September 17, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh: Dini Azra (Muslimah Perindu Peradaban Islam)

Baliho para ketua partai marak bertebaran hampir di seluruh negeri. Di tengah kondisi bangsa yang masih bergelut dengan pandemi. Di tengah suara jeritan rakyat yang berjuang menyambung hidup hari ke hari. Mata pencaharian semakin susah dicari, ruang gerak dibatasi dengan peraturan ketat tanpa solusi. Pendek kata, dampak pandemi covid-19 ini telah menyebabkan beragam krisis, utamanya krisis kesehatan dan ekonomi. Masyarakat kelas bawahlah yang paling terdampak atas kondisi ini. Di satu sisi mereka takut terpapar virus, di sisi lain kebutuhan hidup harus berjalan terus.Namun, sungguh disayangkan para politisi malah menyuguhkan pemandangan yang tak empatik. Baliho dipajang di sana-sini dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pandemi. Diantaranya, baliho yang bergambar Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto. Maraknya pemasangan baliho tersebut dicurigai publik sebagai langkah “mencuri start” pemilu 2024. Hal ini bertujuan untuk menaikkan elektabilitas agar nantinya siap bersaing dengan kandidat lain. Tidak peduli jika langkah tersebut banyak menuai kritik, seperti sindiran “pandemi belum usai 2024 sudah mulai”. Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan bahwa baliho itu berhasil mengangkat popularitas Puan yang tadinya berada di urutan terbawah, menjadi setara dengan tren gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan kini mengejar gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tren tersebut dapat dilihat dari ramainya perbincangan baik di media maupun media sosial. Popularitas memang berhasil dicapai, meskipun banyak memunculkan sentimen negatif. Namun, dalam strategi politik hal seperti itu sah-sah saja. Yang penting meningkat dulu popularitas, setelah itu bisa dikapitalisasi menjadi elektabilitas. (Republika.co.id, 9/8/2021)Sedangkan, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno baliho itu paradoks yang bisa menyerang balik, terlihat dari perbincangan di media sosial. Dia juga mengatakan, “Baliho cara kerja politik bagian dari narsisme dan eksistensi yang dilakukan politikus. Tapi hanya menyasar ruang kosong kalau nggak ada kerja nyata terkait pandemi. Jangan mendompleng isu pandemi kalau nggak ngasih solusi ke masyarakat.” (Republika.co.id, 7/8/2021)Apalah guna popularitas meningkat bila nyatanya malah membuat rakyat menjadi muak? Bagaimana tidak, saat ini berbagai elemen masyarakat tengah fokus dalam penanganan pandemi. Diantaranya para nakes yang sejak awal sudah bekerja keras menangani pasien, dan mengedukasi masyarakat terkait covid-19. Kondisi ekonomi yang masih memprihatinkan, dan rakyat banyak yang kelaparan. Pemerintah juga mengaku berjuang mati-matian melakukan penanganan, bahkan berbagai aturan dibuat dalam kondisi darurat. Sayangnya, kebijakan yang diambil tak disertai solusi pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat. Wajar saja banyak rakyat yang kecewa.Perang baliho yang dilakukan oleh para pengusung partai semakin menambah kekecewaan dan luka hati rakyat. Sudah selayaknya perang baliho ini dihentikan, karena rakyat tak butuh melihat wajah-wajah sumringah yang terpampang di jalan-jalan. Mereka butuh bantuan secara nyata, yakni rakyat lebih butuh diberikan sembako daripada baliho. Biaya pemasangan baliho tentu tidak sedikit, alangkah baiknya jika para pengurus partai yang ada serempak mendonasikan dana untuk memberikan bantuan sosial bagi rakyat dan UMKM yang terdampak. Berlomba-lomba menunjukkan aksi nyata, memberi contoh kepada rakyatnya dan saling bahu membahu menghadapi pandemi. Maka tidak sulit bagi rakyat akan lebih bersimpati. Selain itu, pandemi juga akan lebih cepat teratasi.Polemik ini memberi bukti bahwa sistem demokrasi tidak sanggup memberikan pelayanan dan perlindungan kepada rakyat. Saat negara dalam kondisi krisis, para penguasa yang semestinya menjadi tumpuan harapan yang membuat rakyat merasa aman, nyatanya hanya berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaan. Mereka lupa, bahwa tugas utama penguasa adalah untuk mengurusi urusan rakyat yang dipimpinnya. Bukan sekadar memuaskan hasrat politik dan saling berebut jabatan, mencari ketenaran tanpa melihat keadaan.Memang demikianlah wajah sistem demokrasi dan kapitalismenya apabila diterapkan dalam sistem kehidupan baik secara politik dan ekonomi. Segala hal termasuk urusan kepengurusan rakyat selalu ditimbang dengan asas manfaat, termasuk urusan kepemimpinan. Mereka mencapai kekuasaan bukan dengan cuma-cuma, mereka rela mengeluarkan dana yang tak sedikit, diwarnai beragam trik dan intrik politik. Maka ketika berkuasa, bukan kepentingan rakyat yang menjadi prioritas utama. Melainkan kepentingan partai, berbagi kekuasaan dengan partai koalisi, dan balas budi kepada para pemodal yang turut mendanai. Banyak pula yang akhirnya tersandung kasus korupsi.Hal ini sangat berbeda dengan sistem Islam tatkala dijadikan system dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengurusan umat sudah pasti dilakukan dengan serius dan maksimal. Sebab, para umara sadar bahwa menjadi pemimpin adalah amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta’ala. Maka setiap kebijakan yang yang diambil tentu ditujukan untuk kepentingan rakyat. Terlebih saat negeri Islam sedang ditimpa musibah, kekeringan, wabah, dan lainnya. Pemimpin akan mengambil langkah tegas dan terfokus pada masalah yang tengah dihadapi. Keselamatan jiwa manusia akan diprioritaskan di atas hal yang lain. Sebab dalam Islam satu nyawa sangatlah berharga.Pemimpin Islam tidak akan mencari selamat untuk diri sendiri saat terjadi wabah, seperti yang pernah dicontohkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, yang menjadi gubernur di daerah yang terkena wabah thaun. Beliau berjuang bersama rakyat menghadapi wabah itu meskipun Khalifah Umar bin Khattab sempat mengirim surat untuk memintanya bertemu dan ingin mengeluarkan Abu Ubaidah dari tempat tersebut. Namun beliau menolak dan hingga akhirnya menjemput syahid karena penyakit thaun.Dalam sejarah kekhalifahan, seperti yang dicontohkan para Khulafaur Rasyidin, tidak ada seorang mukmin yang berambisi menjadi pemimpin. Karena semua memahami bahwa beratnya amanah sebagai pemimpin umat. Bahkan, para sahabat pun saling menunjuk sahabat yang lain yang dianggap lebih pantas menjadi Khalifah. Sehingga tidak ada aroma persaingan di antara mereka dalam hal kekuasaan. Tidak ada pula yang mengkampanyekan diri untuk ditunjuk sebagai pemimpin. Bahkan, Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pernah bersabda:”Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan.” (HR Muslim).Betapa ironis melihat keadaan hari ini, karena sistem demokrasi-kapitalisme kekuasaan justru didambakan dan dijadikan tujuan oleh sebagian orang. Jika meminta jabatan saja diminta untuk berhati-hati, apalagi upaya meraih jabatan dengan segala cara yang tidak jarang melanggar norma agama dan syara’. Terlebih lagi sengaja mempromosikan diri di tengah kondisi rakyat yang sedang berjuang antara hidup dan mati.[]*Wallahu a’lam bishawab.*