Fenomena Jual Beli “Orang”, Buah dari Kemiskinan dalam Sistem Kapitalis

Oleh: Nanis Nursyifa

Jual beli “orang” melalui Pekerja Migran Indonesia atau PMI, diungkap Polisi di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Modus yang dilakukan para pelaku yakni menjanjikan kepada calon korbannya pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang menggiurkan.

Ada tiga tersangka berhasil ditangkap, mereka adalah RC alias UR(43) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga asal Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Lalu BM alias O bin M (46) yang berprofesi sebagai wiraswasta, dia berperan memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia yang berasal dari Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan terakhir MAB (49), yang berprofesi sebagai karyawan swasta asal Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Wakapolresta Bandara Soetta AKBP Anton Firmanto menjelaskan, kasus ini terungkap di area Gate 5 Keberangkatan Internasional Terminal 3 Bandara Soetta. Anton mengungkapkan, dalam melaksanakan aksinya para pelaku tidak sendirian melainkan sindikat, mulai dari pengurus paspor, pengurus visa dan orang yang merekrut.

“Calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang diberangkatkan akan terekploitasi di negara tujuan” ungkap Anton, Jumat (10/2/2023).

Maraknya perdagangan orang sudah lama terjadi, hanya saja beberapa waktu terakhir semakin banyak kasus perdagangan orang tersebut. Sungguh miris! Di jaman yang sudah modern seperti saat ini perbudakan masih saja terjadi tentunya ini menjadi kekhawatiran bagi kita. Terlebih tidak adanya perlindungan dalam negara kepada rakyatnya.

Kasus jual beli orang adalah buah dari kemiskinan yang dirasakan masyarakat yang akhirnya kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang perlu untuk membiayai beban hidup, justru malah menjadi korban kehidupan. Oleh karenanya masyarakat membutuhkan peran negara dalam menyelesaikan tuntas kasus tersebut, agar tidak menjadi korban terus-menerus.

Negara sering menyampaikan komitmennya untuk memberantas persoalan ini. Seperti upaya mewujudkan UU dan ratifikasi konvensi PBB, namun sampai saat ini belum membawa hasil. Komitmen terbaru terungkap dalam kesepakatan pada Bali Process dalam rangka menghentikan perdagangan orang.

Kalau hanya sekedar komitmen tentu tidak akan mampu memberantas perdagangan orang jika tidak ada perubahan sistem yang mengatur kehidupan sekarang. Manusia yang selayaknya barang bisa diperjualbelikan hanya terjadi di dalam sistem kapitalisme.

Ya, sistem ini yang telah menjadikan manusia berorientasi kepada keuntungan dan materi semata. Naluri dan hati nurani mereka mati, buktinya mereka merasa aman – aman saja ketika dapat mengeksploitasi sesama manusia.

Beda halnya dengan sistem Islam yang disebut dengan sistem Khilafah. Khilafah akan menjaga kehormatan dan keamanan warga negaranya. Syariat Islam yang diterapkan oleh Khilafah memiliki pandangan bahwa negara adalah institusi yang mengurus rakyatnya.

Negara juga bertugas menjaga kehormatan, harta benda dan jiwa warga negaranya. Maka dalam Khilafah (red_Daulah Islam), negara tidak akan memberikan celah dari sisi manapun untuk memperdagangkan Manusia.

Adapun cara yang dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah teknis untuk memutuskan mata rantai perdagangan orang ini, antara lain: 1) Daulah islam akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang akan memutus mata rantai kemiskinan dalam negara; 2) Memberikan jaminan fasilitas publik, seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Daulah Islam akan membiayai fasilitas untuk pelayanan tersebut dan tidak ada diskriminasi fasilitas bagi setiap warganya dikarenakan status sosial ekonomi mereka; 3) Kebijakan luar negeri Daulah Islam juga akan menjamin keamanan warga negara dan orang asing.

Jika kapitalisme melahirkan perbudakan modern, perdagangan manusia dan ekploitasi tenaga kerja, maka Daulah Islam melahirkan kesejahteraan, keadilan dan jaminan keamanan untuk manusia. Maka dari itu, tidakkah kita semua menginginkan sistem Islam yang diterapkan untuk mengatur negara yang pastinya akan membawa kemaslahatan untuk umat manusia?[]

Wallahu’alam