BBM Naik Untuk Mengalihkan Bentuk Subsidi?

Oleh:  Agustina (Aktivis Back To Muslim Identity)

Pemerintah resmi menaikan harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022. BBM yang mengalami kenaikan diantaranya jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Pertamax Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter dan untuk Solar Rp dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Namun, kenaikan harga BBM selalu berimbas pada masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah bawah, dan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan tersebut juga akan berimbas pada biaya produksi hingga biaya distribusinya. Dan pada akhirnya tentu akan dibebankan kepada konsumen yaitu rakyat Indonesia sebagai pengguna pada suatu produk.

Banyak ekonom memprediksikan kenaikan BBM dapat mendorong inflasi hingga 7%. Akibat salah dari sisi tata kelola, penguasa salah kaprah dalam menetapkan kebijakan, kesejahteraan rakyat pun makin sulit untuk terwujud.

Padahal di sisi lain, masyarakat banyak kehilangan pekerjaan karena adanya pemutusan hubungan kerja sepihak yang banyak dilakukan di beberapa perusahaan.  Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Banten merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi per Februari 2022, dengan persentase 8,53% (banten.bps.go.id, 9/5/2022).

Pemerintah berdalih mengalihkan subsidi agar tepat sasaran. Faktanya, jumlah dana yang diperoleh dari kenaikan harga BBM jauh lebih besar dari Bansos yang direncanakan akan dibagi. Jika kenaikan harga BBM menghasilkan tambahan dana yang seandainya dibagi ke rakyat miskin maka setiap orang miskin akan mendapatkan 1.5 juta rupiah perbulan.

Tipu Rezim Kapitalisme

Pemerintah mengungkapkan terpaksa mengambil kebijakan menaikkan BBM karena APBN sudah terlalu berat menanggung biaya subsidi yang katanya mencapai Rp 502,4 triliun. Bahkan Menkeu Sri Mulyani menginformasikan APBN akan terbebani subsidi BBM hingga Rp 600 triliun jika harga minyak mentah dunia masih tinggi.

Senada dengan Menkeu, Menko Marves menjelaskan bahwa, meski saat ini juga harga minyak dunia mulai menurun, selisih harga jual dan nilai ekonominya masih besar. Tinggi harga minyak mentah dunia mendorong naiknya harga keekonomian dari BBM pertalite, pertamax dan  solar. Dengan alasan inilah, pemerintah seperti tidak punya pilihan lain selain menaiakn harga BBM di tingkat konsumen.

Berbagai perhitungan matematis berbasis teori kapitalis dirilis untuk meredam gejolak publik akan kenaikan BBM. Padahal lebih penting dari itu adalah mengakui bahwa rakyat sebagai pemilik sah kekayaan alam migas makin buruk kondisi kesejahteraannya berkebalikan dengan kondisi rakyat di era masa kekuasaan Islam yang selalu mendapatkan hak.

Subsidi Membebani APBN?

Pakar Ekonomi, Rizal Ramli menyampaikan ada satu cara agar pemerintah tidak perlu menaikkan  BBM, yaitu menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Mantan Menteri Ekuin Kwik Kian Gie juga pernah mengatakan tidak paham dengan istilah “subsidi BBM” ini. Menurutnya sebagai produsen minyak Indonesia tidak perlu memberikan istilah subsidi bagi barang miliknya sendiri. Bahkan ketika kita net importir, tetap saja kita punya bagian minyak hasil parut bumi pertiwi (Warta Ekonomi, 06/09/2022).

Sistem kapitalis telah mengubah negeri kaya SDA ini menjadi negeri yang miskin dan menyengsarakan rakyatnya. Akibat dari sistem kepemilikan yang tidak diatur dengan aturan dari Allah SWT. Sejatinya SDA untuk kesejahteraan rakyat, tapi yang ada malah dikangkangi para kapitalis dan oligarki.

Seyogianya SDA harus dikuasai oleh negara dengan penerapan Islam kaffah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengalihkan tanggung jawab kesejahteraan rakyat dan melakukan liberalisasi sempurna terhadap sektor migas.

Kekeliruan yang Fatal

BBM adalah kebutuhan vital rakyat, dalam Islam BBM termasuk dalam kepemilikan umum yang pengelolaan ada ditangani oleh negara, bukan malah dipegang oleh korporasi yang dikendalikan oleh pasar. Ada dua kekeliruan yang fatal yang menjadi problem, mengapa persoalan BBM tidak pernah usai.

Pertama, sejak pemerintah Indonesia mengadopsi ekonomi kapitalisme barang tambang serupa migas ini sudah mulai liberalisasi. Akibat kapitalisasi, negara perlahan melepas tanggung jawabnya sebagai pengelola migas.

Kedua, salah pendistribusian. Kesalahan pemilik dan pengelolaan tentu berpengaruh pada distribusinya. Semestinya, seluruh rakyat berhak menikmati subsidi. BBM adalah milik umum, siapa pun berhak memanfaatkannya dengan baik.

Islam sebagai Solusi

Sungguh jauh berbeda dengan sistem khilafah yang akan menghadirkan keharmonisan hubungan antara penguasa dan rakyat. Penguasanya amat mencintai rakyatnya dan senantiasa menerapkan kebijakan yang bermaslahat bagi umat, serta umatnya pun begitu mencintai pemimpinnya dan senantiasa mendoakan mereka agar mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

“Sebaik-baik penjabat negara kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Seburuk-buruk penjabat negara kalian adalah mereka yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian.” (HR. Muslim)

Dalam Islam, negaralah yang akan mengelola migas sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh. Pengelolaan BBM adalah kewenangan negara, namun hasilnya dikembalikan kepada rakyat untuk pelayanan kebutuhan dasar mereka. Pengelolaan BBM ini pula buka dengan mementingkan untung atau rugi, tapi menunaikan kebutuhan dasar rakyat dalam rangka menjalankan kewajiban.[]