Disintegrasi Tak Tertangani, Aset Negara Terancam

Oleh : Fitri Khoirunisa, A.Md ( Aktivis Back To Muslim Identity)

Gerakan disintegrasi terus-menerus bermunculan di negeri ini. Selain di Aceh atau Papua, bahkan Timor Timur pun sudah memisahkan diri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah gerakan ini tidak dapat diselesaikan? Salah satu sebab bahwa disintegrasi terus terjadi karena kegagalan negara dalam memberikan keadilan, kesejahteraan dan mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anehnya, tuduhan dan fitnah malah ditujukan kepada para pengusung Khilafah sebagai gerakan yang dianggap memecah belah negeri. Padahal sejatinya demokrasilah yang yang membuka jalan disintegrasi ini semakin menjadi-jadi, karena gerakan ini terjadi ketika demokrasi diterapkan.

Sebagaimana dikutip dari bisnis.com (2/12), Indonesia seharusnya bertindak tegas atas pernyataan Benny Wenda yang mengklaim telah membangun pemerintahan Papua Barat. Bahkan, kalau perlu Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden. Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah mengatakan deklarasi sepihak tersebut merupakan masalah serius yang harus segera ditanggapi oleh Indonesia. Jika tidak, dikhawatirkan ini akan menjadi kesempatan bagi pihak lain untuk mendukung deklarasi tersebut sehingga mengancam kedaulatan dalam negeri. (Bisnis.com, 2/12/2020).

Menurut Mahfud MD, Benny Wenda adalah seorang narapidana yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun, Benny melarikan diri ke Inggris. Bahkan status kewarganegaraan Indonesianya kini telah dicabut. (Tribunnews.com, 4/12/20). Sudah jelas bahwa Benny wenda adalah seorang kriminal namun dapat mengklaim sebagai Presiden Papua Barat.

Upaya disintegrasi Papua Barat bukan masalah baru. Adanya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan kepemimpinan sebagai salah satu penyebab gerakan ini muncul. Kita bisa lihat kondisi di Papua, jauh berbeda dengan keadaan provinsi atau kota-kota di Pulau Jawa. Perbedaan pembangunan, kesejahteraan, teknologi, bahkan perbedaan sosial budaya menyebabkan ketidakpuasan rakyat Papua.

Di tambah lagi dari dulu Papua menjadi sasaran negara asing di antaranya adalah Amerika. Amerika sendiri telah berhasil mengeruk SDA di Papua melalui perusahaan Freeport yang berhasil menghasilkan emas 240 Kg per hari, atau setara 120 milyar perhari. Jadi setahun penghasilannya bisa mencapai 5000 triliyun. Ini artinya penghasilan Freeport 2 kali lebih besar dari belanja APBN Indonesia. (CNBCIndonesia.com, 26/8/2019)

Jika Papua lepas dari Indonesia, maka akan lebih mudah lagi bagi asing untuk mengeruk kekayaan alam di Papua salah satunya adalah emas yang berlimpah. Dengan lepasnya Papua dari Indonesia itu artinya Papua semakin lemah dan semakin mudah untuk di setir oleh asing. Maka wajar saja upaya disintegrasi juga diduga didukung oleh asing.

Sedangkan pemerintah selama ini terkesan hanya beretorika. Tidak menanggapi ucapan Benny Wenda dengan serius. Menkopolhukam Mahfud MD telah menilai deklarasi Benny Wenda tidak berarti apa-apa hanya karena Benny bukan lagi warga negara Indonesia dan dia adalah mantan pidana yang melarikan diri. Ketua MPR Bambang Soesetyo berkata deklarasi Benny adalah bentuk makar. Perlu tindakan tegas. Namun, nyatanya para penguasa dan pimpinan tertinggi negeri ini, masih diam saja dalam menanggapi disintegrasi tersebut. Wajar saja, publik bertanya-tanya, ada apa dibalik pembiaran tersebut?

Konflik-konflik disintegrasi yang sudah pernah terjadi sebelumnya juga nyatanya tak bisa teratasi. Malah yang ada saat ini menimbulkan masalah disintegrasi-disintegrasi lain. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nantinya daerah lain pun akan muncul kejadian yang serupa jika para penguasa masih diam seribu bahasa tanpa ada tindakan yang berarti.

Terlebih lagi upaya disintegrasi ini malah berlandaskan kepada kebebasan di dalam sistem demokrasi. Lantas apakah kita masih percaya bahwa demokrasi akan mampu menuntaskan semua? Secara fakta aturan demokrasi yang dipakai tak mampu menampung dan menyelesaikan masalah disintegrasi. Buktinya atas nama demokrasi, referendum di Timor Timur justru membuat provinsi ini terpisah dari Indonesia. Sehingga tak ada jaminan masalah Papua akan selesai dengan demokrasi.

Sebagai umat Islam yang taat seharusnya kita mengetahui bahwa setiap masalah yang kita alami dan yang kita rasakan saat ini tentu saja Allah SWT sudah memberikan solusinya. Islam lah sebagai solusi yang dapat menyelesaikan problematika kehidupan di bawah naungan Khilafah. Yakni dengan penerapan dan pengamalan hukum-hukum Islam.

Pada masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq. Di masa sepeninggal Rasulullah saw., Abu Bakar dinobatkan sebagai pengganti Rasulullah. Di saat itulah muncul benih-benih disintegrasi di kalangan kaum muslimin. Salah satunya pimpinan Musailamah al Kazab. Gerakan yang mengajak murtad dari Islam.

Dengan ketegasan Khalifah Abu Bakar dan bersandar pada aturan Allah, Khalifah memutuskan untuk memerangi mereka. Tentunya setelah menasihati. Ketegasan Abu Bakar ini dapat menjadi contoh disintegrasi dapat diselesaikan sampai akar-akarnya.

Selain itu Khalifah yang bertindak mengurusi urusan umat akan berusaha menjalankan aturan Islam dengan sempurna. Dengan memenuhi seluruh kebutuhan rakyat dan memaksimalkan pengelolaan harta negara maupun umum, Khilafah akan memberikan pelayanan terbaik. Sehingga benih-benih disintegrasi atas ketidakpercayaan atau ketidakadilan bisa diminimalisir. (MuslimahNews.com, 13/12/2020)

Demikianlah bagaimana Islam menjadi solusi ketika diterapkan oleh suatu institusi Khilafah yang tegas dalam mengatasi disintegrasi yaitu dengan memerangi mereka setelah menasehati, karena disintegrasi merupakan aktivitas yang bertentangan dengan aturan Allah. Alhasil, jika masalah disintegrasi ini terus berulang terjadi, masihkah kita berpikir seribu kali untuk mengambil sistem Islam sebagai solusi?

Wallahu a’lambishshawab.