May 21, 2022

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh : Nanis Nursyifa

Wellcome to jungleland” begitulah guruku menggambarkan suatu kondisi yang penuh dengan kerumitan. Seperti saat ini yang kita rasakan, ditengah himpitan ekonomi yang semakin terpuruk, rakyat berkali-kali disuguhi dengan kado pahit dari pemerintah. Mulai dari kelangkaan minyak, bahkan bukan hanya langka tapi juga mahal, hal ini menambah beban dalam kehidupan rakyat.

Padahal jika dipikir, kita hidup di negara yang memiliki banyak perkebunan sawit, sangat mustahil jika stok minyak langka. Berdasarkan data Trading Economics, produksi minyak mentah di Indonesia telah masuk 10 besar di antara negara G20 lainnya. Indonesia menempati posisi ke-9 dalam daftar ini dengan produksi minyak mentah sebesar 644 ribu barel per hari periode September 2021. Seperti kata M Rizal Taufikurahman, Head of Center Macroeconomics and Finance Indef. “Ini paradoks.

Kita termasuk produsen CPO yang terbesar di dunia, tapi malah terjadi kelangkaan. Disinyalir pasar minyak goreng indonesia itu oligopoli, struktur pasarnya. Jadi produsennya itu jumlahnya tidak banyak tapi sumber daya ada pada mereka. Tentu mereka yang menetukan harga. Dalam situasi pasar harga CPO di pasar dunia itu sedang tinggi, pengusaha atau produsen CPO ini lebih memilih menjual CPO ke luar negeri dengan jumlah signifikan terhadap permintaan domestik, ketika pasar dalam negeri langka, para produsen pun bisa meraih untung. Jadi struktur ekonomi oligopoli lalu mereka membentuk kartel dan inilah kemudian menyebabkan kondisi saat ini terjadi.

Pemerintah mesti mengatur ini menjadi struktur pasar yang kompetitif”. Lagi dan lagi, semua ini tak lain bagian dari politik para segelintir orang-orang kapitalis, yang mendominasi negeri ini. Kita bisa lihat, bagaimana sebagian partai politik dengan mudahnya mendapatkan minyak dan membagi-bagikan minyak goreng, ada juga yang menjualnya dengan harga murah dengan dalih untuk membantu rakyat, akan tetapi rakyat sekarang sudah semakin cerdas dengan diterpanya banyak persoalan, mereka tidak mau mengambil bantuan itu, karena sudah diduga terdapat money politik di dalamnya.

Memang miris rasanya jika kita melihat fenomena tersebut, yaitu disaat mereka sibuk tebar pesona di tengah kondisi masyarakat yang sedang terhimpit. Tetapi inilah watak asli rezim neoliberal, dalam pandangan sistem ekonomi liberal. Intervensi negara kepada individu justru dianggap mengganggu keseimbangan pasar. Subsidi dianggap racun yang pada gilirannya bisa menghancurkan negara. Ini karena pemberian negara kepada rakyat dianggap membebani keuangan negara dan tidak membuat pasar bersaing secara sempurna. 

Dalam islam, negara didirikan untuk melayani rakyat (daulah riayah). Semua potensi ekonomi, yang secara syar’i adalah milik rakyat, seperti barang tambang dan sebagainya (yang dalam sistem kapitalis diserahkan kepada korporasi) menurut pandangan Islam dikelola oleh negara dan hasilnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan cara itu, negara bisa memberikan pengurusan dan pengaturan kepada rakyat tanpa harus memalak dan memeras  dengan menghimpit rakyat seperti yang terjadi saat ini.

Pemalakan terjadi oleh rezim liberal karena milik rakyat di serahkan kepada swasta atau korporasi (milik individu). Swasta atau korporasi yang terdiri dari individu-individu inilah yang telah membiayai pejabat negeri ini ketika pemilu berlangsung. Ketika para pejabat meraih kemenangan dan mendapatkan jabatan, saat itulah para korporasi menyetir para penguasa agar berpihak kepada kepentingan mereka. Inilah akar masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng saat ini.

Ternyata sloga dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat hanyalah sebatas jargon sistem demokrasi. Namun kenyataannya negeri ini diatur dari korporasi oleh korporasi dan untuk korporasi, rakyat hanya dijadikan sebagai objek untuk memelihara kesejahteraan segelintir korporasi.[]