TES COVID TURUN HARGA, SEHARUSNYA GRATIS!!!

Oleh: Siti Taqiya Ashifa

Melalui situs kanal “Youtube” Sekretariat Presiden, pemerintah telah resmi memutuskan untuk menurunkan harga tes PCR (Polymerase Chain Reaction). Kabar mengenai turunnya harga tes PCR disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta agar harga maksimal tes PCR untuk mendeteksi Covid-19 adalah sebesar Rp550 ribu. Selain itu, Jokowi juga meminta hasil tes PCR dapat diketahui maksimal 1×24 jam. (Kompas.com, 15/8/2021)

Dikutip dari kompas.com (15/8), Presiden Jokowi mengatakan “Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR ini berada dikisaran antara Rp450 ribu sampai Rp550 ribu,” ujarnya. Jokowi juga berharap dengan rentang harga tersebut maka testing Covid-19 akan semakin banyak.

Mendengar kabar berita ini tentu saja masyarakat pun merasa lega. Bagaimana tidak? Desakan masyarakat atas mahalnya tes PCR kini telah direspon pemerintah. Seperti yang diketahui sebelumnya, Kementerian Kesehatan lewat surat edaran nomor HK.02.02/I/3713/2020 Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) tertanggal 5 Oktober 2020 menetapkan batasan tarif tertinggi RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp 900 ribu.

Lalu, kapankah harga PCR ini mulai turun? Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tirmizi mengatakan, eksekusi penurunan harga tes PCR akan segera diberlakukan. (Kompas.com, 16/8/2021).

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menegaskan bahwa tes berbayar itu seharusnya hanya dikenakan kepada orang dengan kepentingan pribadi seperti pelaku perjalanan, dan untuk kepentingan tracking kontak erat harus gratis dari pemerintah. “Kalau mau serius mengendalikan pandemi ini ya strategi testing untuk intervensi public healthnya ini harus gratis, nol rupiah, artinya subsidi pemerintah baik rapid tes antigen dan PCR, negara yang berhasil mengendalikan pandemi ini umumnya seperti itu, Vientam dan Thailand misalnya,” ungkap Dicky saat dihubungi, (Suara.com, 16/8/2021).

Namun sayangnya pernyataan dari Dicky Budiman ini sangat mustahil dan tak akan mungkin terjadi di negeri yang mengadopsi sistem kapitalis. Sistem ini yang menjadikan rakyatnya menanggung sendiri setiap beban hidupnya. Di tengah ekonomi yang terhimpit. Masalah-masalah lainnya belum selesai diantaranya naiknya iuran BPJS, pengangguran yang meluas dan lainnya, kini mereka harus dihadapkan pada tes Covid-19 yang masih terkategori mahal walaupun telah mengalami penurunan harga. Tetap saja tak akan mampu bagi masyarakat kalangan bawah.

Bobroknya sistem kapitalis juga telah menunjukkan bahwa peran negara sungguh abai, lalai, bahkan gagal dalam mengurusi rakyatnya. Berbagai upaya dilakukan untuk menyuarakan agar penguasa serius dalam menangani pandemi, justru direspon dengan berbagai kebijakan yang makin membuat sakit hati rakyat. Berbagai kebijakan sudah dikampanyekan dari kampanye 3 M, new normal, PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat, hingga PPKM empat level. Dan semua kebijakan tersebut tak satu pun yang mampu membebaskan diri dari bahaya penyebaran wabah virus Covid-19.

Sungguh malang nasib rakyat, dari awal penanganan pandemi hingga sekarang yang dilakukan pemerintah tampak setengah hati dan plin-plan. Yang seharusnya negara melindungi setiap jiwa rakyatnya dengan berbagai cara kini harus berlepas tangan.

Maka hal yang wajar dalam negara kapitalis tidak ada pemberian jaminan apa pun pada rakyatnya. Karena tugas dan fungsi negara hanya sebagai wasit bagi rakyatnya. Negara baru bertindak jika ada masalah. Jaminan diberikan sebagai bentuk tambal sulam dari kebobrokan sistem kapitalisme, (Muslimahnews.com, 26/6/2020).

Harapan terbesar kita tentu ditujukan pada sistem Islam. Islam adalah agama yang paripurna, mengatur seluruh aspek kehidupan. Hanya negara yang menerapkan sistem Islam lah yang siap menjaga rakyatnya tanpa melihat keuntungan apa pun. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Imam (Khalifah) adalah raa’iin (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari). Dalam hadist tersebut sudah jelas bahwa para khalifah (pemimpin).

Maka dari itu sudah saatnya kembali pada sistem Islam yakni Khilafah. Yang negara dan penguasanya siap menjalankan amanah sebagai pengurus dan perisai umat dengan syariat Allah. Ketahuilah, bahwasanya janji Allah itu pasti dari Dzat Yang Maha Benar. “Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beraal shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi.” (QS. An-Nuur [24]: 55).[]

Waalahu’alam Bisshowwab