October 22, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh: Agustina (Aktivis Back To Muslim Identity)

Belakangan ini Tanah Air seperti tak lepas dirundung konflik, baru saja memasuki tahun 2021 rakyat Indonesia mendapat kado dari pemerintah. Mulai dari kenaikan pangan dikarenakan pandemi covid-19 yang tak kunjung berakhir, ditambah beberapa provinsi mengalami defisit sejumlah komoditas pertanian, seperti beras, jagung, gula, cabai, bawang putih bawang merah dan telur.

Keresahan masyarakat semakin kelihatan dengan melonjaknya harga bahan baku tahu dan tempe. Hal ini terjadi karena pasokan dari para importir, mengalami kendala distribusi dari luar negeri di masa pandemi dan harga kedelai dunia sedang mengalami kenaikan. Ketergantungan pemenuhan kedelai dalam negeri terhadap impor menunjukan bahwa Indonesia masih jauh dari kemandirian pangan.

“Sudah sejak tahun baru ini saja saya enggak ketemu lagi tahu dan tempe di pasar. Saya juga baru tahu hari ini kalau ada mogok kerja dari yang bikin (produsen),” kata salah satu konsumen tahu dan tempe, Nurohatun Hasanah (48) dilansir dari Antara, Minggu (3/1). Kejadian ini imbas dari mogok produksi di kalangan perajin kedelai. Sejak komoditas berbahan baku kacang kedelai itu hilang dari pasaran.

Secara terpisah Sekretaris Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta Handoko Mulyo mengatakan ketiadaan tahu dan tempe di pasaran merupakan imbas dari bentuk protes terhadap kenaikan harga kedelai dari Rp 7.200 menjadi Rp 9.200 per kilogram (kg).

Kenaikan harga secara dadakan ini membuat pengrajin tempe merasa keberatan. Kenaikan harga kedelai ini disinyalir terjadi sejak tanggal 29 Desember 2020 (Detik.com, 3/1/2021). Hingga kini para pengrajin tempe dan tahu belum mendapat kejelasan dari penyebab naiknya harga kedelai. Meroketnya harga kedelai membuat kegoncangan dalam negeri pasalnya Indonesia memang sudah lama menjadi negara importir kedelai karena produksi dalam negeri tidak bisa mencukupi konsumsi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor kedelai Indonesia sepanjang semester-I 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai 510,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,52 triliun (kurs Rp 14.700). Sebanyak 1,14 juta ton di antaranya berasal dari AS. (Kompas.com, 23/08/2020)

Sedangkan rata-rata impor kedelai Indonesia mencapai 2 juta-2,5 juta ton per tahun. Dari total volume impor itu, sekitar 70 persen di antaranya dialokasikan untuk produksi tempe, 25 persen untuk produksi tahu, dan sisanya untuk produk lain. Sementara itu, rata-rata kebutuhan kedelai di Indonesia mencapai 2,8 juta ton per tahun. Indonesia sebenarnya pernah mengalami swasembada kedelai pada tahun 1992. Saat itu produksi kedelai dalam negeri mencapai 1,8 juta ton. (Kompas.com, 23/08/2020)

Saat harga kedelai mengalami kenaikan, hal ini jelas berdampak pada keluarga dan kesehatan anak, terkait tumbuh kembang fisik mentalnya. Karena tahu dan tempe merupakan makanan merakyat dan kaya manfaat. Sebab kedelai adalah sumber protein yang mengandung banyak vitamin dan mineral. Jutaan rakyat Indonesia mengkonsumsi tempe dan tahu mengingat harganya yang masih terjangkau oleh sebagian masyarakat.

Indonesia masih sangat jauh dari kemandirian pangan, karena itu negara ini selalu bergantung pada impor. Padahal kita punya tanah yang subur untuk produktivitas lahan kedelai. Semestinya negara kita bisa membudidayakan kedelai lokal dengan baik.  Tidak terus bergantung pada pengaruh impor terhadap bahan pangan.

