September 17, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh : Fitri Khoirunisa, A.Md (Aktivis Back To Muslim Identity)

Saat ini semakin besar gelombang protes rakyat yang terus terjadi, hal ini dikarenakan kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi. Pemerintah masih berporos pada pakem aturan yang lahir akibat sistem demokrasi yang sampai dua tahun ini tidak membuahkan hasil. Justru yang ada kasus penyebaran virus semakin ganas dan merata di seluruh Indonesia dengan data peningkatan masyarakat yang terinfeksi pun semakin tinggi. Belum lagi hancurnya perekonomian masyarakat akibat aturan PPKM yang di terapkan baru-baru ini.

Demokrasi sebagai sistem politik pemerintahan telah gagal mengatasi pandemi dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Demokrasi bukannya menawarkan solusi melainkan menambah permasalahan baru. Terlebih lagi asas daripada demokrasi sendiri adalah manfaat dan keuntungan semata bagi para kapitalis atau pemilik modal. Misalnya kebijakan PSBB yang sejak awal diberlakukan bukan mengatasi masalah tetapi semakin bertambah korban baru dan meluasnya area penyebaran. Terlebih lagi kebijakan PPKM saat ini, masyarakat semakin sulit dan banyak yang kelaparan, di sisi lain jumlah korban semakin bertambah pula.

Kegagalan sistem demokrasi juga dialami oleh Tunisia. Mereka terus didesak oleh AS agar mau mengambil demokrasi agar menjadi jalan dalam mengatasi pandemi yang terjadi di negara mereka. Padahal Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara sekelompok negara Arab yang menyaksikan revolusi kerakyatan di awal 2010-an yang sudah menggulingkan rezim yang berkuasa saat itu, termasuk Mesir, Libya, dan Yaman (aa.com.tr, 03/08/2021).

Penasihat keamanan nasional AS, Jake Sullivan mendesak presiden Tunisia pada Sabtu (31/7) untuk segera membawa negaranya kembali ke “jalur demokrasi” setelah mengambil alih kekuasaan pemerintah pada Ahad lalu (25/7). Lewat panggilan telepon, Sullivan menekankan kepada Saied perlunya “membentuk pemerintahan baru dengan cepat, dipimpin oleh seorang perdana menteri yang cakap untuk menstabilkan ekonomi Tunisia dan menghadapi pandemi Covid-19. Serta memastikan kembalinya parlemen terpilih secara tepat waktu,” kata Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. (Republika.co.id, Washington, 01/08/2021)

Presiden Tunisia, Kais Saied bahkan menerapkan keadaan darurat nasional untuk mengatasi pandemi virus corona. Penerapan darurat nasional tersebut dilakukan di saat kondisi pemerintahan yang buruk dengan memberhentikan perdana menteri, membekukan parlemen, dan merebut kendali eksekutif. Beginilah buah sistem demokrasi yang sudah gagal dari asasnya.

Ambil Ideologi Islam Sebagai Solusi

Tidak jauh di Indonesia sendiri juga gagalnya demokrasi dalam menangani pandemi. Padahal dikatakan bahwa Indonesia disebut sebagai negara demokratis justru mendapatkan peringkat terburuk dalam penanganan Covid-19 di dunia, yaitu peringkat ke-53 dari 53 negara di dunia. Menurut laporan Bloomberg pada Selasa (27/7/2021), beberapa indikatornya dimulai dari kualitas fasilitas kesehatan, cakupan vaksinasi, kematian, proses perjalanan hingga pelonggaran perbatasan. Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia sangat tinggi. Tercatat, lebih dari 1.300 orang meninggal setiap harinya. Vaksinasi di Indonesia juga masih rendah yaitu 11,9 persen dari total penduduk (Tribunnews.com, 31/07/2021).

Adapun Islam telah memberikan solusi bagaimana mengatasi pandemi ini. Secara teknis dalam mengatasi pandemi dengan menerapkan lockdown dan isolasi bagi yang sakit yakni memisahkan antara yang sehat dan yang sakit. Hal ini berdasarkan hadist dari Rasulullah saw., “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar dari tempat itu.” [HR Muslim]. Begitulah Islam dalam mengatasi pandemi tidak sebagaimana sistem demokrasi yang mengatasi pandemi dengan kebijakan aturan yang tidak jelas dan tumpang tindih.

Selain itu Islam juga mewajibkan negara untuk menanggung dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini berdasarkan hadist dari Rasulullah saw : “Sesungguhnya Imam/Khalifah adalah perisai orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggung jawab atasnya.” [HR Muslim].

Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda “Khalifah sebagai pemimpin tunggal kaum Muslim di seluruh dunia memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan umat. Rasulullah Saw. bersabda: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” [HR al-Bukhari]. Beginilah Islam mengatasi pandemi dengan melakukan lockdown dengan menutup semua akses dari dalam wilayah dan diluar wilayah. Bagi yang sakit dilarang keluar dan tidak menerima siapapun dari luar untuk masuk ke dalam wilayah yang terkena wabah. Bandara di tutup secara total. Dan kebutuhan pokok masyarakat ditanggung oleh negara. Negara sebagai penguasa yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang kelak diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT di akhirat.[]

Wallahu’alam Bisshowwab