September 27, 2022

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh : Fitri Khoirunisa, A.Md ( Aktivis Back To Muslim Identity)

Kenaikan sejumlah bahan pangan tentunya semakin menambah beban rakyat. Pasalnya kondisi ekonomi rakyat masih sulit akibat pandemi yang belum tau kapan berakhirnya. Apalagi ditambah peningkatan harga naiknya bahan pangan utama akan berdampak dengan naiknya harga bahan pokok yang. Sehingga tak menutup kemungkinan pula lonjakan harga pangan semakin menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat. Alhasil perekonomian bangsa semakin terancam.

Rakyat juga sudah dikecewakan dengan langkanya minyak goreng yang dilanjutkan dengan naiknya harga minyak goreng, dan naiknya PPN. Pertanyaannya, akan dibawa ke mana kah perekonomian negeri ini? Krisis ekonomi bukan hanya terjadi di Indonesia saja, berkaca pada apa yang terjadi di negara lain seperti Sri Lanka yang disebut sebagai air mata India pun mengalami krisis ekonomi. Kondisi krisis ini juga telah memicu kemarahan publik yang mendesak agar pemerintahan saat ini mundur.

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan status darurat pada Jumat 1 April 2022 sehari setelah ratusan orang yang marah mencoba menyerbu rumahnya karena krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Seperti dilansir Channel NewsAsia, Sabtu 2 April 2022, langkah ini memberikan kekuatan besar kepada pasukan keamanan untuk mengamankan situasi ketika unjuk rasa yang menyerukan penggulingannya menyebar ke seluruh di negara Asia Selatan. (Tempo.com, 2 April 2022)

Kondisi Sri Lanka yang mengalami krisis ekonomi hingga terjadi keributan dan menimbukan kemarahan rakyat hingga menyerang Presidennya. Kesulitan yang terjadi di Srilanka telah diperparah oleh pandemi COVID-19, yang melumpuhkan pariwisata dan pengiriman uang.

Banyak ekonom juga mengatakan krisis telah diperburuk oleh salah urus pemerintah dan akumulasi pinjaman selama bertahun-tahun. Inilah akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalistik yang hanya menguntungkan para korporat.

Tentu saja apa yang terjadi di Sri Lanka juga bisa terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi ketika harga bahan pangan terus naik namun pemerintah seolah menganggap hal yang biasa dan mengabaikan penderitaan rakyat.

Ditambah lagi kesulitan rakyat ketika kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan yang selalu menjadi momok. Masyarakat dibuat biasa dengan keadaan tersebut. Dan negara hanya melakukan upaya praktis yang pragmatis dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan seperti operasi pasar.

Ada beberapa hal yang yang menyebabkan kenaikan bahan pokok dan krisis itu terjadi diantaranya: Pertama, karena pemerintah menyerahkan semuanya ke pasar. Dalam sistem kapitalis, pemerintah hanya sebagai regulator, bukan aktor yang mengatur jalannya distribusi pangan. Hal tersebut berpotensi membuat bapok naik tidak terkendali. Di saat yang sama pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan pelaku-pelaku ekonomi yang memainkan harga bapok di pasar.

Kedua, pemerintah tidak memiliki persiapan dan perencanaan matang untuk sambut Ramadhan dan lebaran. Seharusnya pemerintah mempersiapkan semuanya, sehingga kebutuhan-kebutuhan rakyat bisa dipenuhi, bukan malah menyerahkan ke pasar.

Mekanisme pasar bebas tersebut telah meniscayakan peran pemerintah tidak lebih dari sekadar regulator dan fasilitator, bukan sebagai penanggung jawab urusan rakyat. Pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan rakyat justru diserahkan kepada korporasi yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan halal dan haram dan tetnu saja abai terhadap kesulitan rakyat. 

Ketiga, kenaikan bahan pokok ini bisa dipicu karena naiknya BBM. Sebagaimana diketahui, BBM adalah pemegang utama jalannya distribusi. Sudah menjadi hal biasa jelang Ramadhan dan lebaran bahan pokok biasanya naik, di saat yang sama BBM dan pajak PPN juga menglamai kenaikan.

Kedaulatan ekonomi merupakan aspek penting dalam pengelolaan suatu negara. Kedaulatan ekonomi sering diartikan sebagai bentuk kemandirian ekonomi suatu bangsa dan tidak tergantung pada pihak lain.

Dalam konteks Islam, kedaulatan ekonomi yang dimaksud adalah mewujudkan perekonomian yang mandiri dan jauh dari intervensi dan ketergantungan terhadap asing. Kedaultan ekonomi akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki demi mewujudkan kemandirian ekonomi. Dengan itulah dapat tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

Sangat sulit untuk dapat mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menggunakan sistem ekonomi yang ada seperti saat ini. Dengan berbagai instrumen yang dimiliki serta track record-nya, sistem ekonomi saat ini hanya akan mewujudkan pro terhadap pemilik modal. Lebih jauh hanya pemilik modallah yang benar-benar berdaulat.

Berdasarkan fakta dan catatan-catatan sejarah, tampak begitu jelas bahwa sistem ekonomi kapitalisme senantiasa mewujudkan kedaulatan bagi pemilik modal. Pemilik modal memiliki kewenangan penuh untuk bisa mengatur arus barang dan jasa. Pemilik modal inilah yang senantiasa menghancurkan keadilan distribusi ekonomi.

Mereka selalu mengambil hak-hak banyak orang, seperti dalam aset-aset kepemilikan umum yang diprivatisasi dan menjadi milik mereka. Intinya, kedaulatan di tangan pemilik modal inilah biang keladi kegagalan negara menciptakan kesejahteraan rakyat karena rusaknya distribusi ekonomi yang adil.

Tentang masalah penimbunan, Pada masa Rasulullah SAW, beliau sendiri yang melakukan fungsi pengawasan di pasar-pasar, mencegah terjadinya kecurangan dan praktik-praktik kotor lainnya. Di samping itu, beliau pernah mengangkat Sa’ad bin Sa’id Al-Ash sebagai Muhtasib (pengawas pasar) di Mekah.

Hal tersebut terus berlangsung hingga masa Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah fungsi tersebut telah melembaga dalam suatu badan yang disebut ‘amil al-suq (petugas pasar), di mana salah satu wewenangnya adalah menyelesaikan pelanggaran- pelanggaran di pasar dengan segera.

Pada dasarnya, Islam memandang bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Jika kebutuhan kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, bisa dipastikan akan menimbulkan masalah dalam kehidupannya. Hanya saja, dalam implementasinya, siapa dan pihak mana yang wajib menjaga dan menjamin setiap kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi? Pada tataran ini ekonomi Islam memiliki cara pandang yang berbeda dengan kapitalisme.

Islam memandang negara adalah pihak yang berkewajiban menjaga dan memastikan setiap individu masyarakat untuk bisa mengakses kebutuhan dasar tersebut, baik kebutuhan pokok berupa barang, seperti sandang, pangan, dan papan; maupun dalam bidang jasa, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Islam memandang pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah kebutuhan asasi dan harus dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang, dan papan) dijamin pemenuhannya oleh negara melalui mekanisme yang bertahap.

Adapun pemenuhan kebutuhan jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi negara secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum” (ri’ayatu asy syu-uun) dan kemaslahatan hidup terpenting.

Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara. Negaralah yang harus mewujudkan semua pemenuhan kebutuhan tersebut agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim, miskin atau kaya. Seluruh biaya yang diperlukan ditanggung oleh Baitulmal.[]