Betulkah Negara Otokrasi dan Oligarki Sebagai Role Model Penanganan Virus Corona?

Oleh : Chusnatul Jannah – Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Nampaknya aroma oligarki makin nyata dirasakan pasca pernyataan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia menyebut negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi virus Corona (Covid-19). “Negara-negara yang menggunakan sistem politik otokrasi tangan satu orang atau oligarki yang dikuasai sekelompok orang, seperti China dan Vietnam, menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras,” kata Tito disiarkan langsung akun Youtube Kemendagri RI, Kamis (3/9). (Cnnindonesia.com, 3/9/2020)

Apa yang disampaikan Tito menarik untuk dikulik. Secara tidak langsung, pemikirannya tentang pemerintahan oligarki mengkonfirmasi bagaimana sistem di negeri ini berjalan. Diantaranya sebagai berikut :

Pertama, keliru bila menganggap negara penganut oligarki lebih efektif mengatasi Corona. Lahirnya pemerintahan oligarki tidaklah berdiri sendiri. Selalu ada sebab akibat bagaimana praktik politik oligarki itu terjadi. Berkembang dan tumbuhnya politik oligarki dalam pemerintahan tidak lain karena penerapan sistem politik demokrasi. Para oligark (pemegang kekuasaan) berperan besar dalam menentukan arah kebijakan di suatu negara. Para penguasa yang sedang berkuasa tak akan pernah melenggang di atas kekuasaan tanpa dukungan pemodalnya. Dari sini lahirlah kongkalikong antara penguasa dengan pengusaha. Hal ini biasanya terjadi saat kontestasi pemilu.

“Orang bebas untuk berpartisipasi dalam pemilihan, tetapi pemilik modal yang ada di partai politik juga akan ikut campur. Karena demokrasi berbiaya tinggi, sponsor diperlukan untuk memenuhi biaya politik, dan itu adalah sarang oligarki yang tidak memberikan apapun secara gratis”. Begitulah pernyataan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, saat mengomentari laju politik demokrasi Indonesia yang disebutnya merupakan pencampuran dengan politik oligarki. (Pinterpolitik.com, 19/12/2019)

Kedua, cepat tidaknya penanganan pandemi Corona bukan karena faktor oligarki atau otokrasinya. Tito mencontohkan Cina dan Vietnam sebagai role model negara yang berhasil mengatasi pandemi Corona. Keberhasilan Vietnam atau negara Asia lainnya seperti Taiwan dan Hongkong bukanlah karena politik oligarki, namun karena faktor kesigapan dan respon cepat pemerintahannya ketika wabah ini terjadi pertama kali di Wuhan, Cina. Mereka melakukan kontrol perbatasan antar negara, tes massif kepada penduduknya, menerapkan karantina ketat, hingga kepatuhan masyarakatnya terhadap protokol kesehatan.

Adapun Cina, mereka berhasil karena didukung fasilitas dan teknologi yang mumpuni untuk menemukan obat atau vaksin Corona. Negara mendukung penuh para ilmuwan untuk segera menemukan vaksin yang tepat untuk mengatasi Corona. Kesigapan dan kecepatan kedua negara tersebutlah yang menjadi faktor kunci keberhasilan mengatasi pandemi.

Sebagai negara yang sama-sama mengemban ideologi komunis, yaitu Cina dan Vietnam tentu memahami, jika pandemi tak segera diselesaikan maka akan memukul sendi kehidupan ekonomi mereka yang ditopang oleh kapitalisme. Jadi, salah besar bila Vietnam dan Cina berhasil mengatasi pandemi Corona karena politik oligarkinya.

Sistem politik apapun, ketika dihantam wabah penyakit seperti Corona ini pasti akan down. Hanya saja, yang membedakan negara-negara tersebut adalah strategi penanganannya dalam mengatasi wabah. Pertanyaannya adalah adakah negara-negara di dunia sebagai penganut demokrasi namun masih tetap setia menerapkan politik demokrasi? Nampaknya belum  ada. Karena demokrasi hari ini sudah banyak tercampuri politik oligarki.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga babak belur. Baik dari masalah kesehatan maupun ekonominya. Ketika banyak negara sibuk mengontrol penyebaran virus corona, saat ini Indonesia justru upayanya berjalan dengan santai seperti tanpa terjadi apapun. Saat kasus pertama Corona diumumkan awal Maret lalu, Indonesia kelimpungan. Tidak ada kesiapan baik dari sisi ekonomi, politik, maupun kesehatan. Sikap meremehkan dan menyepelekan inilah yang menjadi pukulan telak bagi Indonesia. Akses perbatasan antar negara masih dibuka lebar, dan pelancong asing masih bebas keluar masuk Indonesia.

Saat Indonesia diambang resesi, pemerintah pun fokus dengan penyelamatan ekonomi. Bagaikan buah simalakama, alhasil, sistem kesehatan jadi ambruk. Pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan oligarki dibanding penyelamatan nyawa rakyat di masa pandemi. Mal, pasar, dan kegiatan ekonomi dibuka kembali saat rakyat belum teredukasi sempurna tentang Covid dan bahayanya. Alhasil, penularan makin besar karena abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan. Sementara para pengusaha tetap melakukan kegiatan ekonomi agar tidak terdampak resesi.

Belajar dari sikap Vietnam dan Cina dalam upaya mengatasi pandemi boleh saja diadopsi dan ditiru. Hanya saja, meniru pemerintahan mereka yang cenderung otoriter tidaklah tepat. Harus dipahami bahwa, pada semua negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi akan selalu melahirkan politik oligarki. Sebab, dalam sistem demokrasi kapitalis, lahirnya kaum elite berduit dan berkuasa adalah suatu keniscayaan. Keberadaan merekalah yang sesungguhnya menjadi aktor di balik kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Mau berkuasa, harus memenangkan pertarungan dalam pemilihan. Ingin menang, harus memiliki modal yang besar. Modal yang besar hanya didapat dari pemilik modal dan kekuasaan. Oligarki, otokrasi ataupun demokrasi sama-sama bermotif kepentingan segelintir orang. Sistem pemerintahan tersebut menciptakan ketimpangan ekonomi bagi rakyat, dan memperbesar kezaliman kepada rakyat. Baik Cina, Vietnam, ataupun Amerika bukanlah role model pemerintahan ideal. Jika mau meneladani sistem pemerintahan yang pro rakyat dan mewujudkan rasa keadilan, contohlah bagaimana sistem Islam pernah diterapkan. Sistem Khilafah saat itu berkuasa lebih dari 13 abad. Usia yang cukup panjang bagi sebuah peradaban manusia. Dari sistem itu lahir para pemimpin amanah, ilmuwan beriman, dan generasi cemerlang. Harusnya mencontoh sistem yang terbukti selama 13 abad mampu menaungi dunia dengan keberkahannya. Bukan negara penganut demokrasi kapitalisme yang teorinya saja sudah cacat, apalagi penerapannya yang makin sekarat.[]