August 2, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh : Shita Ummu Bisyarah (Intelektual Muslimah)

Buku How Democracies Dies ramai diperbincangkan netizen di dunia maya setelah Gubernur Jakarta, Anies Baswedan mengunggah foto sedang membaca buku tersebut. Banyak respon pro maupun kontra bahkan video parodi yang melibatkan tokoh publik pun menjadi ajang komentar oleh netizen.

Walaupun begitu ada sisi menarik pada buku ini. Buku How Democracies Die sebenarnya adalah buku yang di tulis oleh ilmuwan politik Universitas Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang diterbitkan tahun 2018. Buku ini salah satu intinya berisi tentang bagaimana para pemimpin terpilih di dalam demokrasi secara bertahap dapat menekan proses demokrasi dan menghancurkan demokrasi itu sendiri dikarenakan para pemimpin tersebut memperkukuh kekuasaan mereka. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa saat ini, demokrasi mati tetapi dengan cara yang berbeda, “Demokrasi mati lebih banyak di tangan para pemimpin terpilih ketimbang di tangan orang orang yang memegang senjata”.

Buku ini sebenarnya sedang bicara tentang kondisi Amerika yang tengah di ambang kehancuran demokrasi di bawah Presiden terpilih Donald Trump. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menyusun empat kunci perilaku seorang pemimpin yang memiliki kecenderungan otoriter atau diktator.

Demokrasi adalah sistem politik yang diterapkan mayoritas negara di dunia termasuk di Indonesia. Tak berbeda dengan Amerika, demokrasi di Indonesia juga sedang sekarat menuju kematiannya. Ironisnya yang membunuh demokrasi bukanlah penentangnya tetapi para pemimpin yang terpilih itu sendiri sebagaimana disebutkan  pada buku “How Democracies Dies“.

Faktanya pemerintah Indonesia cenderung otoriter dibanding demokratis. Didalam buku tersebut dijabarkan empat indikator otoritarianisme yang itu bisa sekaligus membunuh demokrasi. Adapun keempat indikator tersebut adalah; Pertama, penolakan atau komitmen yang lemah terhadap sendi-sendi demokrasi. Parameternya adalah, apakah mereka suka mengubah-ubah undang-undang? Lalu apakah mereka melarang organisasi tertentu? Dan apakah mereka membatasi hak-hak politik warga negara?. Kedua, adanya penolakan terhadap legitimasi oposisi. Ketiga, toleransi dalam hal ini pembiaran atau sikap yang bahkan mendorong adanya aksi kekerasan. Keempat, kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil.

Jika kita lihat dari keempat indikator di atas maka jelas demokrasi di Indonesia tengah dibunuh oleh pemerintah terpilih. Lihat saja bagaimana pemerintah mengubah 79 UU pada UU Cipta Kerja dalam waktu yang terlalu singkat, karena dianggap terjadi pasal-pasal yang saling berdistorsi. Fakta ini menunjukan indikator pertama pada penjelasan buku tersebut.

Indikator kedua terlihat bagaimana pemerintah secara represif mengebiri ormas Islam yang dituduh mengancam kesatuan RI, sebut saja pencabutan Badan Hukum HTI yang prosedurnya sangat otoriter bahkan pemerintah sendiri melanggar hukum. Belum lagi pembungkaman terhadap ulama yang mengkritik pemerintah, tak perlu disebut namanya karena sudah bukan rahasia umum lagi.

Melihat fakta diatas sudah jelas dan gamblang bahwa demokrasi di dunia memang sekarat. Dibunuh oleh penyerunya sendiri. Walau sejak lahir ia sudah cacat karena hukum yang diproduksinya berasal dari akal manusia yang lemah dan terbatas.

Kematian demokrasi ini sebenarnya sudah pernah dikabarkan oleh Rosulullah SAW 1400 tahun yang lalu, yaitu tentang bergantinya kekuasaan-kekuasaan di dunia ini. Beliau bersabda : “Adalah Kenabian (nubuwwah) itu ada di tengah-tengah kamu sekalian, yang ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang menempuh jejak kenabian (Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah), yang ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Kekuasaan yang menggigit (Mulkan ‘Aadhdhon), yang ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Kekuasaan yang memaksa (diktator) (Mulkan Jabariyah), yang ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya, apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang menempuh jejak Kenabian (Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah). Kemudian beliau (Nabi) diam.” (HR Ahmad. Musnad Ahmad, Juz IV, hlm, 273, nomor hadits 18.430).

Demokrasi juga adalah sistem kufur (tidak sesuai dengan syariat Islam) yang diterapkan oleh pemerintahan mulkan jabriyan (diktator bengis). Syeikh Hisam Al Badrani menjelaskan pengertian Al-Mulk Al-Jabriy itu dengan berkata :

“Adapun makna al-mulk al-jabri (pemimpin diktator) adalah [pemimpin yang] menegakkan hukum-hukum kufur di negeri-negeri kaum Muslimin. Ini jelas sekali didasarkan pada dalaalah (pengertian) nash-nash syara’ mengenai definisi al-mulk al-jabriy. Apalagi jika melihat fakta yang terindera terhadap al-mulk al-jabriy itu yang menjadi penafsiran terhadap nubu`ah Rasulullah SAW, dan menjadi perwujudan terhadap realitas sistem-sistem diktator, dan juga sebagai penjelasan kepada kaum muslimin mengenai tuntutan syar’i mereka.” (Hisyam Al Badrani, An Nizham As Siyasi Ba’da Hadm Al Khilafah, hlm. 38).

Dari penjelasan beliau diatas, jelas kita sedang berada pada fase mulkan jabriyan ini. Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa fase ini akan diangkat oleh Allah SWT alias diruntuhkan. Sebagai gantinya akan ada Khilafah ala minhajjin nubuwwah yakni pemerintahan yang akan menerapkan Islam secara menyeluruh sesuai yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Maka sebagai umat Islam patutlah kita menyongsong kemenangan yang dijanjikan Allah ini.[]

Wallahualambissawab