April 22, 2021

Beranda Islam

Terpercaya – Tajam – Mencerdaskan Umat

Ekonom PEPS Anthony Budiawan menilai burden sharing antara BI dan pemerintah sebagai bentuk dana talangan (bailout) BI kepada pemerintah. Ilustrasi. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono).

Ekonom : Skema Berbagi Beban BI Menunjukkan Pemerintah Gagal Bayar

BerandaIslam.com – Dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (11/09), ekonom menilai skema berbagi beban (burden sharing) antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah merupakan bentuk dana talangan (bailout) dari bank sentral. Hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah gagal untuk memenuhi kebutuhan dana penanganan dampak pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga meminta bantuan BI.

Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan pemerintah membutuhkan bantuan dari BI dalam bentuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai penanganan Covid-19. Tapi, pemerintah mendapat keringanan dalam bentuk pembayaran bunga rendah.

“Jadi, kalau kita lihat BI sudah bailout pemerintah, ini menunjukkan pemerintah gagal bayar, sudah bangkrut. Jadi yang bermasalah adalah sektor fiskal,” ujarnya dalam Diskusi tentang revisi UU BI, Jumat (11/9).

Menurutnya, skema tersebut sebetulnya bentuk mencetak uang oleh BI untuk membeli SBN.

“Konsep namanya burden sharing, saya rasa kita jangan membuat konsep dan istilah baru yang hanya membohongi diri sendiri dipakai negara kita sendiri. Kita pakai yang dipakai internasional, yaitu pemerintah minta BI beli SBN di pasar primer,” katanya.

Untuk diketahui, skema burden sharing ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan II antar regulator fiskal dan moneter oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sesuai kesepakatan, dana penanganan dampak pandemi virus Corona dan program PEN terbagi atas tiga kategori. Pertama, pembiayaan public goods senilai Rp397,56 triliun.

Kebutuhan pembiayaan ini terdiri dari anggaran kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun. Rencananya, kebutuhan anggaran ini sepenuhnya akan ditanggung oleh BI, dengan pembelian SBN dengan mekanisme private placement.

Kedua, pembiayaan non-public goods sebesar Rp177,03 triliun, terdiri dari anggaran untuk stimulus UMKM Rp123,46 triliun dan dukungan korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun. Kebutuhan dana ini seluruhnya akan ditanggung pemerintah lewat penjualan SBN ke pasar. BI akan berkontribusi sebesar selisih antara tingkat imbal hasil di pasar (market rate) dengan BI 7DRRR tiga bulan dikurangi 1 persen.

Ketiga, belanja non-public goods lainnya Rp328,87 triliun. Kebutuhan dana ini sepenuhnya akan dipenuhi oleh pemerintah melalui penjualan obligasi ke pasar keuangan dengan market rate.

Dampak Covid-19 telah meruntuhkan perekonomian ke dalam jurang resesi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam konsep ekonomi kapitalis cetak uang atau hutang adalah bagian dari solusi untuk menyelamatkan perekonomian selain menaikkan pajak. []

(WI)

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200911203931-532-545541/ekonom-burden-sharing-bi-bukti-pemerintah-gagal-bayar