Otorisasi Pembangunan Baru di Tepi Barat Merupakan Bentuk Penjajahan

Kebijakan pembangunan baru di Tepi Barat merupakan bentuk penjajahan yang nyata yang sering tidak dianggap terhadap tanah yang diberkati di Palestina sebagaimana diungkap oleh Intelektual Muslim Kalimantan Barat, Pay Djarot Sujarwo. “Palestina terus-menerus mengalami bentuk penjajahan, dan ini kenyataan yang sering tidak dianggap” ujarnya.

Dilansir dari DW (17/01), Israel pada hari Minggu (17/01) mengizinkan pembangunan 780 rumah baru di Tepi Barat, kata kelompok Peace Now. Keputusan itu diluncurkan hanya beberapa hari sebelum masa jabatan Presiden AS Donald Trump berakhir.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu mengarahkan pihak berwenang untuk menyetujui pembangunan ratusan unit permukiman di wilayah Palestina yang diduduki. Itu terjadi hanya beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump yang pro-permukiman meninggalkan jabatannya. Padahal Palestina sejatinya milik umat Islam yang harus dilindungi.

“Palestina adalah permata dalam sejarah umat Islam baik sebelum ditaklukkan maupun setelah ditaklukkan. Palestina milik umat Islam bukan AS maupun Israel,” terang Pay.

Semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dianggap ilegal oleh kebanyakan komunitas internasional. Tetapi pemerintahan Trump pada 2019 menyatakan bahwa Washington tidak lagi menganggap permukiman sebagai pelanggaran hukum internasional. Pemerintahan AS sebelumnya selama beberapa dekade menentang pembangunan permukiman baru di kawasan Palestina yang diduduki.

Presiden terpilih AS Joe Biden, yang akan dilantik pada hari Rabu (20/01), telah mengindikasikan bahwa pemerintahannya akan memulihkan kebijakan Washington sebelum Trump yang menentang perluasan permukiman.

“Apa yang dilakukan AS dan sekutunya merupakan bentuk penjajahan, umat Islam harus berlepas diri dari mereka semua, tentu saja dengan memiliki kesadaran politik ,” ungkap Pay kepada Beranda Islam.[] Sumber : https://www.dw.com/id/pemerintah-israel-otorisasi-permukiman-baru-di-tepi-barat/a-56259208