Jalan Rusak, Viral Dulu Baru Perbaikan?

Oleh: Fitri Khoirunisa, A.Md (Aktivis Muslimah Kubu Raya)

Keberadaan jalan rusak di Indonesia bukan hanya sekedar omong kosong. Di kalimantan sendiri yang saat ini banyak wilayah yang sudah menjadi area persawitan maupun pertambangan, namun tetap masih banyak jalan-jalan yang ada dalam kondisi rusak parah. Padahal jalan tersebut bahkan merupakan jalur utama masyarakat dalam mencari penghidupan.

Tidak hanya di Kalimantan, baru-baru ini rusaknya jalan di Lampung juga menjadi ramai dalam perbincangan yang akhirnya dengan kunjungan Presiden dan kucuran dana  dari pusat pun digelontorkan. Persoalan jalan rusak di negeri ini menunjukkan mengungkapkan banyak hal, mulai dari abainya pemerintah daerah, lemahnya pengawasan pusat, hingga viral dahulu untuk mendapatkan solusi dan bantuan kucuran dana. Semua ini menggambarkan betapa lemahnya sistem pengurusan umat yang lagi-lagi berasaskan manfaat.

Dilansir dari CNNIndonesia Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Provinsi Lampung pada Jumat (5/5) untuk mengecek jalanan rusak yang belakang viral di media sosial. Kunjungan kali ini turut menyedot perhatian publik. Terlebih, kala mobil Jokowi yang berpelat RI 1 itu menerjang jalanan rusak. Padahal Jokowi saat ini naik mobil jenis sedan. (cnnindonesia.com, 6/5/2023)

Memang akhirnya Gubernur Lampung gembira karena pemerintah pusat mau menggelontorkan dana sekitar Rp800 miliar untuk menambal atau memperbaiki sekitar 15 ruas jalan yang ada di Lampung. Walaupun sebelumnya sempat terjadi saling tuduh-menuduh antara Pemda dan pengusaha dengan menganggap perusahaan-perusahaan tidak fair karena tidak memperhatikan kondisi jalan sehingga menggunakan jalan dengan kendaraan yang bobotnya melebihi kapasitas jalan tersebut. Namun, pengusaha pun tidak mau tahu karena mereka sudah membayar pajak kepada pemerintah yang merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

Pembangunan infrastruktur secara nasional saat ini merupakan megaproyek yang luar biasa. Perencanaan pembangunan bandara, Pelabuhan, kereta api, ruas jalan tol hingga proyek IKN ternyata tidak sejalan dengan kondisi infrastruktur di tingkat kabupaten maupun wilayah di bawahnya yang memang menyimpan permasalahan.

Kondisi di Lampung ini sejatinya menggambarkan fenomena gunung es yang juga terjadi di tempat lain. Buktinya, setelah Jokowi turun ke Lampung, banyak para netizen menyampaikan aspirasi mereka, mengabarkan kondisi jalan di wilayah mereka juga tidak baik-baik saja.

Bukan hanya jalan rusak yang harus menjadi perhatian pemerintah, namun banyak juga jembatan yang putus dan jembatan tidak layak yang harus di perbaiki. Jangan menunggu viral baru bergerak dan meminta pujian masyarakat, namun harus ada kesadaran sebagai pemimpin dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Jalan umum adalah sesuatu yang vital yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melancarkan keperluannya dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Mencontoh pada Khalifah Umar bin Khatthab, seorang pemimpin yang memperhatikan kenyamanan dan keamanan jalan umum bagi rakyatnya. Beliau pernah mengatakan bahwa seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah Swt. ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?’

Namun sungguh ironis di negeri yang kaya sumber daya alam, infrastruktur transportasinya pada sebagian wilayah justru amat buruk. Dengan sumber daya alam yang ada, sebenarnya negeri ini mampu membangun infrastruktur terbaik untuk rakyatnya. Infrastruktur yang dapat diakses oleh semua orang secara cuma-cuma.

Lantas apa yang menjadi biang keladi permasalahan ini? Penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang digunakan oleh para penguasalah penyebabnya. Siste ini sudah mengkomersialkan infrastruktur yang ada. Rakyat tercekik dan harus membayar untuk menikmati infrastruktur tersebut. Sedangkan sumber daya alam yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai malah dibiarkan diambil oleh asing dengan bebas.

Fakta yang kita peroleh bahwa banyaknya infrastruktur yang rusak bahkan hancur, patut juga dipertanyakan. Sudahkah anggaran yang dikeluarkan negara digunakan untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ataukah anggarannya digunakan untuk infrastruktur kebutuhan para oligarki yang sebagiannya juga dikorupsi oleh pejabat negeri?

Inilah bukti bahwa karut marutnya tata kelola transportasi yang berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur dalam sistem kapitalisme liberal. Hanya menguntungkan para oligarki dalam membangun proyeknya sendiri bukan untuk kebutuhan rakyat.

Islam menjadikan penguasa sebagai  pihak   yang  bertanggungjawab  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat, dan akan memberikan amanah kepada individu yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi. Islam memandang kekuasaan adalah amanah dari Allah Swt. yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika seseorang mengambil amanah, ia harus menunaikan amanah itu sebaik-baiknya agar tidak menjadi penyesalan di akhirat.

Dalam Islam, penguasa ibarat penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas gembalaannya. Penguasa—yang dalam Islam disebut sebagai khalifah—harus melayani rakyatnya, memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk membangun fasilitas-fasilitas jalan dan infrastruktur lainnya untuk memudahkan kehidupan agar rakyat mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Di sisi lain, rakyat pun berhak untuk menyampaikan aspirasinya, bahkan wajib melakukan muhasabah lil hukam. Hal itu juga dapat dilakukan oleh wakil rakyat yang terhimpun dalam Majelis Umat yang secara aktif memperhatikan permasalahan-permasalahan umat yang terjadi dan menyampaikannya kepada khalifah. Dengan demikian, setiap permasalahan segera teratasi dan tidak dibiarkan berlarut-larut, tanpa menunggu adanya potensi kerugian atau bahaya yang mengancam keselamatan rakyat.[]

Wallahualam