September 26, 2022

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh : Nisa Fakhriya

Pemerintah Kalimantan Barat (Kalbar) telah meresmikan Pelabuhan Internasional Kijing, yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalbar. Pelabuhan internasional terbesar di Kalimantan ini merupakan jawaban dari “mimpi” Gubernur Kalbar, Sutarmidji, yang beberapa tahun lalu sempat menyebut “kebijakan merampot”, terkait pajak ekspor CPO yang justru diterima oleh pelabuhan tempat penyelenggaraan ekspor impor, bukan diterima oleh wilayah penghasil CPO.

Proyek Pelabuhan Internasional Kijing dinilai sangat penting guna mendorong pertumbuhan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah tersebut. Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kalimantan Barat, Selasa 12 Juli 2022 lalu. (tribunnews.com, 12/7/2022).

Pertanyaannya apakah pelabuhan internasional terbesar di Kalimantan ini mampu mengurai kesejahteraan rakyat di wilayah kalbar sesuai niatan pemerintah?

Nilai Ekonomi Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing

Bupati Kabupaten Mempawah, Erlina mengatakan bahwa dengan segera beroperasinya Pelabuhan Internasional dan kawasan ekonomi di Kabupaten Mempawah tepatnya di areal Pelabuhan Internasional Kijing, sejatinya menjadi pintu gerbang menjanjikan bagi masa depan bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Mempawah. (pontianak.tribunnews.com, 4/7/2022)

Sedangkan Anggota DPRD Kalimantan Barat Suyanto Tanjung optimis hadirnya Pelabuhan Kijing meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat, bahkan perkiraan Gubernur Kalbar hingga mencapai Rp. 2 – 3 Triliun. Hadirnya pelabuhan Samudra ini membuka peluang serapan tenaga kerja yang harus mengutamakan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal karena menjadi solusi menekan angka pengangguran bahkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. (rri.co.id, 27/5/2022)

Kepala Fungsi Asesmen Ekonomi Surveilans BI Kalbar, Miftahul Huda juga menyatakan hal senada. Menurutnya, Kalbar dapat mendongkrak perkembangan perekonomian, karena Pelabuhan Internasional Kijing, yang sedang dalam proses pembangunan akan segera rampung, dan ini tentu akan mendorong nilai ekspor. (kumparan.com, 18/11/2019)

Dengan semua perkiraan ini, wajar jika pemprov Kalbar rela menggelontorkan dana besar untuk pembangunan pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalbar ini. Anggaran pembangunan tahap pertama saja mencapai Rp 5 Triliun.

Nilai Ekonomi Keberadaan Pelabuhan Internasional Kijing Tidak Sebanding Dengan Kerugian Rakyat Karena Privatisasi SDA

Pelabuhan memiliki peran penting dalam menopang kemajuan suatu daerah termasuk di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, menurut Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha, selain berperan sebagai gerbang ekspor dan impor barang, Terminal Kijing juga berperan dalam mengakomodasi peningkatan pesat permintaan layanan akibat perkembangan industri CPO, bauksit dan kegiatan perkebunan lainnya. (tribunnews.com, 12/7/2022)

Sayangnya, prediksi menjanjikan tersebut harus ditanggung rakyat dalam bentuk kerusakan lingkungan. Diantaranya:

  1. Kebocoran pipa transportasi CPO

Humas dan HRGA PT Energi Unggul Persada (EUP), Aldes membenarkan perihal kebocoran pipa transportasi CPO yang mencemari perairan di sekitar kawasan Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar). Namun dirinya berdalih, kebocoran itu tidak mencemari lingkungan sekitar. Karena CPO dan produk turunannya adalah food grade, atau aman dikonsumsi. (kalbar.suara.com, 16/2/2022)

  • Sulit mengakses air bersih

Akibat privatisasi air, semakin menyulitkan masyarakat disekitar untuk mengakses air, selain itu juga distribusi air tidak merata, harga yang ditawarkan relatif lebih tinggi, dan degradasi terhadap lingkungan juga masif terjadi karena pengeboran air yang kurang memperhatikan siklus hidrologi, sayangnya model pengelolaan air secara privat ini justru menjadi model yang masih dipakai pemerintah kendati UU No.7 Tahun 2004 yang menjadi landasan bahwa kebijakan ini telah dibatalkan oleh MK. (mawapala.org, 2/2/2021)

  • Kerusakan alam

Kerusakan alam terjadi semakin masif (berterusan) seiring perkembangan peradaban manusia seperti pembukaan lahan perhutanan dan serapan air untuk area pemukiman, usaha, maupun perindustrian, penumpukan sampah yang meningkat di wilayah sungai dan laut, pencemaran oleh limbah-limbah industri dan rumah tangga, pengambilan air tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, pemberian izin tambang yang memiliki daya rusak lingkungan semakin banyak, dan privatisasi atau sumber daya air oleh segolongan kelompok swasta dan investor yang semakin menyulitkan masyarakat di sekitar untuk mengakses air. Segala bentuk tindakan tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah negara kita.

