Oleh : Karimah
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kalimantan Barat sudah beraktivitas menggunakan alat berat jenis excavator. Menurut Gubernur Kalbar, kondisi tersebut hanya bisa dihentikan atas perintah presiden. Agar kerusakan alam termasuk kerusakan 70% Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, tidak bertambah.
Sementara itu Sekjen Kementerian KLHK Bambang Hendroyono mengatakan bahwa yang utama adalah perkuat sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam melihat landscape ekosistem. Tetapi bagaimana jika tambang emas legal melakukan pengrusakan? Apakah mendapatkan perlakuan yang berbeda? Dan apakah dilindungi oleh UU?
Terjadinya berbagai musibah banjir tidak bisa dilepaskan dari kerusakan alam yang sangat parah. Terbukti dari bagaimana kinerja penambangan baik ilegal lebih-lebih lagi yang legal, didukung modal yang besar akan tetapi abai pada lingkungan.
Hutan yang seharusnya menjadi sumber terbesar resapan air juga menjadi sasaran para pengusaha kapitalis dalam mengeruk keuntungan. Berbagai sumber daya alam yang terdapat di dalam hutan tidak luput juga untuk dibabat.
Hal ini dapat terjadi tidak terlepas dari penerapan sistem kapitalis sekuler liberal yang serakah di dunia saat ini. Para penguasa pun ketika mengatasi kerusakan menjadi bingung karena justru ‘penguasa bisa duduk di singgasana kekuasaan‘ mendapatkan dukungan dari para pengusaha kapitalis juga. Tak ayal, ibarat dihadapkan pada buah simalakama, akhirnya yang dipertontonkan adalah bagaimana sikap para penguasa saling lempar tanggung jawab. Tidak ada sinergitas dalam pengelolaan kekayaan negara. []
Wallahu’alam Bisshowwab
KONTEN TERKAIT
Kasus Pulau Rempang, Cermin Omong Kosong HAM
Negara Kapitalis Berorientasi Bisnis, Bagaimana Nasib Rakyat?
Dilema, Pupuk Subsidi Langka