November 9, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh: Nisa Fakhriya (Komunitas Tinta Peradaban Ketapang)

Sungguh menyedihkan apabila menyaksikan nasib siswa dan guru di tapal batas Sintang, Kalimantan Barat. Demi mengikusi Asassment Nasional Berbasis Komputer (ANBK), siswa dan guru yang berada di garda terdepan negeri ini terpaksa harus menginap di bukit. Bahkan jaringan internet harus numpang ke negara tetangga (pontianak.tribunnews.com, 14/10/2021).

Berbagai keterbatasan di tapal batas ini berbanding terbalik dengan pembangunan di pusat-pusat kota yang semakin hari semakin dipoles bak kota metropolitan. Padahal warga di tapal batas dan warga di perkotaan berstatus sama, yaitu sama-sama sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Jika pemerintah berdalih karena kurangnya dana atau sulitnya mengakses wilayah terluar negeri ini, bukankah wilayah-wilayah tersebut sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak negeri ini merdeka? Seharusnya hak-hak warga negara dapat dipenuhi secara optimal oleh pemerintah sebagai orang-orang yang dipercaya untuk mengurusi urusan rakyat.

Fakta ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang ditelurkan dalam sistem pendidikan seringkali tidak mempertimbangkan kondisi daerah yang ada di pedalaman dan perbatasan. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan masih menjadi PR besar pemerintah. Warga di tapal batas terkesan di anak tirikan.

Pemerataan infrastruktur yang menunjang seluruh aktivitas rakyat sangat sulit didapat di negara demokrasi. Sebab pembangunan infrastruktur seringkali didasarkan potensi suatu daerah. Jika daerah tersebut (terlihat) tak berpotensi, seperti di perbatasan, maka pembangunan infrastruktur pun lamban.

Berbagai ketimpangan ini berakar pada rusaknya landasan yang menopang sistem pendidikan dan seluruh sistem kehidupan manusia saat ini, yaitu kapitalisme sekuler. Pembangunan infrastuktur ala kapitalisme fokus di persekitaran para kapital (pemilik modal). Sehingga infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah berpusat di wilayah-wilayah yang dijadikan tempat berinvestasi para korporat. Wajar jika kepentingan rakyat tak terperhatikan, utamanya di wilayah perbatasan.

Ini baru menyoal infrastruktur. Belum lagi jika membahas kualitas hasil ANBK. Sejak awal pemerintah sudah tergagap mengatasi mekanisme sistem pendidikan tak siap menghadapi kemungkinan krisis. Pertimbangan untung rugi para korporat selalu menaungi setiap kebijakan yang dibuat. Sehingga loss learning pun tak dapat terelakkan.

Hal ini sangat berbeda dengan Islam yang sangat memperhatikan pendidikan sebagai hak dasar seluruh rakyat dan menaruh perhatian pada wilayah perbatasan. Islam memandang pendidikan sebagai jalan mencetak generasi untuk melanjutkan estafet peradaban. Maka negara yang menjadikan Islam sebagai dasar akan mengoptimalkan pendidikan di seluruh negeri, termasuk membangun infrastruktur yang memang diperlukan untuk menunjang seluruh aktivitas rakyat. Terlebih lagi rakyat di wilayah perbatasan juga memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas dan infrastruktur. Maka pembangunan dalam Islam akan merata, bahkan di wilayah yang tidak banyak memiliki potensi SDA.

Wallahu’lam bi shawab.