Akibatnya banyak, seperti terjadi bencana lingkungan banjir dan rob, perubahan iklim yang begitu signifikan, dan yang paling utama adalah krisis air bersih yang menjadi isu sentral yang marak diberitakan. (mawapala.org, 2/2/2021)

  • Deforestasi

Deforestasi memiliki banyak dampak kepada manusia. Yang rugi tak hanya manusia, flora, dan fauna yang berada di lingkungan hutan tersebut, tetapi bisa juga berdampak kepada orang-orang yang tinggal di perkotaan. Pasalnya, deforestasi bisa memicu perubahan iklim, seperti menyebabkan banjir. (liputan6.com, 22/4/2022)

Greenpeace mengatakan penyebab utama banjir di kawasan itu adalah deforestasi atau penebangan hutan yang masif. Ia menjelaskan kebanyakan hutan ditebang untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan dialihkan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI). (kompas.com, 22/11/2021)

Keterkaitan Operasional Pelabuhan Internasional Kijing dengan Proyek BRI China

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan rencana pembangunan Jalan Tol Pontianak-Pelabuhan Kijing dapat mendukung konektivitas di Kalbar. Rencananya akan dibangun jalan tol kedua di Pulau Kalimantan yakni di Kalimantan Barat yang menghubungkan dari wilayah Pontianak ke Pelabuhan Kijing.

Pelabuhan ini berlokasi di Kijing, daerah diantara Singkawang dan Mempawah dengan Potensi komoditas yang akan melewati pelabuhan yaitu Kelapa Sawit, Bauksit, Karet, Kayu, dan consumer goods. Nantinya dengan penambahan panjang ruas hingga Kota Singkawang, diharapkan dapat mengakomodir lalu lintas kendaraan terutama kendaraan berat yang menuju kawasan perindustrian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan di Kota Singkawang. China merupakan pemilik perusahaan terbesar yang menjadi komoditas ekspor melalui pelabuhan Kijing.( antaranews.com, 30/12/2021)

Paradoks Pembangunan Infrastruktur Untuk Kapitalis vs Untuk Rakyat

Kondisi ekonomi Indonesia takkan mampu menopang biaya pembangunan infrastruktur yang tentu memerlukan banyak biaya. Maka sudah dapat dipastikan alurnya, investasi asinglah yang akan dijadikan sumber dananya. Seperti yang diungkapkan Anggota Dewan Direksi INA (Indonesia Investment Authority) Marita Alisjahbana, tugas utama INA adalah mencari investor asing yang bersedia membiayai berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal itu karena pembiayaan APBN tidak akan mencukupi pembangunan infrastruktur dalam negeri.

APBN tak cukup, kondisi rakyat dalam kesulitan tapi tetap  memaksakan untuk membangun infrastruktur. Sebuah langkah yang tidak pas. Semua ini memperjelas bahwa rakyat bukan jadi prioritas, tetapi investor asinglah yang diberi jalan luas.

Berkaca dari kasus Kualanamu yang berpindah tangan atas nama kerja sama. Kita belajar bahwa insfratruktur yang dibangun oleh investor asing bukanlah suatu kemajuan, tapi bentuk baru penjajahan. Maka untuk siapa pembangunan infrastruktur ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Inilah perbedaannya, bahwa saat ini insfratruktur dibangun dengan tujuan yang tak pasti dan dibiayai dengan cara investasi, ketika banyak rakyat yang kekurangan secara ekonomi.

Paradigma Pembangunan Infrastruktur dalam Kapitalisme

Logika kapitalisme dengan menyerahkan pembangunan infrastruktur pada swasta, menjadikan kepedulian penguasa  pada rakyat sebatas retorika saja. Kapitalisme hanya mementingkan hitungan angka – angka ekonomis, negara hanya berfikir keuntungan materi tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat.

