April 17, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh : Dini Azra (Anggota Revowriter dan Komunitas Aktif Menulis, Malang)

Pandemi Covid-19 di negeri ini belum ada pertanda akan segera usai. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah terpuruknya ekonomi, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Keharusan menjaga diri dan keluarga dari serangan wabah, tidak menghilangkan kewajiban untuk mencari nafkah. Sementara mencari lapangan kerja saat ini semakin susah. Berharap bantuan pemerintah, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang tidak mudah. Akibatnya, daya beli masyarakat kian melemah. Kondisi ekonomi yang sulit, makin diperparah dengan berdatangannya tenaga kerja asing dari negeri tirai bambu China. Membuat jiwa rakyat meronta ingin berteriak pada penguasa.

Terkini, dikabarkan 325 TKA asal China kembali masuk lewat pulau Bintan, Kepulauan Riau, melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang. Mereka tiba dengan menggunakan pesawat Qingdao Airlines yang mendarat sekitar pukul 14.20, Sabtu (8/8/2020). Menurut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, ratusan TKA asal Tiongkok itu merupakan tenaga ahli kontruksi yang akan bekerja di PT. Bintan Alumnia Indonesia (BAI) di Galang, Batang. Mereka dikontrak selama 6 bulan untuk menyelesaikan proyek kontruksi di PT BAI, dan akan pulang setelah selesai. (Kompas.com, 9/8/2020)

Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan Indra Hidayat, memastikan kelengkapan dokumen keimigrasian ratusan TKA China tersebut, mulai dari ijin mempekerjakan tenaga asing, Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), termasuk bukti hasil tes bebas dari Covid-19, mereka juga akan menjalani karantina di wisma perusahaan. Karenanya masyarakat diharapkan tidak usah khawatir dengan kedatangan TKA asal China. (Kompas.com, 9/8/2020)

Keberadaan TKA China kembali menjadi sorotan, bukan hanya karena China merupakan negara asal virus Corona, tetapi lebih dikarenakan faktor persaingan untuk mendapatkan peluang kerja, bagi warga pribumi. Meskipun pemerintah beralasan penyerapan tenaga kerja lokal dan China perbandingannya 5:1, namun terdapat ketimpangan yang nyata dari segi upah.

Sebelumya sebanyak 500-an TKA China masuk ke Indonesia pada awal Juli lalu, untuk bekerja di proyek smelter nekel di Morowali dan Weda Bay. Pekerja China juga kembali bekerja pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak. Apalagi setelah diketahui jumlah kisaran uang yang sudah dikeluarkan untuk para pekerja China ini ditransfer ke negaranya.

Mengutip data remitasi yang dipublikasikan oleh BI, Minggu (9/8), total transfer uang yang dilakukan TKA China ke penerima di negara asalnya, mencapai USD 213 juta atau setara 3,08 triliun pada 2019. Sedangkan selama kuartal I 2020, pengiriman uang TKA ke negara China mencapai USD 50 juta atau setara 725 miliar (kumparan.com, 09/08/2020). Angka yang cukup fantastis, mengingat para pekerja China tidak semuanya merupakan tenaga ahli, sebagian mereka juga bekerja sebagai pekerja kasar.

Maraknya TKA China masuk ke Indonesia, membuat Wakil ketua MPR Hidayat Nurwahid angkat bicara. Terkait dengan angka pengiriman uang TKA China ke negaranya yang mencapai 3 triliun, dia sebut sebuah ironi. Melalui akun twitter menelusuri @hnurwahid, beliau mengungkapkan keprihatinannya. “Dan masih saja TKA China masuk ke Indonesia, itu sungguh ironis,” katanya seperti dikutip pada Minggu, (9/8). Saat Indonesia masih berkubang dengan musibah pandemi, dimana jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian karena PHK. Sementara pekerja China diberi peluang kerja secara bertahap, hingga mampu mengirimkan uang miliaran rupiah ke negaranya. “Di tengah banyaknya korban PHK dan kesulitan akibat Covid-19,” sambungnya.

