Amanah dan Kepengurusan Palestina di Masa Utsmani Bagian 3

Oleh: M. Musa Abdel Shakour al-Khalil
—
Zionis telah memulai aktivitasnya sekitar tahun 1840 M, ditinjau dari terealisasinya aliran revolusi dan pemakaian istilah-istilah yang bersumber dari kepercayaan mereka untuk membantu mewujudkan rencana pendirian entitas Yahudi. Contohnya seperti istilah “Tanah yang Dijanjikan”, “Tanah Bapak dan Anak”, “Tanah Daud dan Sulaiman”, dan “Bekerja untuk menyatukan orang-orang Yahudi”.

Mereka juga telah menyiapkan berbagai konten budaya dan lagu untuk kepulangannya ke Yerusalem, Tanah Zion. Gerakan zionisme telah berhasil menjadikan Pembela Hak-Hak Kristen berada di sisinya, yang sangat berkontribusi dalam menciptakan hiruk pikuk politik untuk menafsirkan situasi Yahudi tentang pemberlakuan UU mereka di Palestina.

Maka, terlaksanalah sebuah konvensi yang disebut dengan “Al-‘Aqd Ash-Shaamit” (perjanjian rahasia) antara negara-negara Eropa dan gerakan zionisme. Juga mulai digunakan istilah-istilah khusus antarmereka untuk menyembunyikan apa yang mereka rencanakan, seperti istilah “membersihkan rawa-rawa untuk para imigran” dan “perjalanan berburu secara berjemaah untuk menangkap hewan dan serangga di satu tempat adalah suatu keharusan.”

Ketika Napoleon meninggalkan Mesir, terungkaplah tujuan kampanye Napoleon untuk mendirikan kerajaan Tentara Salib dan memberikan Palestina kepada orang-orang Yahudi sebagai imbalan untuk membiayai kampanye militernya. Prancis pun mengalami masalah internal dan keuangan yang buruk, serta mengalami kerugian di Tembok Acre. Mereka memperdaya Napoleon yang menawarkan Uganda dan memberikannya kepada orang-orang Yahudi—alih-alih Palestina—dengan imbalan pendanaan.

Dengan kepergiannya dari Mesir, Muhammad Ali Pasha (perwira Albania di Militer Utsmani), diangkat menjadi Gubernur Mesir dan direkrut oleh Prancis sebagai antek. Ia ditugaskan untuk menyelesaikan tugas penting dan mempersiapkan keadaan untuk menduduki (mengambil alih) Palestina, membantu kekuatan kolonial, didukung oleh Prancis.

Dia pun mengalahkan tentara Utsmani dan menguasai Levant juga Yerusalem. Ia mengizinkan minoritas serta sekte kebebasan untuk bergerak, yang dibatasi oleh Kesultanan Utsmani, dan menghapuskan biaya pada mereka yang memasuki Palestina dan Yerusalem dan untuk bertempat tinggal di sana.

Pintu-pintu masuk bagi para misionaris pun dibuka, bahkan fasilitas bagi orang asing untuk memasuki Palestina juga disediakan. Dapat dikatakan hal ini adalah sebagai gerakan pemberontakan dan pengkhianatan terbesar yang didapati Utsmani pada 1839.

Namun, Inggris tidak memfasilitasi gerakan Muhammad Ali Pasha ini sebagai masalah konflik internasional atas kawasan Prancis. Inggris ingin konspirasi itu menjadi pekerjaan tangannya sendiri demi mengamankan kepentingannya sendiri, yang tidak mengenal agama atau nilai-nilai apa pun.

Yahudi sendiri telah meyakinkan negara-negara Barat—seperti Inggris dan Prancis yang amat menginginkan tanah Daulah Utsmani—untuk menekan Daulah Utsmani. Mereka juga berkoordinasi dengan Rusia untuk menyelesaikan permasalahan Yahudi dengan memindahkan mereka ke tempat yang dinamakan “Tanah yang Dijanjikan”.

