April 22, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Oleh : Ummu Azwa (Muslimah Ideologis Khatulistiwa)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 diwarnai rentetan protes di berbagai daerah terkait faktor zonasi dan afirmasi. Terutama aturan usia yang dianggap menghambat banyak peserta berusia muda untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Apalagi pelaksanaan pendaftaran secara daring di tengah kondisi pandemi saat ini semakin menambah sengkarut proses seleksi.

Pemerintah mengklaim telah berupaya dengan berbagai cara untuk melakukan pemerataan pendidikan. Seperti, perubahan PPDB menjadi sistem zonasi. Hal itu dilakukan dengan harapan agar mampu menghapuskan stigma tentang sekolah favorit dan tidak favorit. 

Pelaksanaan seleksi siswa berdasarkan faktor pertimbangan zonasi dan afirmasi mensyaratkan usia. Hal ini. dimaksudkan agar masyarakat miskin dengan kemampuan akademis rendah tidak tersingkir di jalur zonasi. Karena tidak mampu bersaing dengan masyarakat yang mampu.

Namun, kebijakan PPDB ini, banyak  diprotes. Lantaran lebih mempertimbangkan faktor usia ketimbang jarak maupun prestasi. Apalagi quota yang tersedia untuk jalur prestasi sangat minim. Tentu saja masyarakat akhirnya harus melakukan persiapan untuk mencari sekolah swasta sebagai alternative. Jika sekolah negeri yang dituju tidak bisa menampung. Padahal biaya untuk bersekolah di swasta tentu lebih memberatkan.

Hal tersebut membuat banyak orang tua mengaku bingung dan kecewa menjalani prosedur PPDB tahun ini. Meski, sistem zonasi bukanlah sistem yang baru diberlakukan. Namun pelaksanaannya sering mengalami perubahan.

Kekecewaan yang dialami masyarakat dalam pemenuhan hak pendidikan sudah mengalami antiklimaks. Sehingga akhirnya terjadi protes dalam rangka mempertanyakan peran negara. Mengapa tak mampu menyelenggarakan dan memberikan fasilitas pendidikan yang memadai? agar semua anak bisa melaksanakan setiap jenjang pendidikan  di sekolah berkualitas tanpa harus terjadi kesemrawutan dan protes di setiap tahun ajaran baru.

Ketimpangan pendidikan yang tidak merata di Indonesia adalah akibat dari lepasnya peran negara yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pendidikan, penunjang serta fasilitas pendidikan bagi peserta didik dan lembaga pendidikan secara mutlak. 

Yang terjadi saat ini negara justru hadir sebagai regulator yang hanya mengeluarkan kebijakan dan mendorong lembaga pendidikan untuk menghasilkan dana sendiri yang berakibat tidak meratanya kualitas pada lembaga pendidikan, padahal pendidikan adalah hak mendasar setiap individu masyarakat.

Akibat landasan paradigma rezim sistem kapitalis yang menjadikan materi untung rugi menjadi acuan melaksanakan kebijakan. Maka dalam proses pengurusan negara, membuat sistem pendidikan semakin terabaikan. Dalam sistem kapitalis saat ini pendidikan acap kali dijadikan sebagai aset guna mendapatkan keuntungan. Sehingga sangat sulit mengharapkan pendidikan murah sekaligus berkualitas pada kondisi saat ini.

Pengaturan Dalam Islam

Islam sebagai sebuah ideologi memiliki seperangkat sistem, bahwa tanggung jawab periayahan seluruh umat telah diamanahkan kepada negara. Negara hadir sebagai pelaksana dan wajib mengatur segala aspek kepentingan masyarakat.

Kepala negara (khilafah) atau khalifah adalah pihak yang paling bertanggung jawab berkenaan terselenggaranya sistem pendidikan yang di terapkan. Seyogianya, harapan bagi semua warga negara untuk mendapatkan pemdidikan secara gratis bisa terpenuhi. Baik muslim maupun non muslim, kaya atau miskin mendapat pendidikan yang sama. 

“Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Maka negara bertanggung jawab memastikan telah memenuhi kebutuhan pendidikan secara mudah dan sesuai kemampuan bagi setiap warga. Demikian pula dalam pelaksanaan birokrasi, negara wajib berpegang kepada kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalisme sumber daya orang yang diberi amanah untuk mengurusi. Sehingga dapat meminimalisir kerumitan yang terjadi.

Negara juga wajib menyediakan segala sarana dan prasarana. Berupa tata kelola sekolah, gedung beserta kelengkapannya, guru yang kompeten dan kurikulum yang sahih.

Suasana takwa setiap warga juga senantiasa terjaga. Paradigma pendidikan sahih akan selalu diterapkan dan dibangun oleh negara di tengah-tengah masyarakat. 

Kemudian, akan di lakukan pengelompokan anak sesuai jenjang sekolah berdasarkan fakta anak didik di setiap tingkatan, anak kecil atau sudah dewasa (baligh). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengaturan hubungan manusia sesuai hukum Islam. Sehingga tidak terjadi mispersepsi  terhadap pendidikan. Siswa akan semakin bersemangat dan berlomba-lomba mencari derajat tertinggi di sisi Allah melalui ilmu yang di dapatkan. Sehingga menjadi generasi unggul yang cemerlang, karena tidak lepas dari peran pemerintah yang mengatur mereka berdasarkan syariat Islam.

Negara juga mengatur sistem anggaran secara terpusat dalam pengelolaan Baitulmal, hingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan. Negara hadir secara penuh dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak boleh bergantung dan menyerahkan segala urusan kepada pihak swasta.

Islam membolehkan dan memberi kesempatan bagi swasta untuk hadir dan berkontribusi di bidang pendidikan. Namun keberadaannya tidak sampai mengambil alih dan menggeser tanggung jawab negara. Pengaturan yang di serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai satu-satunya zat yang layak mengatur kehidupan manusia, maka berkah kehidupan yang akan didapatkan.

Wallahua’lam