menurunkan harga tes polymerase chain reaction (PCR) dalam beberapa hari terakhir ini. Akhirnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar harga tes polymerase chain reaction (PCR) diturunkan dari yang semula 900 ribu ke kisaran Rp 450 ribu hingga Rp 550 ribu.

“Saya sudah berbicara dengan menteri kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada dikisaran antara Rp 450.000 sampai Rp 550.000,” kata Jokowi dalam keterangannya melalui kanal youtube setpres, minggu (15/8/2021). (detiknews.com, 15/8/2021)

Banyak kalangan yang menilai harga tes PCR di Indonesia tidak lah ramah di kantong. Jika dibandingkan dengan negara India yang hanya menetapkan sebesar 500 rupe atau setara 96 ribu, bagi warganya yang ingin melakukan tes PCR. Jelas ini perbandingan yang sangat jauh.

Menilik dari mahalnya harga tes PCR, Ketua Umum PDS PatKLIN Prof DR. Dr. Aryati MS, Sp. PK (K). Mengatakan, mahalnya tarif PCR bukan karena laboratorium yang membuatnya menjadi mahal, tetapi ada berbagai faktor penyebab. “Harga tersebut selama ini bukan karena lab yang membuat mahal,” kata Aryati.
Faktor lainnya, kata dia, harga alat dan bahan baku tes PCR, seperti reagen ekstrasi dan bahan-bahan lain yang hanya bisa sekali pakai. Menurut Aryati, perlu ada regulasi tepat yang mengatur pengenaan pajak atau subsidi untuk komponen-komponen tes PCR.

“Pemerintah sebaiknya mengelola dengan baik harga PCR dengan cara mengendalikan harga reagen ekstraksi dan PCR serta bahan habis pakai, dengan cara melakukan mekanisme subsidi atau penghapusan pajak yang benar-benar terukur dan dihitung pemerintah dengan baik,” jelas Aryati. (kompas.com, 16/8/2021)

Ironi Regulasi dalam Sistem Kapitalisme
Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RTPCR) atau tes PCR adalah salah satu metode yang diupayakan pemerintah dalam menekan penyebaran covid 19. PCR atau polymerase chain reaction adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Dengan mendeteksi material genetik virus Corona yang dikenal dengan swab test.

Tes PCR diperlukan bagi mereka yang ingin mengadakan perjalanan ke luar kota maupun luar negeri saat pandemi saat ini. Mereka yang menggunakan jasa udara diharuskan mengantongi hasil tes PCR untuk memastikan bahwa dirinya tidak terinfeksi virus corona saat bepergian. Dengan begitu, diharapkan dapat membantu petugas kesehatan melacak kasus corona yang terkonfirmasi.

Namun, ketika pemerintah menetapkan harga tes PCR yang menyentuh angka 900 ribu untuk setiap kali melakukan tes. Hal ini menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Mereka menilai bahwa harga yang ditetapkan sangat tidak ramah di kantong. Tidak dipungkiri semenjak pandemi menghantam negeri, masyarakat harus pintar-pintar dalam mengelola keuangan mereka. Segala sesuatunya harus diperhitungkan, agar mampu bertahan hidup di era serba sulit seperti saat ini.

Layanan publik dalam sistem kapitalisme sarat akan nilai-nilai materi. Sistem kapitalisme hanya akan menghadirkan komersialisasi pelayanan publik. Asas materialisme dalam kapitalisme sangat sulit mewujudkan pelayanan publik seperti kesehatan, yang bersifat ramah, murah, dan tidak menyulitkan masyarakat.

Hal inilah yang membuat pemerintah tersandung dengan kebijakannya sendiri. Alih-alih ingin menekan penyebaran virus corona, namun rakyat malah merasa tercekik dengan regulasi yang ada. Bagai makan buah simalakama. Aturan-aturan yang dilahirkan belum lah cukup mewujudkan solusi bagi permasalahan yang tengah mendera.

Kembali pada Islam Sebagai Solusi Problematika Kehidupan
Lain halnya dengan konsep Islam. Islam memandang bahwa kesehatan adalah kebutuhan pokok publik. Islam meletakkan dinding pemisah tebal antara kesehatan dengan kapitalisasi atau aspek bisnis. Negara akan menyediakan layanan kesehatan, sarana dan prasarana pendukung. Dengan visi melayani kebutuhan rakyat secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Seluruh rakyat baik muslim maupun non muslim, kaya-miskin, semua akan mendapat pelayanan dengan kualitas terbaik.

Negara wajib menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Ia tidak boleh mengkomersilkan hak publik sekalipun ada orang yang mampu membayar. Terlebih seperti saat ini, di mana kondisi wabah tengah menghampiri negeri. Negara harus berada di garda terdepan dalam menjamin kebutuhan publik seperti kesehatan, agar tidak banyak korban yang berjatuhan.

Di masa keKhilafahan layanan kesehatan berkualitas dijamin ketersediaannya. Ini terbukti dengan banyaknya institusi layanan kesehatan yang didirikan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan gratis dan bermutu. Selain itu, Khalifah menyediakan rumah sakit keliling untuk memudahkan rakyatnya mendapat pelayanan kesehatan di pelosok-pelosok terpencil.

Inilah konsep Islam yang mewajibkan negara hadir untuk menjalankan fungsinya sebagai pelayan umat. Seorang pemimpin tidak akan lalai pada tugasnya, ia akan mengemban amanah dengan rasa ketundukan dan ketaataan pada rabb-Nya.

Seyogianya kita kembali pada aturan yang benar-benar mampu menghadirkan solusi. Aturan yang bukan dirancang oleh manusia yang akalnya bersifat terbatas. Aturan yang menjamin kehidupan manusia berjalan pada relnya, jika konsepnya dipatuhi. Hanya Islam lah yang mampu memberikan solusi bagi permasalahan hidup ini. Tak ada alasan untuk tetap mempertahankan sistem kapitalisme yang nyata dan terbukti semakin menyengsarakan rakyat.[]

Wallahu’alam bish shawwab