Khilafah Solusi Atasi Pandemi

Oleh:  Mia Purnama, S.Kom

Jumlah pasien positif Corona setiap harinya terus bertambah. Hal ini menunjukkan penyebaran virus Corona semakin tidak terkendali. Data per 12 September 2020 menunjukkan jumlah penambahan kasus positif virus Corona sebanyak3.806, sehingga total yang ada di Indonesia 214.746 kasus. Adapun jumlah pasien yang sembuh  152.458  orang dan yang meninggal dunia 8.650 orang. (CNN Indonesia, 12/9/2020)

Belum sampai satu tahun Corona hadir di Indonesia, tetapi penambahan kasus setiap harinya seakan tidak menunjukkan bahwa semua ini akan segera berakhir. Justru semakin membuat Indonesia diambang kehancuran, ekonomi diambang resesi, PHK terus terjadi dimana-mana, pegangguran meningkat, bahkan Indonesia telah di lockdown oleh 59 negara. Hal tersebut semakin menunjukkan rapuhnya negara dan sistem yang diterapkannya.

Namun, permasalahan yang dihadapi negara tidak lantas membuat pemerintah mengevaluasi kebijakannya, tetapi malah menyalahkan rakyatnya. Bahkan tidak menyadari tentang kesalahan sistem demokrasi yang telah dianut negara Indonesia sejak merdeka. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan bahwa saat ini sebaiknya seluruh pihak menyoroti perilaku masyarakat yang masih kurang disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga masih menyebabkan penularan virus corona. (CNN Indnesia, 6/9/2020)

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berpendapat bahwa negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki seperti China dan Vietnam lebih efektif menangani pandemi virus corona (Covid-19). Dibandingkan dengan negara demokrasi seperti Indonesia, India dan AS akan lebih sulit karena masyarakatnya sulit diminta menerapkan protokol kesehatan.(CNN Indonesia, 3/9/2020)

Pernyataan pak Tito ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan negara dan narasi keputusasaan demokrasi  dalam menghadapi pandemi. Terbukti dengan lumpuhnya negara adidaya AS. Ketidakbedayaan AS menghadapi pandemi karena negara AS menerapkan sistem demokrasi. Namun, apakah negara dengan sistem otokrasi atau oligarki  menjadi solusi pandemi? Negara China dan Vietnam yang menerapkan sistem otoraksi ternyata tidak lepas juga dari serangan dan keganasan virus Corona.

Dilansir dari BBC, bahwa kesuksesan negara Vietnam dalam menangani pandemi, walaupun Vietnam berbatasan dengan China. Tetapi diawal penyebaran virus, negara yang berpenduduk 97 juta jiwa hanya mencatat sekitar 300 kasus Covid-19 di dalam negeri, dan nol pasien meninggal. (BBC News, 18 Mei 2020)

Hingga pertengahan Juli ini, Vietnam masih bisa mengendalikan kasus Covid-19, tidak ada kematian yang dilaporkan. Dan selama beberapa bulan tidak ada kasus penularan secara lokal. Setelah itulah keamanan di dalam negeri mulai dilonggarkan dan sektor pariwisata dibuka.

Tetapi pada akhir bulan Juli wabah Covid-19 mulai menyebar di daerah pariwisata populer yaitu Da Nang. Kasus kematian pertama ialah seorang laki-laki berusia 70 tahun. Walaupun kasus kematian pertama itu sempat ditutupi pemerintah Vietnam. Alasannya karena takut menangggung malu (Detik News, 1/8/2020)

Data dari Worldometer, per 12 september 2020,  jumlah kasus positif di Vietnam 1.060 orang, dengan jumlah pasien yang meninggal 35 orang. Sedangkan di China sebagai negara asal virus Corona, data per 12 September 2020 sudah ada 85.174 kasus positif dengan jumlah pasien yang meninggal 4.634 orang.

Negara China bahkan sekarang ini, memasuki gelombang kedua Covid-19. Padahal baru saja pada bulan Mei lalu China mengklaim tidak ada kasus positif baru. Atas dasar itulah, sehingga pemerintah China melonggarkan aturan dan mulai membuka pariwisata. Tetapi setelah hal tersebut dilakukan kasus baru muncul kembali dan pasien membeludak

Jika seperti itu kenyataanya, apakah pantas disebut sebagai negara yang sukses menangani pandemi? Walaupun ada suatu waktu kondisi terlihat membaik tetapi pemerintah lebih memilih mengambil kesempatan tersebut untuk membuka sektor pariwisata menyelamatkan para pemilik modal daripada menggerakkan ekonomi masyrakat. Ternyata pemerintah otoraksi tetap saja lebih loyal dengan para kapitalis daripada rakyatnya sendiri. Dikarenakan kebijakan pelonggaran pada pembatasan daerah dan mulai menerapkan kehidupan normal.

Pandemi Covid-19 telah membuka mata dunia, bahwa dunia sejatinya dunia membutuhkan sistem alternatif. Bukan demokrasi ataupun otokrasi. Sistem alternatif tersebut akan mewujudkan terselenggaranya fungsi negara secara konsisten. Penguasa sebagai pengayom dan penanggungjawab negara akan bekerja optimal untuk mengatasi krisis dan mensosialisasikan protokol kesehatan agar dijalankan rakyatnya.

Sistem seperti itu hanya dimiliki oleh sistem islam yaitu Khilafah. Sistem ini, baik penguasa (Khalifah) maupun rakyatnya adalah orang-orang yang beriman dan bertaqwa berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam menerapkan aturan Islam untuk kehidupan publik. Mereka mengurus kehidupan mereka berdasarkan syariah islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik terjadi pandemi ataupun tidak.

Khalifah akan melakukan pelayanan terbaik sesuai syariah islam untuk mengurus kebutuhan rakyatnya. Terlebih lagi jika terjadi pandemi, maka Khalifah akan tetap melakukan hal terbaik sesuai syariah Islam untuk mengurus seluruh rakyatnya. Khalifah akan melakukan berbagai tindakan-tindakan terbaik, bukan karena dorongan materi yang sifatnya relatif, atau takut diprotes rakyat, tetapi karena ingin rnendapatkan kemuliaan akhirat.

Wallahu’alam