October 24, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh : Nanis Nursyifa

OPM yang merupakan singkatan dari Organisasi Papua Merdeka. Yaitu sebuah organisasi yang berdiri pada tanggal 1965 yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI. Seperti kita ketahui Papua merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Tokoh pemuda Papua Ali Kabiay menyebut saat ini OPM sudah punah. Hanya tersisa KKB yang berjuang dengan aksi kekerasan. Ali Kabiay menjelaskan pergerakan KKB yang lebih dominan melakukan kekerasan karena sudah terdesak. (Jayapura news.Id, Jumat, 2/4/2021).

Namun di sisi lain, ada salah satu video yang sudah beredar. Di dalam video tersebut mengatasnamakan juru bicara PP OPM mengumumkan peringatan keras ditujukan kepada semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan akan berkunjung khusus nya ke daerah konflik yaitu Intan Jaya, Puncak Papua dan Ndugama yang direncanakan menjadi sasaran senjata mereka. Ia juga dengan terang-terangan mengatakan akan merusak dan membakar bangunan-bangunan yang ada disana dengan alasan mereka tidak butuh pembangunan dari pemerintah Indonesia karena mereka akan membangun negeri mereka dengan uang sendiri setelah nanti papua Merdeka. (bbc.com, 13/12/2018)

Papua adalah wilayah Indonesia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Di bidang pertambangan, provinsi ini memiliki potensi kandungan 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga. Semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport. Di samping itu, masih terdapat beberapa potensi tambang lain seperti batu bara berjumlah 6,3 juta ton, batu gamping di atas areal seluas 190.000 ha, pasir kuarsa seluas 75 ha, lempung sebanyak 1,2 juta ton, marmer sebanyak 350 juta ton, granit sebanyak 125 juta ton dan hasil tambang lainnya seperti pasir besi, nikel dan krom.

Karena 90 persen dari daratan Papua adalah hutan, produk unggulan pun banyak lahir dari belantara yang dipadati lebih dari 1.000 spesies tanaman. Lebih dari 150 varientas di hutan itu merupakan tanaman komersial. Hutan di Papua mencapai 3l.079.185,77 ha, terdiri atas hutan konservasi seluas 6.436.923,05 ha (20,71 persen), hutan lindung 7.475.821,50 ha (24,05 persen), hutan produksi tetap 8.171606,57 ha (26,3 persen), hutan produksi terbatas 1.816.319 ha (5,84 persen), dan hutan yang dapat dikonversi 6.354.726 ha (20,45 persen). Ditambah areal penggunaan lainnya 821.787,91 ha (2,64 persen).

Selain sektor pertambangan dan perhutanan, masih banyak kekayaan Papua lainnya di bidang persawahan, peternakan, dan juga perikanan. Semua kekayaan ini sudah sewajarnya menjadikan rakyat Papua hidup makmur.

Namun jauh panggang dari api, menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2015 Papua adalah provinsi termiskin di Indonesia dengan jumlah rakyat miskin sebesar 28.17 persen. Berbeda jauh dengan Jakarta yang memiliki penduduk miskin sebesar 3.93 persen.

Memang, sejak berintegrasi dengan Indonesia, kemajuan yang dicapai daerah ini jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Ini terlihat dari perbedaan infrastruktur Papua dibandingkan Pulau Jawa misalnya. Bila melihat kondisi ini sesungguhnya selesai dan tidaknya persoalan Papua terletak kepada asas dan landasan dari setiap solusi yang dijalankan.

Apabila kita telaah sebab masalah kekisruhan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI, maka sebenarnya hal disebabkan oleh abainya pemerintah yang tidak pernah menempatkan diri sebagai penanggung jawab, penjamin keamanan, kenyamanan dan martabat hidup rakyat Papua, baik bagi penduduk asli ataupun pendatang. Hal ini pula berdampak kepada kemajuan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Papua.

Janji-janji ekonomi tak mampu memberikan pemerataan kesejahteraan sepanjang berada dalam pangkuan Indonesia yang abai terhadap tugas dan peran sebagai penguasa. Apalagi martabat, pemerintah gagal membangun SDM papua agar kualifikasi nya merata dan setara hingga mampu mandiri membangun wilayahnya. Harapan itu jelas sulit dipenuhi oleh rezim yang berasaskan kepada asas manfaat yakni sistem kapitalistik.

Arus global kapitalis yang berazaskan manfaat adalah asas penyelesaian yang saat ini diambil dan dilakukan. Maka wajar saja masalah Papua tidak akan selesai dan terus bergolak karena pemerintah tidak serius untuk menyelesaikannya

Kalau ingin belajar membangun kesuksesan dalam membangun pluralitas dengan medan yang sulit maka bercerminlah kepada Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah bisa menyatukan 2/3 dunia dengan umat yang terdiri dari berbagai ras berbeda-beda meskipun dalam wadah yang sama. Khilafah akan menerapkan aturan Allah secara sempurna dan penguasa menjalankan pemerintahan hanya tunduk dan mencari RidloNya bukan menuruti hawa nafsu jabatan semata.[]

WalLahu’alam Bisshowwab