October 24, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh: Siti Taqiya Ashifa

Lagi-lagi wilayah yang kaya sumber daya alam di ujung Timur Indonesia kembali berduka. Senin, (13/9/2021) di kawasan distrik Puskesmas Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, sebanyak sembilan tenaga kesehatan (nakes) menjadi korban kekerasan brutal oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Korban tersebut diantaranya, Restu Pamanggi, Marselinus Ola Attanila, Manuel Abi, Martinus Deni Satya, Lukas Luji, Patra, Siti Khodijah, Katrianti Tandila, dan Chistina Sampetonapa.

Sebelumnya juga dikabarkan tiga nakes hilang. Setelah dilakukan pencarian, aparat menemukan korban tersebut di jurang, yaitu perawat Gabriella Meilan yang ditemukan tewas dikedalaman 500 meter. Serta, satu orang lainnya, Kristina Sampe ditemukan dalam keadaan hidup dengan luka disekujur tubuh akibat terkena tusukan. Dan, kini aparat keamanan beserta warga sekitar sedang mencari nakes Gerald Sokoy yang belum diketahui keberadaannya, (Beritasatu.com, 19/9/2021).

Hal ini pun dibenarkan oleh Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarnito, Kamis (16/9/2021) pagi, menyebutkan terdapat empat nakes yang terluka baik luka panah maupun ringan karena dianiaya. Mereka dalam keadaan trauma dan diamankan di Pos Yonif 403/WP.

Menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Papua, dr. Donald Aronggear, saat ini seluruh pelayanan kesehatan di wilayah Kiwirok, Oksibil, dan Pegunungan Bintang telah dihentikan sementara karena situasi yang belum sepenuhnya terkendali. Menurutnya pelayanan kesehatan dihentikan seraya menunggu jaminan keamanan dari pemerintah untuk para tenaga kesehatan yang bertugas.

Adapun, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa sudah waktunya negara jangan ragu menindak tegas teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan menurunkan seluruh kekuatan terbaik yang dimiliki, seperti Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka. Sudah waktunya negara bertindak dengan menurunkan semua matra terbaik. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan dan meresahkan masyarakat serta menjatuhkan korban jiwa. Urusan HAM dibicarakan kemudian, utamakan keselamatan rakyat Indonesia.

Serangan yang dilakukan kelompok separatis KKB terhadap tenaga kesehatan (nakes), seharusnya menampar pemerintah untuk tidak berleha-leha lagi dalam menangani dan mengusut tuntas kondisi biadab serta brutal ini. Bagaimana tidak? Sudah banyak keresahan-keresahan yang dilakukan oleh KKB ini. Seharusnya merekalah yang di cap sebagai teroris atau kelompok radikal di Papua.

Aktivitas mereka adalah kekerasan dengan senjata hingga makar yakni upaya memecah belah NKRI. Mulai dari membakar bangunan sekolah, fasilitas umum, kantor-kantor, rumah-rumah warga, pasar, dan puskesmas. Adapun, korbannya dari masyarakat biasa, para pengajar/guru, pejabat daerah, TNI-Polri, hingga kini menyasar para tenaga medis.

Jika berbicara mengenai kebijakan hukum, menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, profesi yang memenuhi hak atas kesehatan dan pendidikan wajib dilindungi oleh negara. Negara dan masyarakat Indonesia harusnya sadar, duka yang dialami rakyat yang ada di Papua adalah duka kita semua. Lalu, ke mana suara para aktivis HAM, aktivis perempuan dan yang berteriak NKRI harga mati saat ini? Mengapa, ketika saudara sebangsanya di bunuh, dilecehkan, masyarakat merasa diteror dan terancam, mereka diam?

Sudah jelas bahwasanya, menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, serta mewujudkan kemakmuran rakyat sangatlah diutamakan. Dan negara, semestinya memiliki tindakan pencegahan dan penanganan yang serius terhadap kelompok separatis, apalagi ini bukanlah peristiwa pertama KKB meneror dan meresahkan masyarakat Papua.

Dalam hal pencegahan, negara harus mencegah munculnya benih-benih separatisme. Menurut buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009, munculnya separatisme di Papua sejatinya berawal dari masalah peminggiran, ketimpangan sosial, diskriminasi, ketidakadilan yang terjadi akibat minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia, tidak optimalnya infrastuktur sosial khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat yang rendah, dan sosial budaya yang belum tuntas (Muslimahnews.com, 20/9/2021).

Melihat fakta di atas, solusi yang dapat diberikan untuk menangani masalah ini adalah melalui perspektif Islam. Dalam Islam, negara diwajibkan menjamin keselamatan rakyat dan memberantas tuntas setiap tindakan separatisme. Sebab, negara adalah junnah (perisai), penjaga dan pelindung bagi rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu laksana perisai, dimana (orang-orang) akan berperang dibelakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaannya). Jika seorang Imam (Khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berlaku adil, maka dia (Khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa” (HR. Abu Dawud, Ahmad).

Islam dengan sistem negaranya yaitu Khilafah, akan menjaga suatu wilayah yang sedang terjadi kericuhan atau kekacauan dengan kekuatan militer yang mumpuni dan akan mampu menghentikan intervensi asing yang ikut campur. Khilafah akan mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kukuh karena berdiri di atas akidah Islam. Rakyat Papua yang non-muslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi dirangkul dalam hubungan persaudaraan yang harmonis. Karena dalam pandangan Islam mereka adalah rakyat daulah (negara Islam/Khilafah) yang memiliki hak untuk dilindungi jiwa dan harta mereka selama mereka membayar jizyah.[]

WalLahu’alam bisshawwab