Logika kapitalisme lainnya adalah menjadikan sumber pemasukan negara terpusat pada utang luar negeri dan pajak, tentu hal ini tidaklah kokoh untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sebab disaat yang sama kapitalisme melegalkan kepemilikan umum menjadi kepemilikan swasta atau individu.

Mekanisme pembangunan infrastruktur dalam sistem kapitalisme memang salah dari akarnya. Mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan kepada Luar Negeri itu sangat berbahaya.

Tentu bagi para korporasi ketika mengeluarkan modal untuk pembangunan atau membantu dana pengebangan proyek infrastruktur bagi mereka “no free lunch”. Melainkan dilandasi oleh kaedah untung rugi.

Beginilah sistem kapitalisme yang tak mengenal kemanusiaan apalagi kemaslahatan umat. Banyak infrastruktur yang dibangun tapi sengaja untuk diprivatisasi kepada asing. Yang diharapkan oleh negara kapitalisme adalah pundi-pundi uang dari proyek infrastruktur tersebut.

Mengenai dampaknya terhadap  masyarakat umum  tak menjadi pusat perhatian negara. Infrastruktur dibangun bukan untuk kemaslahatan umat melainkan untuk bisnis para kapitalis.

Pembangunan Infrastruktur dalam Islam  adalah Untuk Kemaslahatan Umat

Islam menjadikan pemimpin sebagai pelayan umat, yang bertugas melayani seluruh kepentingan umat dengan hukum Allah atau syariat Islam. Maka, pengadaan infrastruktur dengan biaya murah atau gratis adalah bentuk pelayanan negara kepada umat.

Dalam pandangan Islam, infrastruktur ini dibangun dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu untuk mempermudah distribusi SDA atau kekayaan kepada rakyat. Dengannya rakyat akan mendapat kemudahan dalam pasokan pangan.

Kemiskinan dan kelaparan pun mampu dicegah. Pembangunannya akan merata ke seluruh pelosok negeri. Sehingga tidak membiarkan desa-desa tertinggal dengan kemiskinan dan keterbatasan sarana prasarana. Seperti dengan membangun jalan, jembatan, layanan kesehatan, listrik, akses internet, dan lain-lain.

Berbagai infrastruktur dan sarana prasarana disediakan negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Kemajuan infrastruktur ini menjadikannya negara yang kuat, dikagumi dan merupakan pelopor kebangkitan atas bangsa lain. Sungguh kemajuan dan kejayaan kaum Muslim tersebut akan terulang kembali jika kita kembali menerapkan syariat Islam yang mulia secara kaffah.

Mekanisme Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dalam Islam Jauh dari Ketergantungan terhadap Asing

Islam mengambil pendanaan infrastruktur dari Baitul Mal, salah satu sumbernya dari SDA. Jelas SDA akan dikelola oleh negara dan tidak boleh diprivatisasi. Dalam Islam penguasa juga melatih skill SDM agar memiliki keahlian dalam membangun infrastruktur. Jika Baitul Mal kosong, maka akan diambil infaq dari masyarakat yang kaya dengan suka rela.

Dan yang paling penting dalam sistem Islam, individu masyarakat dibentuk ketakwaan kepada Allah SWT.  Sehingga tidak ada kelompok atau pribadi tertentu yang berani menguasai harta milik umum. Karena haram hukumnya menguasai harta milik umum secara pribadi atau kelompok sebab hal itu milik semua masyarakat. Dalam institusi yang menerapkan sistem Islam yakni khilafah, negaralah yang mendanai seluruh penyediaan infrastruktur.

Adapun seluruh pembiayaannya berasal dari negara. Negara akan memiliki sumber dana yang banyak ketika menerapkan sistem ekonomi Islam. Sistem ini akan menjadikan negara mampu mengelola berbagai sumber daya alam yang melimpah. Negara akan memiliki lembaga keuangan yakni Baitul mal yang mendapatkan sumber pemasukan dari kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Kepemilikan umum berasal dari pengelolaan SDA seperti tambang minyak, gas dan emas. Sementara kepemilikan negara antara lain berupa ghanimah, fa’i dan jizyah. Negara tidak akan memungut pajak dari rakyat sedikit pun dalam pembiayaan ini. Pajak ditarik ketika dana di Baitul Mal habis akibat kondisi darurat seperti bencana. Itu pun hanya berlaku kepada kaum laki-laki yang mampu.[]

Wallahu’alam bisshowwab