Utang, Prestasi Ala Kapitalis

Oleh : Mia Purnama

Indonesia kembali merasa berbangga karena mendapatkan penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 dari majalah Global Markets. Penghargaan itu diberikan kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Sebelumnya, Menteri Keuangan Indonesia ini juga pernah memperoleh penghargaan yang sama pada tahun 2018 (palu.tribunnews.com, 17/10/20). Namun disaat yang sama, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan utang luar negeri terbesar. Hal itu berdasarkan Laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 yang terbit pada 12 Oktober 2020 (bisnis.com, 14/10/2020)

Berdasarkan laporan Bank Dunia tersebut, utang luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2019 mencapai USD 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.910 triliun. Angka ini naik 5,92 persen dari posisi  USD 379,58 miliar atau Rp 5.579 triliun (dengan asumsi kurs Rp 14.700 per dolar AS) pada 2018. Laporan tersebut hanya melaporkan data hingga 2019, Sedangkan saat ini utang Indonesia tentu sudah bertambah. (suara.com, 14/10/2020). Laporan BI (Bank Indonesia) Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2020 tercatat sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063,56 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS).  (kompas.com, 15/9/2020)

Menanggapi tentang utang Indonesia, Menkeu RI Sri Mulyani malah menyatakan pembelaan bahwa utang Indonesia merupakan warisan belanda. “Dari sisi ekonomi waktu kita merdeka, kita diberikan warisan Belanda tidak hanya perekonomian yang rusak namun juga utang dari pemerintahan kolonial,” jelasnya (finance.detik.com, 13/10/20). Penghargaan sebagai menteri terbaik yang didapatkan Menkeu terus dikritik oleh banyak pihak salah satunya Fadli Zon. Ia menyampaikan bahwa banyak pihak mempertanyakan penghargaan yang didapatkan oleh Menkeu Sri Mulyani. Pasalnya peghargaan tersebut diberikan di saat ekonomi negeri ini sedang terpuruk. (palu.tribunnews.com, 17/10/20).

Jika ditelisik lebih dalam, ternyata majalah Global Markets ini merupakan terbitan World Bank Group. Maka kita bisa tahu standar penilaian yang dilakukan hingga menjadikan Menteri Keuangan negeri ini sebagai menteri keuangan terbaik. Seakan-akan membenarkan kesimpulan dari Fadli Zon bahwa Menkeu Sri Mulyani merupakan menteri terbaik di mata asing dan bukan di mata rakyat Indonesia.

World Bank atau lembaga keuangan Internasional merupakan buatan sistem kapitalisme sekuler. Bisa diprediksi bahwa tujuan utama menjadikan Indonesia memiliki menteri keuangan terbaik adalah untuk menjerat Indonesia dengan utang ribawi agar mengokohkan dominasi barat di negeri ini. Penghargaan menteri terbaik ini juga seakan memberikan dukungan ke negeri ini untuk terus menyelesaikan masalah keuangannya dengan penyelesaian ala ekonomi kapitalis.

Jika kekurangan uang, solusinya dengan menaikkan pajak memeras rakyat atau mencari utang berbasis ribawi. Bahkan dapat juga dilakukan dengan membukakan pintu untuk investasi asing di negeri ini dengan alasan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Termasuk dengan mengembangkan ekonomi ribawi dengan aktivitas perbankan, valas, saham, dan solusi-solusi ala kapitalis lainnya.

Sedangkan menurut Islam, ada cara untuk mengatasi jebakan utang para kapitalis. Tetapi, yang perlu diketahui bahwa pemerintahan dalam Islam bukanlah pemerintahan seperti saat ini yang segala aturannya berdasarkan hukum buatan manusia. Tetapi pemerintahan yang menerapkan sistem pemerintahan Islam, yang disebut sebagai Khilafah. Khilafah akan menyelesaikan jebakan utang sesuai pandangan syariat. Utang yang sah adalah utang yang tidak mengandung unsur ribawi.

Adapun cara praktis yang akan dilakukan khalifah untuk menyelesaikan utang adalah sebagai berikut : pertama, Khilafah akan memisahkan utang luar negeri pemerintah sebelumnya dengan utang pihak swasta (baik perorangan maupun perusahaan). Jika utang itu milik swasta, merekalah yang harus membayar. Sebaliknya, jika melibatkan penguasa sebelum munculnya Khilafah, maka Khilafah harus mengambil alih sisa cicilan pembayarannya.

Kedua, sisa pembayaran utang luar negeri hanya mencakup sisa cicilan utang pokok saja, tidak meliputi bunga, karena syariat Islam mengharamkan bunga. Ketiga, meski diwajibkan melunasi sisa cicilan pokok utangnya, Khilafah perlu menempuh berbagai cara untuk meringankan bebannya diantaranya kebijakan politik Islam dengan melakukan negosiasi utang-piutang.

Keempat, utang sebelumnya akan dibayar negara dengan mengambil seluruh harta kekayaan yang dimiliki secara tidak sah oleh rezim sebelumnya beserta kroni-kroninya, serta memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam tersebut untuk kepentingan rakyat. Khilafah, sejauh mungkin menghindarkan penggunaan harta yang berasal dari pemilikan umat (seperti hasil hutan, barang-barang tambang, dan sebagainya) untuk pembayaran utang. Sebab, yang berutang adalah penguasa “rezim” sebelumnya, bukan rakyatnya. Kelima, utang luar negeri yang dipikul swasta (baik perorangan maupun perusahaan) dikembalikan kepada mereka untuk membayarnya.  (muslimahnews.com, 24/10/2020)

Demikianlah beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan Khilafah untuk mengatasi jebakan utang luar negeri “rezim” sebelumnya. Penyelesaian dilakukan tanpa mengambil harta kekayaan masyarakat, tetapi mengelola SDA dan menjauhi utang ribawi agar terwujud kemaslahatan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Jadi, solusi untuk membebaskan Indonesia dari jeratan ekonomi kapitalisme liberal hanya dengan sistem islam. Insyaallah, negeri ini akan terbebas dari setiran asing yang berujung pada menzalimi umat. []

Wallahu’alam bisshowwab