Apabila kita belajar dari sejarah bahwa Nabi Yusuf mampu membangun ketahanan pangan. Nabi Yusuf berhasil menterjemahkan mimpi raja Mesir tentang 7 sapi kurus dan 7 sapi gemuk, dengan tafsiran siklus ekonomi 7 tahunan negeri Mesir saat itu, yaitu akan terjadi 7 tahun masa panen yang subur dan disusul 7 tahun masa kering paceklik dan kemudian subur kembali. Oleh Nabi Yusuf, tidak semua produk pangan di masa subur akan dikonsumsi, tetapi ada yang disimpan untuk cadangan.

Sedangkan dalam sudut pandang Islam, sejarah tersebut dapat jadi pelajaran. Dan hal ini perlu peran negara secara mutlak sebagai pelayan masyarakat agar dapat menghentikan ketergantungan terhadap impor. Keseriusan negara diperlukan untuk menghentikan liberalisasi perdagangan yang telah memberikan ruang kepada asing, selain harus memajukan produksi dalam negeri.

Beberapa kebijakan negara perlu dilakukan dalam mengembangkan teknik pengawetan pangan, sistem sirkulasi, standar bangunan penyimpanan pangan, serta pegaturan gaya hidup dan konsumsi masyarakat, merupakan komponen yang harus diperhatikan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan negara. Hal ini tentu saja perlu biaya yang besar, namun akan dapat terwujud apabila negara menguasai sumber daya alam dengan penerapan sistem ekonomi Islam, dan hasil kelolanya untuk membiayai kebutuhan pangan.

Hanya dengan penerapan sistem Islam saja maka sudah cukup untuk memberikan solusi bagi ketahanan pangan yakni dengan cara menghentikan ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian pangan. Sistem Islam adalah sistem yang diperintahkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah Saw. dan para Khalifah sesudah beliau saw. Sistem ini telah teruji berabad-abad lamanya, dan tetap tegak berdiri sekalipun didera berbagai krisis. Keruntuhannya bukanlah karena kelemahan konsepnya, namun akibat tindakan kriminal rekayasa musuh Allah.

Selain itu, Islam juga memiliki konsep jitu mengatasi krisis pangan akibat wabah. Hal ini tentu harus sejalan dengan konsep penanggulangan wabah menurut syariat Islam, yakni memutus penularannya melalui kebijakan penguncian total atau lockdown yang syar’i. Rasulullah Saw. bersabda, “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apa bila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu, maka janganlah keluar darinya.” (HR Imam Muslim).

Keberhasilan lockdown juga sangat dipengaruhi kesadaran masyarakat. Karena itu, Khilafah harus memberikan edukasi dan pemahaman tentang urgensi kebijakan ini dan keharusan masyarakat menaatinya. Selama lockdown berjalan, seluruh kebutuhan pokok rakyat termasuk pangan wajib dipenuhi negara, baik rakyat mampu maupun miskin, hingga lockdown berakhir. Kesuksesan penanganan wabah sangat ditopang kemampuan negara menjamin pemenuhan pangan seluruh rakyat yang dikunci.

Kemampuan inilah yang nyaris tidak ada dalam pemerintahan neoliberal hari ini. Negara tidak menguasai stok pangan, bahkan tidak bisa mengendalikan distribusi dan harga pangan. Keseluruhan rantai penyediaan pangan mayoritas dikuasai korporasi, peran negara sebatas regulator dan fasilitator. Maka wajar sistem demokrasi kapitalisme telah terbukti gagal dalam menyelesaikan masalah, begitu pula dengan sistem sosialisme.

Sedangkan Khilafah sangat berbeda. Khilafah mampu menjamin penyediaan pangan secara penuh pada saat lockdown. Ketika penanganan wabah dijalankan secara benar, krisis pangan yang berkelanjutan dapat dihindari, karena masyarakat dapat segera kembali beraktivitas normal. []

Wallahu’alam Bisshowwab