October 18, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

Beredar polling di media sosial pasca Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan setelah ditangkap KPK. Polling tersebut berisikan pertanyaan “Anda setujukah Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan menjabat lagi?”

Jagad permedsosan memang sedang diramaikan dengan berita tertangkapnya Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, oleh KPK di Bandara Soekarno Hatta , Rabu 25 November 2020. Edhy diduga  terlibat kasus dugaan korupsi terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020.

Kebijakan ini sempat menuai polemik antara Edhy dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Sekaligus warganet ramai berkomentar tentang penangkapan Edhy Prabowo. Di antara komentar yang menggema, mereka meminta Susi kembali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.  (Kumparan.com,25/11/2020).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan “KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” (Liputan6.com, 25/11/2020).

Inilah bukti dampak dari ekonomi kapitalis yang diterapkan negeri ini. Asas sistem ini adalah manfaat semata, tak peduli bagaimana cara dan dampaknya. Negarapun sulit menegakkan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat, sebab ada pihak yang senantiasa menguasai tindakannya. Yaitu para pengusaha. Akhirnya yang terjadi adalah pemberian jalan atau kemudahan akses kepada para pengusaha agar usahanya lancar dan pemerintah dapat imbal balik tetapi untuk kepentingan pribadi semata.

Maka fokus pada kasus ini, bukan pada siapa yang layak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikananan, sebab baik Susi atau Edhy tetap akan sama, sama-sama kita tidak akan pernah berdaulat dalam bidang bahari ataupun sumber kekayaan laut. Mereka hanya beda karakter kepemimpinan. Ibu Susi terkenal dengan kalimat “tenggelamkan” seolah mampu mewakili kekesalan banyak pihak karena kekayaan laut yang raib tak jelas.

Ini baru persoalan benih lobster, faktanya pastilah bak gunung es, kecil di permukaan atas namun akan tampak besar di dasar bawah. Ada banyak kasus lain yang belum tertangani terkait kekayaan laut dan pengelolaannya. Bagaimana kapal pukat harimau China yang bisa “menguras” ikan dalam semalam. Sumber minyak, gas dan energi yang sudah dieksplore oleh asing di beberapa lepas pantai serta kerusakan ekosistem laut lainnya dengan adanya proyek reklamasi dan lain-lain.

Ekonomi kapitalisme juga tidak mengenal konsep hak kepemilikan sebagaimana dalam Islam dalam pengelolaan perekonomiannya. Prinsipnya asalkan memiliki modal baik akses maupun dana maka ia bebas memiliki dan mengelola apapun termasuk SDA. Ini tak hanya berlaku dalam kekayaan laut saja, termasuk hutan, gunung dan lembah pun telah “sah” menjadi milik individu atau koorporasi dengan pelaku utama negara.

Sedangkan di dalam Islam, memilliki konsep kepemilikan diantaranya kepemilikan individu, masyarakat dan negara. Adapun jika itu menyangkut kepemilikan individu, maka negara tidak akan turut campur, namun jika terkait kepemilikan negara atau umum maka negara tidak boleh sekali-kali menyerahkan kepada asing. Apapun alasannya. Sebab, pengelolaan kedua kepemilikan inilah kunci kuatnya negara untuk membiayai kebutuhan rakyat sebagaimana tujuan dibentuknya sebuah negara.

Jika perekonomian kuat dan kebutuhan rakyat terpenuhi perindividu, maka otomatis negara tak akan mudah dipengaruhi atau didikte oleh negara lain melalui perjanjian internasional maupun jeratan utang termasuk tidak akan mudah dipengaruhi oleh para pengusaha koorporasi. Karena hal tersebut sangat berbahaya, sebab jika sudah terjajah oleh kerjasama dan utang akan sangat sulit untuk bangkit, sebagaimana Indonesia hari ini. Ternyata pejabatnya sendiri menjadi pelaku real penyelundupan karena pengaruh dari para pengusaha baik asing maupun bukan. Apakah saat terjadi “kongkalikong” itu untuk kepentingan rakyat yang ada di dalam kepalanya? Jelas sekali bukan!

Semestinya rakyat kini semakin sadar, bahwa kekayaan hanya beredar pada segelintir orang-orang tertentu saja, dan semua peluang lapangan pekerjaan ijinnya juga tergantung apa kata penguasa. Kesenjangan sosial kian tajam. Tinggal persoalannya adalah apakah perlu hal yang krusial ini dijadikan polling? Bukankah sebaiknya ganti aturan main saja? Yaitu ganti dengan sistem perekonomian yang pasti mewujudkan kesejahteraan hakiki serta jaminan pemimpin yang tidak akan mementingkan kepentingannya sendiri.

Jelas sistem itu adalah Islam, yaitu dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Islam sebagai pedoman hidup manusia. Islam telah mengatur sistem ekonomi sebagaimana Islam mengatur shalat, zakat, puasa dan haji. Pengaturan ekonomi Islam tidak sekedar bicara masalah zakat dan konsep jual beli semata, melainkan bagaimana peran negara dalam mengelola perekonomian suatu wilayah untuk kesejahteraan rakyat. Saatnya kita alihkan pandangan kepada Islam dan tinggalkan sekulerisme yang menghasilkan ekonomi kapitalisme, karena ia seburuk-buruknya sistem aturan untuk manusia.[]

Wallahu a’ lam bish showwab.