Ketertarikan Inggris terhadap Palestina makin bertambah setelah diberitakannya kegagalan Prancis yang menginginkan kekuasaan atas Palestina di bawah kampanye Napoleon. Aktivitas diplomasi Yahudi dengan Inggris juga makin bertambah setelah berakhirnya kekuasaan Ibrahim Pasha (putra dari Muhammad Ali Pasha) atas Tanah Syam, yang ditandai dengan lemahnya pasukan militer Utsmani setelah sebelumnya memiliki kekuatan pada masa kekuasaan Muhammad Ali Pasha atas Tanah Syam.

Keinginan mereka makin menjadi untuk menguasai Tanah Al-Quds (Palestina), maka mereka mengirim banyak misionaris, pendeta, dan para konsulatnya ke Palestina.

Tak sampai di situ, mereka juga mulai melakukan jual beli tanah dan memperdagangkan hak kepemilikan—yang merupakan permulaan penyusupan tanah-tanah untuk keperluan pengiriman dan pengutusan. Mereka menerapkan politik adu domba untuk mengosongkan kekuasaan dengan segala cara yang mudah.
Seperti halnya Inggris yang memanfaatkan kondisi perekonomian Daulah Utsmani sebagai hasil dari peperangan yang masih berlangsung, mereka juga memanfaatkan kondisi kebarat-baratan yang disebarkan oleh Muhammad Ali Pasha, antek Prancis di antara rakyat Mesir dan negeri-negeri Syam.

Pada saat itu, Inggris melakukan perubahan terkait peraturan kepemilikan tanah untuk keperluan pengutusan, minoritas, dan orang-orang asing. Mereka telah mengambil alih tanah-tanah negara untuk kemudian menjualkannya.

Mereka juga menetapkan politik penyetaraan antaragama, serta memberi peluang kepada Yahudi untuk membeli seratus kampung dan tanah-tanah di bagian utara Palestina dan menjadikan Kota Al-Quds sebagai ibu kotanya.

Di antara anggotanya adalah orang Yahudi dan Kristen, yang bersepakat membuat program untuk mencapai persetujuan Negara-negara Eropa dalam perjuangan yang sangat tinggi. Mereka mengambil keuntungan dari kekalahan yang dialami oleh Utsmaniyah, kompetisi Eropa untuk menguasai Palestina dan pembagian wilayah kekuasaan negara Utsmaniyah, dengan banyak syarat perdamaian dalam kekalahan Daulah Utsmaniyah.
Kesultanan Utsmaniyah memandang curiga kepada apa yang dilakukan Eropa (khususnya Inggris) dengan menuju Yerusalem, bahwa ada skema jahat untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi.
—
Sejak masa Sultan Abdul Majid I (1839—1861), telah ada tindakan terhadap upaya pemukiman Yahudi di Palestina yang didirikan untuk Yerusalem (pemerintah independen yang melapor langsung kepada Sultan) dan untuk memantau hukum kepemilikan dan imigrasi. Sultan Abdul Majid memerintahkan untuk mengembalikan sebidang tanah di Yerusalem di luar tembok lama—karena mereka tidak dapat membeli sebidang tanah pun.

Tanah di dalam tembok Yerusalem itu dibeli oleh seorang dokter Yahudi-Inggris bernama Moses Montefiore—dengan dalih mendirikan sebuah rumah sakit untuk orang-orang Yerusalem dan untuk para peziarah. Namun, rumah sakit itu tidak terbangun, melainkan menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai Perempat Yahudi di Yerusalem, atau Perempat Montefiore saat ini.
Sultan Abdul Majid pun—semoga Allah merahmatinya—memberlakukan banyak undang-undang untuk mencegah aktivitas negara kolonial Barat dan Yahudi selama beberapa dekade.

