Aksi Penolakan UU Ciptaker Terus Berlanjut

Oleh : Lussy Deshanti Wulandari — Bogor

Pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU, gelombang unjuk rasa rakyat semakin memanas. Meski pandemi Covid-19 masih menghantui, mereka tetap turun ke jalan untuk menolak kebijakan ini. Pasalnya UU Ciptaker dinilai merugikan semua pihak terutama para pekerja.

Disahkannya omnibus law atau RUU Ciptaker ditenggarai akan memperburuk kondisi kerja di Indonesia. Penghapusan upah minimum, jam lembur lebih lama, kontrak kerja seumur hidup dan rentan PHK, pemotongan waktu istirahat, hak upah cuti hilang, hilangnya jaminan kerja dan mempermudah perekrutan TKA. Itulah pasal bermasalah yang disorot para pekerja. Selain itu juga UU Ciptaker ini akan menimbulkan masalah yang terkait dengan isu lingkungan.

Pengesahan RUU Ciptaker yang kilat dan senyap menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR tak berempati kepada masyarakat. Di masa pandemi semestinya DPR dan pemerintah kompak mencari solusi atas pandemi Covid-19. Namun ini malah menjadi pilihan strategis untuk meloloskan RUU ini.

Meski gelombang penolakan datang dari berbagai pihak, pemerintah seolah tidak bergeming dengan keputusannya. Konon tujuannya untuk menyelamatkan kepentingan nasional. Benarkah seperti itu? Jika rakyat menolak karena UU ini dianggap merugikan, kepada siapakah pemerintah berpihak kalau bukan pada para pengusaha atau investor?

Inilah bukti bahwa kebijakan dalam sistem demokrasi kapitalisme hanya membuat rakyat sengsara. Kebijakan dibuat hanya mengakomodasi kepentingan para kapitalis. Umat perlu kepemimpinan dan sistem kepemimpinan seperti yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Pemimpin yang akan melayani rakyat sepenuh hati dan amanah. Mensejahterakan rakyat menjadi prioritasnya karena itulah tugasnya.