Protes dan penolakan juga diajukan pemuda daerah, Sekretaris Persatuan Mahasiswa Tanjung Pinang Se-Indonesia, Addytia Sqputra mengaku kecewa terhadap Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto karena memberi akses masuk TKA China ke Kepri. Kekecewaannya cukup beralasan, yaitu saat ini situasi masih dalam masa pandemi Covid-19, yang akan berdampak pada perekonomian penduduk pribumi, dengan bertambahnya pengangguran, khususnya di daerah Tanjungpinang, Bintan, Kepri. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan pemuda daerah yang secara kompetensinya di atas rata-rata. Banyak dari pemuda daerah yang lulus di kampus-kampus ternama dan memiliki skill di segala bidang. Oleh sebab itu dia tegaskan untuk menolak kedatangan TKA China. (KataKepri.com, 9/8/2020)

Sejak awal kedekatan hubungan bilateral Indonesia-China yang semakin erat di awal pemerintahan Jokowi 2015 lalu, sudah banyak pihak yang mempertanyakan sekaligus mengkhawatirkan. Kerjasama di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata ini bukan memberi keuntungan bagi negara, malah sebaliknya hanya akan menguntungkan pihak China. Namun pemerintah terlanjur bersemangat dan optimis, sehingga menggandeng China dalam proyek-proyek infrastruktur besar, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dalam perdagangan pemerintah juga optimis karena meningkatkan nilai angka perdagangan dua negara. Padahal jika dilihat, ekspor barang dari Indonesia ke China masih kalah dari banyaknya impor barang dari China ke Indonesia. Adapun pariwisata, negara China memang mendatangkan banyak wisatawan dari negaranya, tapi sesampai di sini diarahkan untuk berbelanja dan menginap di hotel milik pengusaha China. Apalagi di bidang investasi, mereka memang menanamkan modal dalam bentuk pinjaman, tapi dengan mensyaratkan mesin dan peralatannya dari China. Begitupun tenaga kerja China harus diberi akses masuk untuk bekerja di Indonesia.

Sudah jelas, bahwa negara penganut ekonomi sosialis maupun kapitalis akan berusaha mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, dengan mengeluarkan modal sekecil mungkin. Karena itu adalah prinsip dasar sistem ekonomi mereka. Seandainya negeri berpenduduk mayoritas muslim ini mau menoleh pada sistem ekonomi Islam, sudah ada peringatan, dan larangan bekerjasama dengan negara kafir yang telah nyata permusuhannya terhadap kaum muslimin. Haram hukumnya bermu’amalah dengan negara kafir harbi fi’lan.

Sebab bermuamalah dalam perdagangan atau apapun bentuk kerjasamanya, akan semakin menguatkan perekonomian mereka, dan semakin kuat pula bagi mereka untuk mendzalimi saudara seiman. Sudah terbukti, bahwa China telah memenjarakan, menyiksa, dan membunuh banyak Muslim etnis Uighur, Xinjiang. Bahkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK tidak terlindungi, diperbudak selama bekerja di kapal ikan China.

Selain itu, dengan adanya kerjasama ini sangat mungkin bagi China untuk mengintervensi pemerintah Indonesia. Karena posisi Indonesia sebagai debitur, maka harus membuat kebijakan yang dapat menjaga kepentingan mereka. Sehingga dominasi asing/China akan selalau ada di dalam menjalankan roda pemerintahan. Akibatnya kepentingan rakyat jadi terabaikan. Hal inilah yang memunculkan rasa kecemburuan di tengah masyarakat. Padahal syariah Islam mengharamkan dominasi kafir sehingga menghilangkan kedaulatan ekonomi dan politik negara muslim.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta’ala :

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.” (QS An Nisaa’ : 141)

Tugas negara saat menjalankan setiap kebijakannya, seharusnya menjadikan rakyat sebagai prioritas utama. Sebab fungsi dari keberadaan negara sesungguhnya adalah untuk mengurus urusan rakyat, dan dalam pandangan Islam dilakukan dengan aturan agama Islam. Bagaimana bisa negara mengabaikan nasib rakyat yang sedang kesulitan dalam mencari penghidupan, dikarenakan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Kebijakan yang ada malah mementingkan rakyat negara lain dengan dalih investasi. Siapa yang diuntungkan dari hal ini? Jika rakyat sendiri harus menelan ludah dan gigit jari.

Wallahu a’lam bishawab