Posisi Daulah Utsmaniyah terhadap Palestina dapat diringkas sebagai berikut:

• Daulah menolak permintaan Gubernur Mesir, Muhammad Ali Pasha, untuk mengendalikan Negeri Syam, dan menolak tawarannya untuk mendisiplinkan Wahabi dan ikut serta dalam Perang Yunani dengan imbalan mengizinkannya merebut Palestina.
• Rakyat Palestina mendukung dengan sejumlah uang yang banyak untuk menolak proyek Muhammad Ali Pasha untuk menguasai Syam. Mengubah Provinsi Yerusalem menjadi terpisah tanpa menghubungkannya dengan negara bagian mana pun, dan terdiri dari Jaffa, Hebron, Gaza, dan Beersheba.
• Menghubungkan pemisahan Yerusalem langsung dengan Sultan pada tahun 1878 dan memisahkannya dari Beirut, karena penggunaan pelabuhan Beirut untuk imigrasi Yahudi dan kawanan rahasia mereka ke Palestina.
• Sultan mengintervensi hal-hal terkecil dengan memilih pejabat yang saleh, bahkan mengangkat Imam Masjidilaqsa dan Masjid Ibrahim di Hebron.
• Menghubungkan Kantor Distrik Yerusalem dengan jalur komunikasi langsung dan membentuk seluruh badan administratif yang terkait dengan Khalifah.
• Memukul peran asing, terutama Inggris dan Prancis, membatasi dan memantau aktivitas mereka.
• Menolak berbagai tuntutan serta tekanan yang diberikan oleh beberapa orang berpengaruh di Kesultanan Utsmani, menolak tekanan Kaisar Jerman Wilhelm II, dan tekanan dari Inggris serta Prancis.
• Juga menunda pelaksanaan banyak proyek, yang mana proyek-proyek tersebut dicurigai sebagai keinginan negara-negara Barat. Palestina pun memberikan proyek kereta api yang menghubungkan Istanbul, Yerusalem, Madinah, Makkah, dan Yaman kepada perusahaan Jerman, bukan kepada Inggris atau Prancis.
• Pada 1882, Sultan menerbitkan keputusan untuk mencegah orang Yahudi (selain para peziarah) memasuki Palestina dengan visa masuk dari konsulat Utsmani di luar negeri.
• Kekaisaran Utsmani mengeluarkan aturan yang melarang warga Rusia untuk menetap dan tinggal di Palestina.
• Juga pada 1900, dikeluarkan peraturan (indeks) untuk memperketat pengawasan imigrasi, termasuk menempatkan pergerakan orang Yahudi serta orang asing masuk dan keluar Palestina, langsung di bawah kendali Istana Kerajaan.
• Sultan Abdul Hamid ll mengeluarkan keputusan untuk memberikan tugas kepada tentara yang berhubungan dengannya secara pribadi.
• Sultan Abdul Hamid ll pun membangun jalur kereta api untuk memudahkan perjalanan menuju Yerusalem, dan memindahkan sebagian orang muslim yang di Kaukasus dan Balkan, serta menempatkannya di Palestina.

Selain itu, Sultan Abdul Hamid II tidak menjumpai Theodor Herzl setelah mengetahui rencana busuk Herzl dan upaya yang dia lakukan untuk merealisasikan rencananya. Herzl akhirnya meninggalkan aturan-aturan yang sesuai dengan ketetapan Sultan.

Tujuan Herzl adalah memisahkan Palestina dari pemerintahan Utsmani serta memberikan wilayah Palestina kepada bangsa Yahudi. Semua rencananya ditolak oleh Sultan Abdul Hamid ll.

Sultan Abdul Hamid ll mengatakan, “Aku akan memberitahukan kepadamu, Herzl, bahwa aku tidak akan pergi sejengkal pun dari tempat ini. Karena aku tidak akan mampu menjual tanah yang suci ini kepadamu. Sesungguhnya tanah Palestina ini bukanlah milikku, melainkan milik kaum muslimin yang terbayar oleh peperangan dan darah-darah mereka. Dan kamu akan mendapatkan tanah Palestina ini secara gratis, kecuali kamu harus memulainya dengan mencabik-cabik jasadku. Akan tetapi, aku tidak akan membiarkanmu mencabik-cabik tubuhku selama aku masih hidup.” []

Diterjemahkan dari Majalah Al-Waie edisi 418, terbit pada bulan Dzulqa’dah 1442 H/Juni 2021 M

Sumber :
https://mediamuslimtimurtengah.wordpress.com/2021/07/24/amanah-dan-kepengurusan-palestina-di-masa-utsmani-bagian-1/
http://www.al-waie.org/archives/article/17774